DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan ptsp, penyederhanaan pelayanan, perizinan dan nonpeizinan secara elektronik, pembinaan,pengawasan,pengendalian dan evaluasi, peran masyarakat, pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tumpang tindih kewenangan dalam rangka pengelolaan pelayanan perizinan perlu diatasi sehingga tercipta iklim usaha dan pembangunan daerah yang sinergis dan harmonis guna mendukung pembangunan nasional;
c.bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
10.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 833);
11.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1447);
12.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
13.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Penyelenggara PTSP adalah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis, yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan serta menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perizinan.
8.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Tim Teknis Penyelenggara PTSP adalah kelompok kerja yang merupakan wakil dari SKPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
11.Rekomendasi Teknis adalah pertimbangan yang diterbitkan oleh SKPD teknis yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
12.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15.Nonizin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16.Perizinan Memulai Usaha adalah rangkaian perizinan yang wajib dimiliki orang Perseorangan dan/atau badan usaha dimulai dari penentuan lokasi s/d pembangunan sarana dan kelengkapan usaha;
17.Perizinan Operasional Usaha adalah rangkaian perizinan yang wajib dimiliki orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
18.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh penyelenggara PTSP dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19.Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat penyelenggara PTSP untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
20.Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Satuan Kerja Penyelenggara PTSP dengan SKPD Teknis dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya di daerah guna kelancaran pelayanan perizinan dan nonperizinan.
21.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang,
22.Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
23.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah, dan merupakan bagian dari PSE.
24.Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
25.Standar Pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP dengan tujuan untuk memberi jaminan atau kepastian bagi penerima layanan penyelenggaraan PTSP.
26.Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disebup SOP merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan PTSP di daerah meliputi urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.
(2)Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.urusan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan; dan
2. b.urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh Penyelenggara PTSP;
(2)Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kepada Kepala Penyelenggara PTSP dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pembentukan Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Penyelenggara PTSP mengkoordinasikan organisasi pelaksana pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri atas a) Tim Teknis Penyelenggara PTSP; dan b) SKPD Teknis
(5)Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang dan koordinasi organisasi pelaksana pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Penyelenggara PTSP bertugas dan berfungsi menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati;
(2)Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis Penyelenggara PTSP dengan keanggotaan terdiri dari unsur SKPD teknis yang merupakan pejabat struktural sesuai dengan bidangnya dan/atau pejabat fungsional yang mempunyai kompetensi dan/atau kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(3)Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Penyelenggara PTSP dapat berkoordinasi dengan kecamatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Penyelenggara PTSP berhak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Penyelenggara PTSP;
2. b.menyelenggarakan pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
3. c.menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
4. d.menerima Bantuan Kedinasan dari SKPD teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan melalui koordinasi dan sinkronisasi secara intensif;
5. e.menerima pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.dapat menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
7. g.memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
8. h.memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
9. i.menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
10. j.menjatuhkan sanksi administratif kepada pemohon yang melakukan pelanggaran.

Pasal 6

(1)Penyelenggara PTSP wajib untuk menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kebijakan Pemerintah Daerah, tujuan dan prinsip PTSP.
(2)Kewajiban Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
2. b.mematuhi tujuan dan prinsip PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. d.menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan permohonan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan rekomendasi teknis;
5. e.memberikan kesempatan kepada pemohon untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. f.memberitahukan kepada pemohon yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
7. g.menyusun Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
8. h.memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen Perizinan dan Non Perizinan, serta membuka akses dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada pemohon, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen Perizinan dan Non Perizinan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. i.menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Perizinan dan Non Perizinan, sesuai dengan hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
10. j.melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan mengenai disiplin pegawai.

Pasal 7

Kewenangan Penyelenggara PTSP merupakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang bersifat administratif, yang meliputi:

a.penerimaan dokumen permohonan Izin dan Non Izin;
b.pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Izin dan Non Izin;
c.penandatanganan dokumen Izin dan Non Izin;
d.penyerahan dokumen Izin dan Non Izin kepada pemohon;
e.pengelolaan arsip Izin dan Non Izin;
f.penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan Izin dan Non Izin; dan
g.pelaksanaan koordinasi dengan SKPD teknis dan/atau tim teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Izin dan Non Izin.

Pasal 8

Pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP meliputi :

a.orang perseorangan; dan
b.badan usaha.

Pasal 9

(1)Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 berkewajiban:
1. a.mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam permohonan Perizinan dan Non Perizinan; dan
2. b.membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
(2)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif;
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.paksaan pemerintah;
3. c.pembekuan izin;
4. d.pencabutan izin; dan/atau
5. e.denda administratif
(4)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan penyelengara PTSP meliputi urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di bidang :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan dan kawasan permukiman;
5. e.sosial;
6. f.tenaga kerja;
7. g.pertanahan;
8. h.lingkungan hidup;
9. i.perhubungan;
10. j.koperasi, usaha kecil dan menengah;
11. k.penanaman modal;
12. l.kebudayaan;
13. m.kelautan dan perikanan;
14. n.pariwisata;
15. o.pertanian;
16. p.perdagangan;
17. q.perindustrian.
(2)Pengelompokan layanan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.perizinan memulai usaha;
2. b.perizinan operasional usaha;
(3)Perizinan Operasional Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b pasal ini, diterbitkan setelah tahapan perizinan memulai usaha lengkap.
(4)Mekanisme layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (paralel) sesuai permohonan yang disampaikan kepada PTSP.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan dan Non Perizinan, tata urutan perizinan memulai usaha dan perizinan operasional usaha sebagaimana dimaksud ayat(1) dan ayat (2) serta mekanisme layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat(4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…