DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pembentukan Ibu Kota, Batas Wilayah dan Luas Wilayah; III. Kewenangan; IV. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Abad Selatan di Kabupaten Alor. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ABAD SELATAN DI KABUPATEN ALOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3.Bupati adalah Bupati Alor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
6.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
7.Kecamatan Abad Selatan adalah kecamatan yang berada di wilayah bagian selatan dari Kecamatan Alor Barat Daya.
8.Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dan perangkat kecamatan Daerah di Kabupaten Alor.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, IBU KOTA, BATAS WILAYAH DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Abad Selatan yang meliputi wilayah :
1. a.Desa Tribur;
2. b.Desa Wakapsir;
3. c.Desa Manatang;
4. d.Desa Orgen;
5. e.Desa Wakapsir Timur;
6. f.Desa Kuifana; dan
7. g.Desa Margeta.
(2)Pembentukan Kecamatan Abad Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran dari Kecamatan Alor Barat Daya.

Pasal 3

Ibu Kota Kecamatan Abad Selatan berkedudukan di Buraga Desa Tribur.

Pasal 4

Batas Wilayah Kecamatan Abad Selatan adalah :

a.Timur dengan Kecamatan Mataru;
b.Barat dengan Kecamatan Alor Barat Daya;
c.Utara dengan Kecamatan Alor Barat Daya; dan
d.Selatan dengan Selat Ombay.

Pasal 5

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam peta dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Luas wilayah Kecamatan Abad Selatan setelah pemekaran adalah 182,38 Km2 (seratus delapan puluh dua koma tiga puluh delapan) kilo meter.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Abad Selatan sebagaimana dalam Pasal 2, maka luas wilayah Kecamatan Alor Barat Daya dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Abad Selatan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 8

(1)Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 12 November 2020 BUPATI ALOR, AMON DJOBO Diundangakan di Kalabahi pada tanggal 12 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR, SONI OKTOFIANUS ALELANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 07 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 07/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ABAD SELATAN DI KABUPATEN ALOR I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten khususnya Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Bahwa sesuai Pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan bahwa Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut sekaligus menyikapi aspirasi masyarakat tentang pemekaran kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, maka dipandang perlu membentuk kecamatan di Kabupaten Alor dengan Peraturan Daerah. Pembentukan Kecamatan dimaksud termasuk pembentukan 1 (satu) Kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari kecamatan yang ada sebelumnya yakni Kecamatan Alor Barat Daya dimekarkan menjadi Kecamatan Abad Selatan. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 69 Tahun 1958

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018