DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan, dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kriteria Pendiri dan Pejuang; Pendataan; Dana Pemberian Santunan; Hak Ahli Waris; Pencabutan Pemberian Santunan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat di Kabupaten Balangan atas perjuangan para tokoh pendiri dan pejuang pembentukan kabupaten Balangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan akan memberikan penghargaan kepada para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan;
b.bahwa terbentuknya kabupaten Balangan telah membawa kemajuan dan kemudahan terhadap akses pelayanan atas penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat;
a.bahwa berdirinya Kabupaten Balangan merupakan hasil dari pemikiran dan perjuangan dari para pendiri dan tokoh masyarakat Balangan yang menghendaki sebuah pemerintahan kabupaten agar akses bagi masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan menjadi lebih dekat; Menimbang BUPATI BALANGAN, BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAG I PARA PENDIRI DAN PEJUANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BALANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ISALINAN I

Mengingat

4.Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Penghargaan bagi para Pendiri dan Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan; 2 Mengingat Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Balangan. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PARA PENDIRI DAN PEJUANG PEMBENTUKANKABUPATENBALANGAN. Menetapkan dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBALANGAN Dengan Persetujuan Bersama

7.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentkan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 3 Tujuan pemberian penghargaan kepada para Pendiri dan Pejuang pembentukan Kabupaten Balangan adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu kehidupan mereka dan sekaligus Maksud diberikannya penghargaan adalah sebagai santunanyinsentif kepada mereka yang telah berjasa dalam memperjuangkan pembentukan Kabupaten Balangan mulai dari merancang gagasan awal yang kemudian dilanjutkan dengan upaya melakukan berbagai kegiatan persiapan dalam rangka meyakinkah para pengambil keputusan bahwa Balangan layak menjadi sebuah kabupaten. Pasa13 Pasa12
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan yang disingkat (PPKB) adalah kepanitiaan yang waktu itu mengkoordinasikan semua kegiatan dalam rangka pembentukan Kabupaten Balangan.
6.Santunan adalah pemberian sejumlah uang sebagai penghargaan kepada mereka yang berjasa dalam mendirikan dan memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Balangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7.Pendiri adalah mereka yang memiliki inisiatif awal untuk menjadikan Balangan menjadi sebuah Kabupaten.
8.Pejuang adalah mereka yang meneruskan inisiatif para pendiri untuk menjadikan Balangan menjadi sebuah kabupaten dan masuk dalam struktur Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB).
9.Santunan adalah Hadiah penghargaan dari Pemerintah Daerah Kepada Orang/Masyarakat atas prestasi/jasa yang berikan kepada Masyarakat Balangan/Pemerintah Daerah Balangan.
10.Dokumen tertulis adalah semua dokumen yang memuat rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penuntutan berdirinya Kabupaten Balangan. 4

(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri atas :
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur DPRD; dan
3. c.unsur tokoh masyarakat yang diwakili oleh Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB);
(1)Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap jumlah dan identitas para Pendiri dan para Pejuang pembentukan Kabupaten Balangan.

Pasal 6

(2)Orang-orang yang tidak termasuk dalam Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan, namun mereka turut hadir dalam berbagai pertemuan dan nama serta tanda tangannya tercantum dalam daftar hadir
(1)Pejuang berdirinya Kabupaten . Balangan adalah mereka yang masuk dalam kepanitiaan yang dikenal dengan sebutan Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB).

BAB III

PENDATAAN

Pasal 5

(2)Inisiatif dan gagasan awal mendirikan Kabupaten Balangan dapat ditelusuri dari dokumen pertemuan dan langkah-langkah persiapan yang mereka laksanakan.
(1)Pendiri Kabupaten Balangan adalah mereka yang memiliki inisiatif dan melontarkan gagasan awal untuk mendirikan Balangan menjadi sebuah Kabupaten. Pasa14 5 Pembayaran uang santunan sebagai hadiah/penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Para Pendiri dan Para Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan. Pasa19
(2)Besaran santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Para Pendiri dan Para Pejuang yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan Bupati diberikan santunan sebagai hadiah/penghargaan berupa uang yang tidak diberikan terus menerus sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB II

KRITERIAPENDIRIDANPEJUANG untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan oleh para tokoh tersebut agar menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

Pasal 8

(3)Tanggapan masyarakat dijadikan bahan penilaian Tim, dan selanjutnya Tim melakukan konsultasi dengan pihak DPRD sebelum menyampaikan hasil akhir kepada Bupati.
(4)Nama-nama para Pendiri dan para Pejuang Pembentukan Kabupaten Balangan lebih lanjut ditetapkan dengan Kaputusan Bupati.
(1)Dalam melaksanakan tugasnya Tim melakukan kajian terhadap bukti dan/ atau dokumen tertulis serta hasil penelusuran lainnya yang berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Balangan.
(2)Tim melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen tertulis serta bahan hasil penelusuran lainnya, setelah itu dipublikasikan melalui sarana darr/ atau media yang tersedia untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Pasa17
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6
(2)Jika yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan, pemberian santunan dilanjutkan dan dilakukan pembayaran terhadap santunan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1).
(1)Selama proses persidangan pemberian santunan dihentikan untuk sementara sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

DANAPEMBERIANSANTUNAN

Pasal 12

(2)Pencabutan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Pemberian santunan dicabut jika anggota Pendiri dan Pejuang mendapat hukuman dari Pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme atau makar.

Pasal 11

(2)Ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris sesuai peraturan perundang- undangan.
(1)Pendiri atau Pejuang yang telah meninggal dunia sebelum Peraturan Daerah mi ditetapkan, Santunan sebagai hadiab /pengbargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat
(1)dapat diterima oleh ahli warisnya.

BAB VI

PENCABUTANPEMBERIANSANTUNAN

Pasal 10

BABV HAKAHLIWARIS 7 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGANTAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (10, 141/2019) H. M. IWAN SETIADY, SH NIP. 19780929 200501 1 009 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KA~;UBA'PENBALANGAN ~& ft$r / .~ H. RUSKA'RIADI Salinan sesuai dengan aslinya DIN Diundangkan di Paringin pada tanggal 26 Desember 2019 813'.KREI.{'ARISDAERAH It, ~ATEI! BALANGAN, (~ ttd I Ditetapkan di Paringin pada tanggal 26 Desember 2019 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan. KETENTUAN PENUTUP 8 Terjadinya perubahan politik yang signifikan dengan lahirnya era reformasi membuka harapan baru para pengurus PPKB. Perubahan politik tersebut diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang isinya merubah secara drastis pola hubungan Pusat- Daerah yang tadinya sangat senralistik seperti dianut oleh Undang-Undamg No. 5 Tahun 1974 menjadi sangat Ketika resolusi itu dibuat, Balangan merupakan sebuah Kewedanaan yang berada di bawah Daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Utara.Resolusi masyarakat Balangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Utara dan DPRD Hulu Sungai Utara yang kemudian meneruskannya kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Kalimantan Selatan.Sekitar tahun 1964 Tim Departemen (sekarang Kementerian) Dalam Negeri datang mengunjungi Balangan,dan hasil kunjungan tersebut melahikran rekomendasi agar langkah awalnya adalah memindahkan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara dari Amuntai ke Paringin. Secara historis perjuangan untuk mendirikan Balangan menjadi sebuah Kabupaten telah dirintis dalam waktu yang sangat lama.Sekitar Tahun 1963 beberapa tokoh masyarakat Balangan dalam suatu pertemuan bersepakat untuk membentuk Balangan menjadi sebuah Kabupaten. Kesepakatan terse but ditindaklanjuti dengan melaksanakan Musyawarah Rakyat Balangan yang berlangsung tanggal 22 september 1963 di Paringin. Hasil musyawarah melahirkan sebuah resolusi yang meminta kepada Pemerintah agar meningkatkan status Balangan dari Kewedanaan menjadi sebuah Daerah Otonom, atau menurut istilah tehnis yuridis saat itu agar diusulkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II. I. UMUM. PEMBERIAN PENGHARGAANBAGI PARAPENDIRI DAN PEJUANG PEMBENTUKANKABUPATENBALANGAN TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBALANGAN NOMOR 10 TAHUN2019 9 ayat (1) Pasa14 Pasa13 Cukup jelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 1

Cukupjelas II. PASALDEMIPASAL. Untuk mengingat dan memberi penghargaan terhadap jasa-jasa para pendiri dan pejuang berdinya Balangan, maka ada keinginan untuk memberikan sedikit santunan kepada mereka melalui dana APBD sesuai dengan kemampuan Daerah.DPRD Kabupaten Balangan berinisiatuf untuk menyiapkan produk hukum berupa Peraturan Daerah sebagai dasar pemberian santunan dimaksud.Hal ini sesuaI dengan aturan dalam pengelolaan keuangan negara/ daerah bahwa pengeluaran dana melalui APBD harus didasarkan kepada pertimbangan yang realistik dan rasional, tidak menyimpang dari aturan yang berlaku dan tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif dan secara substansial. Perjuangan PPKBmencapai puncaknya ketika DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu seperti termuat dalam Undang-Undang 2 Tahun 2003. Perubahan perundang-undangan pemerintahan daerah mi membuka peluang bagi PPKB untuk memperjuangkan persetujuan DPRD Kabupaten HSU.Sekitar Tahun 2000 tuntutan PPKB untuk meminta persetujuan DPRD HULU SUNGAIUTARAmendapat tanggapan positif dengan keluarnya Surat Keputusan DPRDHSU No. 27 Tahun 2000 tentang persetujuan menyalurkan aspirasi masyarakat Balangan untuk mendirikan Kabupaten. desentralistik seperti termuat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. 10 Pasal 8 ayat (1) Pemberian penghargaan berupa uang tidak diberikan secara terus menerus, pemberian berupa uang selanjutnya hanya dapat dilaksanakan melalui mekanisme hibah dan pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan pemberian hibah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukupjelas Pasa17 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukupjelas ayat (3) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasa16 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukupjelas Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Istilah Pendiri adalah untuk menyambung rantai sejarah dengan Para Pejuang yang sebagiannya merupakan generasi kedua. 11 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 135

Pasal 13

Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 ayat (1) Cukup jelas Pasal 11 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Pasa19 Cukupjelas ayat (2) Cukup jelas 12

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 13

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 13

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011