DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 180

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN; 3. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN; 4. KESEMPATAN DAN PERLAKUKAN YANG SAMA; 5. PELATIHAN KERJA; 6. PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA; 7. PENGGUNAAN TKA; 8. HUBUNGAN KERJA; 9. HUBUNGAN INDUSTRIAL; 10. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL; 11. PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN; 12. WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN; 12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 13. SANKSI ADMINISTRATIF; 14. KETENTUAN PENYIDIKAN; 15. KETENTUAN PIDANA; 16. KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah perlu diatur, sehingga terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi Tenaga Kerja guna mewujudkan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha;
c.bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota khususnya di bidang Ketenagakerjaan dan sejalan dengan semangat otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan

Menetapkan

menetapkan regulasi dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. 5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5. 6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. 7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. 9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
9. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
19. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI BADUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Badung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Badung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5.Dinas adalah Dinas yang menangani kewenangan di bidang ketenagakerjaan Daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani kewenangan di bidang ketenagakerjaan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
8.Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan adalah pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan Tenaga Kerja, informasi ketenagkerjaan, kesempatan dan perlakuan terhadap Tenaga Kerja, pelatihan kerja, penempatan Tenaga Kerja, perluasan kesempatan kerja, penggunaan Tenaga Kerja asing, Hubungan Kerja, hubungan industrial, perlindungan Tenaga Kerja dan pembinaan serta pengawasan.
9.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 10.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 11.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. 12.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. 13.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. 14.Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang selanjutnya disebut PTK Daerah adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan Daerah secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan Daerah yang berkesinambungan.
5. 15.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, Daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja/buruh.
6. 16.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau Perusahaan yang bersangkutan.
7. 17.Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja makro.
8. 18.Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja mikro.
9. 19.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. 20.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu
11. 21.Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam Hubungan Kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
12. 22.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
13. 23.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
14. 24.Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
15. 25.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
16. 26.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
17. 27.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. 28.Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas,terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/buruh dan keluarganya.
19. 29.Lembaga Kerja Sama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat Pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur Pekerja/buruh.
20. 30.Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
21. 31.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
22. 32.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
23. 33.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
24. 34.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
25. 35.Penutupan Perusahaan (lock out) adalah tindakan Pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerja.
26. 36.Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/buruh dan Pengusaha.
27. 37.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan.
28. 38.Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai Mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
29. 39.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
30. 40.Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
31. 41.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
32. 42.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
33. 43.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan tenaga dan informasi ketenagakerjaan;
b.pemberian kesempatan dan pemberlakuan yang sama bagi Tenaga Kerja;
c.pelatihan kerja;
d.pelayanan penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja;
e.penggunaan TKA;
f.Hubungan Kerja;
g.Hubungan Industrial;
h.perlindungan Pekerja/buruh; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

(1)Pembangunan ketenagakerjaan di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Pembangunan ketenagakerjaan di Daerah diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan Daerah.
(3)Pembangunan ketenagakerjaan di Daerah bertujuan:
1. a.memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;
2. b.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan Daerah;
3. c.memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. d.meningkatkan kesejahteran Tenaga Kerja dan keluarganya.
(4)Pelayanan ketenagakerjaan di Daerah mempunyai sasaran:
1. a.terwujudnya perencanaan Tenaga Kerja;
2. b.terwujudnya sistem latihan kerja nasional di Daerah;
3. c.terwujudnya kebijakan produktivitas;
4. d.terwujudnya penyediaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja;
5. e.terwujudnya perlindungan Tenaga Kerja; dan
6. f.terwujudnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Ketenagakerjaan berdasarkan PTK Daerah.
(2)PTK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.PTK Makro; dan
2. b.PTK Mikro.
(3)PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. a.lingkup Daerah; dan
2. b.lingkup sektoral dan sub sektoral.
(4)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas lingkup badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, Perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Pasal 5

(1)Dinas menyusun PTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.
(2)SKPD yang membidangi sektor atau lapangan usaha di Daerah menyusun PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
(3)Dalam penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melibatkan instansi vertikal dan lembaga terkait.
(4)Untuk menjamin terlaksananya kegiatan PTK Makro yang sistematis dan komprehensif perlu dibentuk Tim PTK Makro Daerah.
(5)Tim PTK Makro Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.

Pasal 6

(1)PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, menghasilkan RTK Makro Daerah dan RTK Makro sektoral/sub sektoral Daerah.
(2)RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi, dan program pembangunan Daerah, dilaksanakan untuk :
1. a.memperluas kesempatan kerja;
2. b.meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja;
3. c.meningkatkan kualitas Tenaga Kerja;
4. d.meningkatkan produktifitas Tenaga Kerja; dan
5. e.meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.
(3)RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Dinas mensosialisasikan RTK Makro Daerah.
(5)SKPD pembina sektoral/sub sektoral mensosialisasikan RTK Makro Sektoral/sub sektoral Daerah.
(6)Penyusunan dan pelaksanaan PTK Makro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan lembaga swasta lainnya di Daerah, menyusun PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
(2)PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan RTK Mikro, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan lembaga swasta lainnya di Daerah, yang memuat program paling sedikit, yakni :
1. a.persediaan pegawai;
2. b.kebutuhan pegawai;
3. c.neraca pegawai; dan
4. d.program kepegawaian.
(3)RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(4)Pimpinan Perusahaan/lembaga mensosialisasikan RTK Mikro kepada unit kerja di lingkungannya.
(5)Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan lembaga swasta lainnya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RTK Mikro kepada Dinas.
(6)Penyusunan dan pelaksanaan PTK Mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dinas membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
(2)Dinas melakukan pengelolaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, penyebarluasan informasi Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap, dan berkesinambungan.
(3)Jenis informasi Ketenagakerjaan, meliputi:
1. a.informasi ketenagakerjaan umum;
2. b.informasi pelatihan dan produktivitas kerja;
3. c.informasi penempatan Tenaga Kerja;
4. d.informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja; dan
5. e.informasi Hubungan Industrial dan perlindungan Tenaga Kerja.
(4)Pengklasifikasian jenis informasi dan tata cara memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB IV

KESEMPATAN DAN PERLAKUKAN YANG SAMA

Pasal 9

Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan Tenaga Kerja, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat.

Pasal 10

Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban Pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik.

Isi peraturan

Teks180PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007