DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Biaya, Prosedur Pelaksanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penjaminan kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di Kabupaten Wonogiri;
b.bahwa Jaminan Kesehatan Nasional belum dapat menjangkau keseluruhan warga masyarakat dengan kri teria terten tu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial; Menimbang DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIWONOGIRI PENGELOLAANBELANJAPELAYANANKESEHATANDI LUARCAKUPANLAYANAN BADANPENYELENGGARAANJAMINANSOSIAL TENTANG NOMOR 2 TAHUN 2025 BUPATI WONOGIRI PROVINS! JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI WONOGIRI PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR CAKUPAN LAYANAN BADAN PENYELENGGARANJAMINAN SOSIAL Menetapkan MEMUTUSKAN : Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204); Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Wonogiri;
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indoensia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoensia;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4.Bupati adalah Bupati Wonogiri;
5.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
6.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
7.Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8.Orang Terlantar adalah orang yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial;
9.Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Sasaran penerima belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan badan penyelenggaran jaminan sosial untuk pasien:

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Belanja Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial adalah untuk pemberian biaya atas permohonan pasien yang di rawat di RSUD di luar program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia;

10.Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual atau penelantaran yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikologis, seksual;
11.Balita Stunting adalah balita yang mengalami masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tinggi badan pada balita;
12.Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai daya upaya atau mempunyai penghasilan sangat rendah dan tidak mempunyai aset berharga serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak.

(1)Tata cara penggunaan belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan badan penyelenggaran jaminan sosial bagi Orang Terlantar, adalah sebagai berikut:
1. a.pengajuan permohonan selambat-Iarnbatnya 2x24 jam hari kerja terhitung sejak pasien masuk;
2. b.permohonan biaya perawatan tersebut diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiridengan dilengkapi:
  1. 1.surat keterangan dirawat inap dari RSUD;

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

( 1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan bagi pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam memenuhi kesehatannya dibiayai sebesar 100°/o dari seluruh total biaya yang terdiri dari :

a.pelayanan kesehatan gawatdarurat,
b.pelayanan rawatjalan dan
c.pelayanan rawat inap kelas III beserta tindakan/pengobatan termasuk biaya ambulance bagi pasien yang meninggal;

(2)Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang pelayanan kesehatannya dilakukan pada akhir tahun untuk pengajuannya/klaim diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya;

Pasal 4

a.Orang Terlantar;
b.ODGJ;
c.Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak; dan/ atau
d.Balita Stunting dari Keluarga Miskin;
1. 2.surat pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri yang disertai keterangan bahwa pasien bersangkutan termasuk dalam kategori Orang Telantar yang mana tidak ada keluarga yang bertanggunroawab;dan
2. 3.bukti foto pasien Orang Telantar.

(2)Tata cara penggunaan belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial bagi ODGJ, adalah sebagai berikut:
1. a.pengajuan pennohonan selambat-lambatnya 2x24 jam hari kerja terhitung sejak pasien masuk;
2. b.permohonan biaya perawatan tersebut diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dengan dilengkapi:
  1. 1.surat keterangan dirawat inap dari RSUD;
  2. 2.surat keterangan ODGJ dari puskesmas atau rumah sakit; dan
  3. 3.bukti foto pasien ODGJ.
(3)Tata cara penggunaan belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan badan penyelenggaran jaminan sosial bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:
1. a.pengajuan permohonan selambat-lambatnya 2x24 jam hari kerja terhitung sejak pasien masuk;
2. b.permohonan biaya perawatan tersebut diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dengan dilengkapi:
  1. 1.surat keterangan dirawat inap dari RSUD;
  2. 2.surat pengaduan dari Kepolisian dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri bagi Korban Kekerasan Perempuan;
  3. 3.surat pengantar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri bagi Korban Kekerasan Anak; dan Prosedur pembayaran perawatan dari RSUD dengan ketentuan sebagai berikut:
3. a.permintaan pembayaran diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri paling lambat 3 bulan sejak pasien keluar dari RSUD;

Pasal 6

Kabupaten Wonogiri;

(4)Tata cara penggunaan belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan badan penyelenggaran jaminan sosial bagi Balita Stunting dari Keluarga Miskin adalah se bagai beriku t:
1. a.pengajuan permohonan selambat-lambatnya 2x24 jam hari kerja terhitung sejak pasien masuk;
2. b.permohonan biaya perawatan tersebut diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri dengan dilengkapi:
  1. 1.surat keterangan dirawat inap dari RSUD;
  2. 2.surat keterangan dari Puskesmas yang menyatakan bahwa balita tersebut stunting;
  3. 3.surat keterangan terdaftar dalam Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
  4. 4.surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri; dan
  5. 5.Foto rumah lengkap tampak depan, belakang dan dalam yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT);
(5)Setelah tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) terpenuhi, penerima belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ditentukan berdasarakan hasil verifikasi oleh tim verifikasi;
(6)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. pendudukkeluarga/ KTP/ identitas4. kartu Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

b.pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan :
1. 1.diagnosis penyakit oleh dokter yang menangani;
2. 2.rincian tagihan pembayaran pasien; dan
3. 3.foto copy rekening bendahara penerimaan.
c.mekanisme pembayaran dilaksakan dengan pembayaran langsung/ transfer dari bendahara Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. RAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ..2.02.'.i ... NOMOR .2 ... SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 2 Januari 2025 Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 2 Januari 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 8

Belanja pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai selesai mengkuti ketentuan pada saat pengajuannya.

Pasal 7

b.pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan :
1. 1.diagnosis penyakit oleh dokter yang menangani;
2. 2.rincian tagihan pembayaran pasien; dan
3. 3.foto copy rekening bendahara penerimaan.
c.mekanisme pembayaran dilaksakan dengan pembayaran langsung/ transfer dari bendahara Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. RAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ..2.02.'.i ... NOMOR .2 ... SEKRET ARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Diundangkan di Wonogiri pada tanggal 2 Januari 2025 Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 2 Januari 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…