Bupati menetapkan BadanjDinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah. Pasalll Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG. Pasall0 (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja SKPDberperspektif gender diatur dengan Peraturan Bupati. (1)Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPDberperspektif gender. Pasa19 (3)Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPDdan Rencana Kerja SKPDdapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. (2)Analisis gender terhadap rencana kerja SKPD dilakukan masing-masing SKPDyang bersangkutan. (1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisys pathway) atau metode analisis lain. Pasa18 7
(1)Focal Point PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dany staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau bidang lainnya.
Pasa115 BABVI FOCAL POINT PUG
(2)Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat hal yang berkaitan dengan:
a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
b.PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
c.penguatan kelembagaan PUGdi Daerah; dan
d.penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
(1)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
Pasa114 Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut:
a.mempromosikan dan memfasilitasi PUGkepada masing-masing SKPD;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kecamatan/ kelurahan;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f.bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h.memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten Balangan;
i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k.menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA)PUG;dan
1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD.
Pasa113 8
(2)Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun kedepannya.
(1)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
Pasa117 BadanjDinas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bersama-sama dengan pemangku kepentingan di Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender. Pasa116 BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(4)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh KepalajPimpinan SKPD.
(3)Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan atau bidang yang memiliki keterkaiatan.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja SKPD yang berpresfektif gender;
c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
d.melaporkan pelaksanaan PUG Kepada Pimpinan SKPD;
e.mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
f.memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
9 Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG. Pasa121 (2)Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan program PUGdapat juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (1)Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasa120 BABX PEMBIAYAAN (2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Pejabat yang ditunjuk. (1)Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUGyang meliputi :
a.penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala wilayah Daerah;
b.penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Kabupaten dan pada SKPD dilingkup Pemerintah Daerah;
d.peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG;dan
e.strategi pencapaian kinerja.
Pasa119 BABIX PEMBINAAN Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah. Pasa118 BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT 10 NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENBALANGAN PROVINSI KALIMANTANSELATANNOMOR 23 TAHUN 2016 LEMBARANDAERAH KABUPATENBALANGANTAHUN 2016 NOMOR 1 Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2016 H. M. HAWARI PENJABAT BUPATI BALANGAN, Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 Januari 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. Pasa122 BABX KETENTUAN PENUTUP 11 II. PASAL DEMI PASAL