(1)Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang diterbitkan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, pemungutan pajaknya dapat langsung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.
(2)Bagi Wajib Pajak yang telah habis masa berlakunya izinnya atau yang belum mempunyai izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah, segera melakukan pengurusan izinnya ke Instansi yang melaksanakan urusan bidang perizinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(3)Prosedur dan Tata Cara Pengurusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Ketentuan Pasal 31 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 21 Januari 2019 BUPATI ASAHAN, ttd TAUFAN GAMA SIMATUPANG Diundangkan di Kisaran pada tanggal 21 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd TAUFIK ZAINAL ABIDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (3/7/2019)