DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN RISIKO BAB III PELAPORAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengelolaan Risiko merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah yang harus dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban program dan kegiatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko sehingga dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman Pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Inspektorat Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung]’awab langsung kepada Bupati.
6.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
7.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
8.Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.
9.Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
10.Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola Risiko.
11.Komite Pengelolaan Risiko adalah bagian dari struktur Pengelolaan Risiko di pemerintah daerah yang dibentuk untuk mendukung Pengelolaan Risiko tingkat pemerintah daerah.
12.Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13.Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14.Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
16.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17.Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
22.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

(1)Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya
(2)Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengembangan budaya sadar Risiko;
2. b.pembentukan struktur Pengelolaan Risiko;
3. c.penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.
(3)Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai- nilai organisasi Pemerintah Daerah.
(2)Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
2. b.internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;
3. c.pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
(3)Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
3. b.penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan
4. c.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 5

(1)Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
2. b.Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
3. c.Bupati dan pimpinan satuan/unit keija sebagai UPR;
4. d.Komite Pengelolaan Risiko; dan
5. e.Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
6. f.Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
(2)Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
(3)Dalam menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
(4)Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.
(6)Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
(7)Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
(8)Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam menjalankan tugas dapat dibantu kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada dibawah koordinasinya.
(9)Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
(10)Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) terdiri atas:

a.UPR tingkat Pemerintah Daerah;
b.UPR pemilik Risiko tingkat Eselon II;
c.UPR pemilik Risiko tingkat Eselon III dan IV

Pasal 7

(1)UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
(2)UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;
2. b.menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat pemerintah daerah;
3. c.melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
4. d.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
5. e.menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
(3)UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.
(4)UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: ^
1. a.menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. b.menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
3. c.melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
4. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
5. c.menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.
(5)UPR tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian/Pelaksana/Fungsional yang menangani perencanaan.
(6)UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) bertugas:
1. a.melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
2. b.melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
3. c.menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
(2)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bupati sebagai ketua;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
3. c.Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Bagian sebagai anggota.
(3)Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertugas:

a.merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
b.melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah;
c.membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

Pasal 10

(1)Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
2. b.Penilaian Risiko;
3. c.Kegiatan pengendalian;
4. d.Informasi dan komunikasi; dan
5. e.Pemantauan.
(2)Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
(3)Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
(4)Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 39 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008