DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. kelembagaan Adat; V. Wilayah adat; VI. Hukum Adat; VII. Kewajiban dan Tanggungjawab; VIII. Pemberdayaan; IX. Forum Kelembagaan Adat; X. Pendanaan; XI. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; XII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Alor memiliki keragaman suku yang wajib dilindungi, diakui, dihormati serta diberdayakan guna menjaga kelestarian adat dan nilai budaya sebagai suatu kearifan lokal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.Bupati adalah Bupati Alor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pengakuan adalah menghormati, melindungi, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat sesuai dengan kearifan dalam keragaman masing-masing wilayah adat, baik di tingkat rumpun maupun di tingkat desa/kelurahan.
7.Pemberdayaan adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat adat untuk pengembangan potensi dan asset kelembagaan adat guna kesejahteraan bersama. 3
8.Kelembagaan adat adalah persatuan masyarakat adat yang terdiri dari Lembaga Adat Rumpun, Musyawarah Adat Rumpun, dan Dewan Adat Desa/Kelurahan.
9.Lembaga Adat Rumpun adalah lembaga adat yang dibentuk dalam wilayah adat yang disepakati dan disahkan dalam Sumpah Adat oleh para tokoh adat dalam wilayah adat tersebut berdasarkan latar belakang asal-usul dan kearifan leluhur, umumnya merupakan gabungan beberapa kampung; dan saat ini dikonversi menjadi gabungan beberapa desa/kelurahan.
10.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dengan batas-batas tertentu dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan, dan leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
11.Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya Bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12.Musyawarah Adat Rumpun adalah pertemuan para tokoh adat di tingkat rumpun.
13.Dewan Adat Desa/Kelurahan adalah dewan adat yang dibentuk dalam satu wilayah pemerintahan desa/kelurahan.
14.Forum Kelembagaan Adat adalah forum pertemuan di tingkat Kabupaten yang melibatkan para perwakilan lembaga adat rumpun, organisasi perangkat daerah, perwakilan organisasi kemasyarakaran berbasis budaya yang sah, dan pihak ketiga yang disepakati oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) perwakilan lembaga adat rumpun.
15.Revitalisasi Adat adalah proses pemaknaan kembali nilai-nilai luhur baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang diwariskan nenek moyang dan diarahkan kepada kebutuhan dan perubahan zaman dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat berasaskan :

a.Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.bhineka tunggal ika;
c.nilai-nilai kearifan lokal;
d.otonomi;
e.keadilan;
f.kemanfaatan; 4
g.keberlanjutan;
h.partisipasi; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat adalah:

a.melestarikan warisan budaya Daerah;
b.memperkuat kelembagaan adat, baik tingkat rumpun maupun Desa/ Kelurahan;
c.memperkuat gerakan adat yang mensejahterakan rakyat dalam proses transformasi budaya;
d.mempererat persatuan dalam keragaman;
e.mempromosikan wisata budaya Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat meliputi :

a.kelembagaan adat;
b.wilayah adat;
c.hukum adat;
d.kewajiban dan tanggung jawab;
e.pemberdayaan;
f.forum kelembagaan adat;
g.pendanaan; dan
h.pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi dan memberdayakan Kelembagaan Adat yang dibentuk menurut hukum adat setempat.

Pasal 6

Kelembagaan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :

a.lembaga adat rumpun;
b.musyawarah adat rumpun; dan
c.dewan adat Desa/Kelurahan. 5

Pasal 7

(1)Lembaga Adat Rumpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk berdasarkan :
1. a.gabungan beberapa Dewan Adat Desa/Kelurahan;
2. b.kesatuan wilayah adat dan kesamaan kultural;
3. c.data empiris yang berasal dari tokoh adat;
4. d.kajian lapangan; dan
5. e.kesepakatan para tokoh adat di dalam Musyawarah Adat.
(2)Pembentukan Lembaga Adat Rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
(3)Pembentukan Lembaga Adat Rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 12 (dua belas) lembaga adat yang terdiri dari :
1. a.lembaga adat Nuh Atinang;
2. b.lembaga adat Pura, Ternate, Buaya;
3. c.lembaga adat Abui, Klon, Hamap dan Masin;
4. d.lembaga adat Abui Lembur;
5. e.lembaga adat Abui Welai;
6. f.lembaga adat Abui Mataru;
7. g.lembaga adat Kulligang;
8. h.lembaga adat Kolana;
9. i.lembaga adat Batulolong;
10. j.lembaga adat Lera Gereng;
11. k.lembaga adat Biaang Wala; dan
12. l.lembaga adat Baranusa.
(4)Rincian pembagian Lembaga Adat Rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Kepengurusan Lembaga Adat Rumpun dibentuk melalui usulan dari masing- masing sub rumpun yang terdiri dari :
1. a.beberapa Desa/Kelurahan; dan/atau
2. b.Dewan Adat Desa/Kelurahan. yang mengutus perwakilannya.
(2)Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menentukan kepengurusan berdasarkan hasil kesepakatan.
(3)Hasil kesepakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Musyawarah Adat. 6
(4)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pertama kalinya disahkan dalam sumpah adat.

Pasal 9

Pimpinan Musyawarah Adat Rumpun dipilih melalui tahapan :

a.masing-masing sub rumpun yang terdiri dari beberapa Desa/Kelurahan atau Dewan Adat Desa/Kelurahan mengutus perwakilannya;
b.perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bermusyawarah untuk memilih pimpinan musyawarah adat rumpun; dan
c.hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sebagai pimpinan musyawarah.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014