(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon III a atau jabatan administrator;
d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator;
e.Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas, dan Badan Daerah Tipe A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas;
f.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV b atau jabatan pengawas;
g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
i.Kepala Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
6.Ketentuan Pasal 9 dihapus.
9 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 24 Januari 2022 BUPATI ASAHAN, ttd S U R Y A Diundangkan di Kisaran pada tanggal 24 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd JOHN HARDI NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (6-10/2022) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN I. UMUM Bahwa pada saat ini nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan organisasi penyelenggara pemerintahan yang baik, serta untuk efektifitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah perlu penataan ulang Perangkat Daerah. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1