DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengarusutamaan Gender, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Kewenangan 5. Perencaan dan Pelaksanaan 6. Focal Point Pug 7. Pemantauan dan Evaluasi 8. Peran Serta Masyarakat 9. Pembinaan 10. Pembiayaan 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;
c.bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pelembagaan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layalanan pemberdayaan perempuan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana· PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, BUPATIBALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SALINAN Menimbang

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengarusu tamaan Gender; 2 Mengingat MEMUTUSKAN : BUPATIBALANGAN Dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dengan Persetujuan bersama Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan; 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di daerah.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8.Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan
9.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerjay peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan (khususnya Perempuan), partisipasi dalam proses pembangunan,dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial ras dan suku bangsa.
10.Perencanaan Perspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11.Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 1

Menetapkan 4 Ruang lingkup PUGmeliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah. Pasa14 BABIII RUANG LINGKUP Tujuan pemberlakuan PUG, meliputi :

a.memberikan acuan bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan berpresfektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bemegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga-lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Pasa13
1. 12.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
2. 13.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing- masing.
3. 14.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /Iembaga di daerah. 5

(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Pasa17 BABV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Dalam melaksanakan kebijakan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati berkewajiban untuk melakukan :
1. a.koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
2. b.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non Pemerintah yang ada di Daerah;
3. c.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala wilayah Daerah;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala wilayah Daerah;
5. e.pemberian bantuan teknis, fasilitas pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)PUG skala wilayah Daerah;
6. f.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala wilayah Daerah;
7. g.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala wilayah Daerah. Pasa16 Bupati berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan PUG dengan memperhatikan pada kebijakan Pemerintah Pusat dan/ atau Provinsi; Pasa15 BABIV KEWENANGAN 6
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh KepalajPimpinan SKPD.
(1)Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD, Bupati membentuk Pokja PUG.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasa12 Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah Ill! adalah sebagai dasar pelaksanaan PUG dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 12

Bupati menetapkan BadanjDinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah. Pasalll Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG. Pasall0

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja SKPDberperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPDberperspektif gender. Pasa19
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPDdan Rencana Kerja SKPDdapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(2)Analisis gender terhadap rencana kerja SKPD dilakukan masing-masing SKPDyang bersangkutan.
(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys pathway) atau metode analisis lain. Pasa18 7
(1)Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dany staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau bidang lainnya. Pasa115 BABVI FOCAL POINT PUG
(2)Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat hal yang berkaitan dengan:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUGdi Daerah; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
(1)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender. Pasa114 Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUGkepada masing-masing SKPD;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kecamatan/ kelurahan;
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
7. g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
8. h.memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten Balangan;
9. i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
10. j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. k.menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA)PUG;dan
  1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD. Pasa113 8
(2)Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun kedepannya.
(1)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan. Pasa117 BadanjDinas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersama-sama dengan pemangku kepentingan di Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender. Pasa116
(4)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh KepalajPimpinan SKPD.
(3)Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau bidang yang memiliki keterkaiatan.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD yang berpresfektif gender;
3. c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
4. d.melaporkan pelaksanaan PUG Kepada Pimpinan SKPD;
5. e.mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
6. f.memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD. 9 Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG. Pasa121
(2)Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan program PUGdapat juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasa120 BABX PEMBIAYAAN
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Pejabat yang ditunjuk.
(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUGyang meliputi :
1. a.penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala wilayah Daerah;
2. b.penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Kabupaten dan pada SKPD dilingkup Pemerintah Daerah;
4. d.peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG;dan
5. e.strategi pencapaian kinerja. Pasa119 BABIX PEMBINAAN Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah. Pasa118 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Pasa122 BABX KETENTUAN PENUTUP 11 II. PASAL DEMI PASAL

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT 10 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENBALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATANNOMOR 23 TAHUN 2016 LEMBARANDAERAH KABUPATENBALANGANTAHUN 2016 NOMOR 1 Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2016 H. M. HAWARI PENJABAT BUPATI BALANGAN, Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

Dalam masa pembangunan Daerah saat ini peran perempuan sangat penting berdampingan dengan peran laki-laki sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal ini mempunyai makna adanya kesetaraan keadilan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Serta menjamin Hak yang sama untuk menjamin Hak-hak sebagai Warga Negara di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum. Istilah Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi yang integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan di Daerah, menempatkan perempuan sebagai satu bagian dari pembangunan sekaligus pelaku dan pemanfaatan hasil pembangunan setara dengan laki- laki terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Untuk memberikan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang dalam pembangunan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan strategi Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Daerah sebagai landasan bagi pelaksanaannya. I. UMUM PENGARUSUTAMAAN GENDER TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2016 12 TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATENBALANGANNOMOR 115 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005