DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah , Ketentuan Pasal 5 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dikarenakan masih terdapat penduduk miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan aktif atau memiliki Jaminan Kesehatan dengan status tidak aktif, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial perlu ditinjau kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WONOGIRI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENOELOLAAN BELANJA PELAYANANKESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN BADAN PENYELENGGARAANJAMINAN SOSIAL TENTANG NOMOR 13 TAHUN 2025 BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOGIRI

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- U ndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Mengingat
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2) diubah sebagai berikut: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2025 TPERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANANBADAN PENYELENGGARANJAMINAN SOSIAL. Menetapkan MEMUTUSKAN:
6.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);
7.Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Sadan Penyelenggaran J aminan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2);
10.Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual atau penelantaran yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikologis, seksual;

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indoensia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Wonogiri;
5.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
6.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
7.Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8.Orang Terlantar adalah orang yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial;
9.Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia;

(1)Tata cara penggunaan belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan badan penyelenggaran jaminan sosial bagi Orang Terlantar, adalah sebagai berikut:
1. a.pengajuan permohonan selarnbat-lambatnya 2x24 jam hari kerja terhitung sejak pasien masuk;
2. b.permohonan biaya perawatan tersebut diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dengan dilengkapi:
  1. 1.surat keterangan dirawat inap dari RSUD;
  2. 2.surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri yang disertai keterangan bahwa pasien bersangkutan termasuk dalam

Pasal 5

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
11.Balita Stunting adalah balita yang mengalami masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tinggi badan pada balita;
12.Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
13.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran penerima belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan badan penyelenggaran jaminan sosial untuk pasien :

a.Orang Terlantar;
b.ODGJ;
c.Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak;
d.Balita Stunting dari Keluarga Miskin; dan/atau
e.Fakir Miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan atau memiliki Jaminan Kesehatan dengan status tidak aktif. kategori Orang Telantar yang mana tidak ada keluarga yang bertanggungjawab; dan
1. 3.bukti foto pasien Orang Telantar.

(2)Tata cara penggunaan belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial bagi ODGJ, adalah sebagai berikut:
1. a.pengajuan permohonan selambat-lambatnya 2x24 jam hari kerja terhitung sejak pasien masuk;
2. b.permohonan biaya perawatan tersebut diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dengan dilengkapi:
  1. 1.surat keterangan dirawat inap dari RSUD;
  2. 2.surat keterangan ODGJ dari puskesmas atau rumah sakit; dan
  3. 3.bukti foto pasien ODGJ.
(3)Tata cara penggunaan belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan badan penyelenggaran jaminan sosial bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:
1. a.pengajuan permohonan selambat-lambatnya 2x24 jam hari kerja terhitung sejak pasien masuk;
2. b.permohonan biaya perawatan tersebut diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dengan dilengkapi:
  1. 1.surat keterangan dirawat inap dari RSUD;
  2. 2.surat pengaduan dari Kepolisian dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri bagi Korban Kekerasan Perempuan;
  3. 3.surat pengantar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri bagi Korban Kekerasan Anak; dan
  4. 4.kartu keluarga/KTP /identitas penduduk Kabupaten Wonogiri;
(4)Tata cara penggunaan belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan badan penyelenggaran jaminan sosial bagi Balita Stunting dari Keluarga Miskin adalah sebagai berikut:
1. a.pengajuan permohonan selambat-lambatnya 2x24 jam hari kerja terhitung sejak pasien masuk;
2. b.permohonan biaya perawatan tersebut diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dengan dilengkapi:
  1. 1.surat keterangan dirawat inap dari RSUD; Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
  2. 2.surat keterangan dari Puskesmas yang menyatakan bahwa balita tersebut stunting;
  3. 3.surat keterangan terdaftar dalam Elektronik Pen ca ta tan dan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
  4. 4.surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial Kabu paten Wonogiri; dan
  5. 5.Foto rumah lengkap tampak depan, belakang dan dalam yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT);
(5)Tata cara penggunaan belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan badan penyelenggaran jaminan sosial bagi Fakir Miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan atau memiliki Jaminan Kesehatan dengan status tidak aktif adalah sebagai berikut:
1. a.pengajuan permohonan selambat-lambatnya 2x24 jam hari kerja terhitung sejak pasien masuk;
2. b.permohonan biaya perawatan tersebut diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiridengan dilengkapi:
  1. 1.surat keterangan dirawat inap dari RSUD;
  2. 2.surat keterangan berasal dari keluarga tidak mampu dari desa/kelurahan diketahui Camat;
  3. 3.surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dan basil pengecekan status Jaminan Kesehatan Nasional;
  4. 4.Foto rumah lengkap tampak depan, belakang dan dalam yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT);
(6)Setelah tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4)dan ayat (5) terpenuhi, penerima belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ditentukan berdasarakan hasil verifikasi oleh tim verifikasi yang diketahui oleh Bupati;
(7)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. BERITA DAERAH KABUPATENWONOGIRI TAHUN 2025 NOMOR 13 Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 14 Mei 2025 ~~~~W~.ONOGIRI,f )I Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 14 Mei 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…