DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 55 Pasal, 15 BAB Ketentuan Umum, PTSP, Maklumat Pelayanan Publik Standar Dan Manajemen Pelayanan, Sarana Dan Prasarana, Sumber Daya Manusia, Inovasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Forum Komunikasi Ptsp, Satuan Tugas Percepatan Berusaha, Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Dan Pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi serta menciptakan iklim usaha dan pembangunan daerah yang sinergis perlu dilakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu guna mendukung program pembangunan nasional;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
6.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
12.Izin Prasarana Dasar adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sebelum mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
14.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 5
15.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat, keputusan, atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
17.Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
18.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20.Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari DPMPTSP.

BAB II

PTSP

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten meliputi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP. 6
(2)Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(2)Bupati memberikan pendelegasian wewenang penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
(3)Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)DPMPTSP dalam penyelenggaraan PTSP di Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan:
1. a.tim teknis; dan
2. b.Perangkat Daerah terkait.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Perangkat Daerah Kabupaten terkait sesuai dengan kewenangannya.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan anggota, tugas, dan fungsi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan PTSP:

a.DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif;
b.Perangkat Daerah Kabupaten terkait bertanggung jawab secara teknis atas materi dan/atau substansi rekomendasi; dan
c.tim teknis bertanggung jawab atas materi dan/atau substansi berita acara. 7

Pasal 6

(1)Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
1. a.Pelaku Usaha perseorangan; dan
2. b.Pelaku Usaha nonperseorangan.
(2)Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(3)Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.perusahaan umum;
3. c.perusahaan umum daerah;
4. d.badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
5. e.badan layanan umum;
6. f.lembaga penyiaran;
7. g.badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
8. h.koperasi;
9. i.persekutuan komanditer;
10. j.persekutuan firma; dan
11. k.persekutuan perdata.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP meliputi:
1. a.pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS;
2. b.pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS; dan
3. c.pelayanan Nonperizinan.
(2)Kepala DPMPTSP dalam pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerbitkan:
1. a.persetujuan, atas pemenuhan komitmen Izin Usaha; dan
2. b.izin, atas pemenuhan komitmen Izin Komersial atau Operasional.
(3)Kepala DPMPTSP dalam pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerbitkan izin. 8
(4)Kepala DPMPTSP dalam pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan pemberian kemudahan pelayanan dan fasilitasi informasi.

Pasal 8

(1)Pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan Komitmen atas pelayanan:
1. a.Izin Prasarana Dasar;
2. b.Izin Usaha; dan
3. c.Izin Komersial atau Operasional.
(2)Izin Prasarana Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.izin lokasi;
2. b.izin lingkungan;
3. c.izin mendirikan bangunan; dan
4. d.sertifikat laik fungsi.
(3)Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d dikecualikan bagi usaha kecil dan mikro.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha yang diterbitkan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS dilaksanakan:
1. a.langsung oleh DPMPTSP;
2. b.melalui rekomendasi teknis; atau
3. c.melalui tim teknis.
(2)Pelayanan langsung oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS yang tidak melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(3)Pelayanan melalui rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS yang hanya melibatkan 1 (satu) Perangkat Daerah terkait. 9
(4)Pelayanan melalui tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah terkait memberikan rekomendasi teknis sesuai dengan standar operasional prosedur.
(2)Rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar yang sah dan menjadi bahan pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan pemenuhan komitmen dan/atau izin oleh DPMPTSP.
(3)Penerbitan rekomendasi teknis di lakukan melalui sistem PSE.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…