DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN dan BUPATI ASAHAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) diubah sebagai berikut : 3
1.Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 11.A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2.Bupati adalah Bupati Asahan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.
8.Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
9.Sekretariat DPRD Kabupaten adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan.
10.Dinas Daerah Kabupaten adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Badan Daerah Kabupaten adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 11.A. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
12.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 4
13.Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
14.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan Bersama Bupati.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf d angka 1, huruf d angka 3, huruf d angka 4, huruf d angka 5, huruf d angka 7, huruf d angka 8, huruf d angka 10, huruf d angka 14, huruf d angka 15, huruf d angka 16, huruf d angka 17, huruf d angka 18, huruf d angka 19, huruf d angka 20, huruf d angka 21, huruf e diubah, serta huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5 dalam Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A, merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 5
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. 15.Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan serta bidang perindustrian;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu;
17. 17.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata; 6
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
19. 19.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. 20.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan sub bidang perkebunan;
21. 21.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang peternakan dan sub bidang kesehatan hewan.
e.Badan Daerah Kabupaten merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Aek Kuasan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Aek Ledong Tipe A;
3. 3.Kecamatan Aek Songsongan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Air Batu Tipe A;
5. 5.Kecamatan Air Joman Tipe A;
6. 6.Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tipe A;
7. 7.Kecamatan Bandar Pulau Tipe A;
8. 8.Kecamatan Buntu Pane Tipe A;
9. 9.Kecamatan Kota Kisaran Barat Tipe A;
10. 10.Kecamatan Kota Kisaran Timur Tipe A;
11. 11.Kecamatan Meranti Tipe A;
12. 12.Kecamatan Pulau Rakyat Tipe A; 7
13. 13.Kecamatan Pulo Bandring Tipe A;
14. 14.Kecamatan Rahuning Tipe A;
15. 15.Kecamatan Rawang Panca Arga Tipe A;
16. 16.Kecamatan Sei Dadap Tipe A;
17. 17.Kecamatan Sei Kepayang Tipe A;
18. 18.Kecamatan Sei Kepayang Barat Tipe A;
19. 19.Kecamatan Sei Kepayang Timur Tipe A;
20. 20.Kecamatan Setia Janji Tipe A;
21. 21.Kecamatan Silau Laut Tipe A;
22. 22.Kecamatan Simpang Empat Tipe A;
23. 23.Kecamatan Tanjung Balai Tipe A;
24. 24.Kecamatan Teluk Dalam Tipe A; dan
25. 25.Kecamatan Tinggi Raja Tipe A.
26. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pada urusan Pemerintahan bidang pendidikan, selain UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat satuan pendidikan Daerah.
(2)Pada urusan Pemerintahan bidang kesehatan, selain UPT Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(3)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(4)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, kedudukan, tugas dan fungsi dan tatakerja Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Bupati dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah. 8

5.Ketentuan ayat (2) dihapus, dan ayat (3) huruf f, huruf h, serta huruf i diubah dalam Pasal 8, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon III a atau jabatan administrator;
4. d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator;
5. e.Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas, dan Badan Daerah Tipe A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas;
6. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas;
7. g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
9. i.Kepala Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 9 dihapus. 9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 24 Januari 2022 BUPATI ASAHAN, ttd S U R Y A Diundangkan di Kisaran pada tanggal 24 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd JOHN HARDI NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (6-10/2022) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN I. UMUM Bahwa pada saat ini nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan organisasi penyelenggara pemerintahan yang baik, serta untuk efektifitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah perlu penataan ulang Perangkat Daerah. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 7 Tahun 2016