DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Nomor: 27
Tahun: 1983
Ditetapkan: 1 Agustus 1983
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1.KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2.Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan;
3.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan;
4.Benda sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan;
5.Menteri adalah Menteri Kehakiman. www.djpp.depkumham.go.id

BAB II

SYARAT KEPANGKATAN DAN PENGANGKATAN PENYIDIK

Pasal 2

(1)Penyidik adalah :
1. a.Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
2. b.Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.
(2)Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen"yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian
(6)Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Penyidik pembantu adalah :
1. a.Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
2. b.Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
(3)Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PAKAIAN ATRIBUT DAN PERANGKAT KELENGKAPAN PERSIDANGAN

Pasal 4

(1)Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim, penuntut umum, panitera dan penasehat hukum, menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam pasal ini.
(2)Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi hakim, penuntut umum dan penasehat hukum adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef dengan atau tanpa peci hitam. www.djpp.depkumham.go.id
(3)Perbedaan toga bagi hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum adalah dalam ukuran dan warna dari simare dan bef.
(4)Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam, kemeja putih dan dasi hitam.
(5)Hal yang berhubungan dengan ukuran dan warna dari simare dan bef sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) serta kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(6)Selain memakai pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hakim dan penuntut umum memakai atribut.
(7)Atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pakaian dan atribut dalam sidang bagi hakim agung dan panitera pada Mahkamah Agung, diatur tersendiri oleh Mahkamah Agung.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pakaian dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi pemeriksaan peradilan anak.

BAB IV

GANTI KERUGIAN

Pasal 7

(1)Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 8

(1)Ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim.
(2)Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Pasal 9

(1)Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
(2)Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 10

(1)Petikan penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan diucapkan.
(2)Salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 11

(1)Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (191)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 21 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora No. 15 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016