DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Wajib Daftar Perusahaan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Wajib Daftar Perusahaan; 3. Pelimpahan Wewenang; 4. Pendaftaran Perusahaan; 5. Penerbitan TDP; 6. Jangka Waktu Berlakunya TDP; 7. Pembaharuan TDP; 8. Perubahan, Pembatalan Dan Penghapusan TDP; Bagian Kesatu : Perubahan Bagian Kedua : Pembatalan Bagian Ketiga : Penghapusan 9. Penggantian TDP; 10. Pelayanan Informasi Perusahaan; 11. Pengawasan; 12. Sanksi; 13. Ketentuan Lain-Lain; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan perusahaan merupakan salah satu komponen yang mampu menggerakkan roda perekonomian, sehingga Pemerintah Daerah perlu mempunyai data yang sesuai terkait dengan keberadaan perusahaan di Daerah;
c.bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait keberadaan dan legalitas 2 setiap perusahaan yang beroperasi di Daerah maka pemerintah Daerah perlu untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan dan memuatnya dalam daftar perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
1. 2.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN Dan BUPATI BALANGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Balangan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
7.Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
8.Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang 5 dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
9.Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
10.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
11.Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
12.Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

BAB II

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Setiap perusahaan atau kegiatan usaha di Daerah terhitung dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai menjalankan usaha wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah Daerah.
(2)Perusahaan atau kegiatan usaha yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
1. a.Perseroan Terbatas (PT);
2. b.Koperasi; 6
3. c.Persekutuan Komanditer (CV);
4. d.Firma (Fa);
5. e.Usaha Perorangan yang berbadan hukum; dan
6. f.Perusahaan Asing.
(3)Perusahaan atau kegiatan usaha yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 3

(1)Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terhadap :
1. a.perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
2. b.perusahaan kecil perorangan; atau
3. c.usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
(2)Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari :
1. a.perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
2. b.perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
3. c.perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh 7 TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan untuk menerima pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP.
(2)Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dalam penerbitan TDP wajib berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan perdagangan di Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik/pengurus/penanggungjawab atau kuasa yang sah pada Satuan Keja Perangkat Daerah yang khusus membidangi urusan perizinan.

Pasal 6

(1)Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir dan menyertakan copy dokumen yang dipersyaratkan.
(2)Copy dokumen persyaratan yang harus disertakan, yaitu :
1. a.perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), meliputi : 8
  1. 1.surat permohonan bermaterai;
  2. 2.akta pendirian perusahaan dan akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada);
  3. 3.surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
  4. 4.identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) Direktur utama/penanggungjawab;
  5. 5.izin usaha dari instansi yang berwenang;
  6. 6.nomor pokok wajib pajak (NPWP).
2. b.perusahaan berbentuk Koperasi, meliputi :
  1. 1.surat permohonan bermaterai;
  2. 2.akta pendirian koperasi;
  3. 3.identitas pengurus (Kartu Tanda Penduduk);
  4. 4.surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
  5. 5.izin usaha dari instansi yang berwenang;
  6. 6.nomor pokok wajib pajak (NPWP).
3. c.perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV)/Firma, meliputi :
  1. 1.surat permohonan bermaterai;
  2. 2.akta pendirian perusahaan;
  3. 3.identitas diri pengurus/penanggungjawab (Kartu Tanda Penduduk);
  4. 4.izin usaha dari instansi yang berwenang;
  5. 5.nomor pokok wajib pajak (NPWP).
4. d.Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan, meliputi:
  1. 1.surat permohonan bermaterai; 9
  2. 2.akte pendirian perusahan atau surat Penunjukan sebagai Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan;
  3. 3.identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) pengurus/penanggungjawab;
  4. 4.izin usaha dari instansi yang berwenang;
  5. 5.nomor pokok wajib pajak (NPWP).
5. e.Perorangan yang berbadan hokum, meliputi :
  1. 1.surat permohonan bermaterai;
  2. 2.akta pendirian perusahaan;
  3. 3.identitas diri (Kartu Tanda Penduduk);
  4. 4.nomor pokok wajib pajak.

Pasal 7

Dalam hal pendaftaran dikuasakan, penandatanganan formulir pendaftaran perusahaan tetap ditandatangani oleh pemberi kuasa.

BAB V

PENERBITAN TDP

Pasal 8

(1)Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dapat menerima atau menolak permohonan pendaftaran perusahaan.
(2)Dalam hal permohonan pendaftaran perusahaan diterima, maka Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan menerbitkan TDP. 10

Pasal 9

(3)Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan dapat melakukan Penolakan pendaftaran perusahaan, apabila :
1. a.formulir pendaftaran tidak diisi secara benar;
2. b.dokumen persyaratan tidak dipenuhi sesuai yang dipersyaratkan;
3. c.tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3)Penolakan dilakukan dalam bentuk surat yang isinya memberitahukan alasan penolakan.
(5)Perusahaan dapat mengajukan kembali pendaftaran setelah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diberitahukan dalam surat penolakan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008