DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, manajemen pelayanan terpadu satu pintu, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, inovasi, survei kepuasan masyarakat, pelaporan, pengawasan perizinan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan secara terpadu, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Bandung telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
7.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12.Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
13.Perizinan Non OSS adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang tidak terakomodir dalam Sistem OSS.
14.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
16.Sistem Informasi Perizinan Daerah adalah aplikasi layanan online Perizinan Non OSS sebagai pendukung layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
18.Pelayanan Secara Elektronik adalah penyelengaraan dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan satu terpadu pintu.
19.Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
20.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
23.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
24.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
25.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten mencakup urusan Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.
(2)Urusan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Urusan Pemerintah Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
2. b.Urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(2)Dalam menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kepala DPMPTSP.
(3)Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(2)Dalam rangka peningkatan dan percepatan penyelenggaraan PTSP, Bupati dapat membentuk Tim Teknis.
(3)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan anggota, tugas dan fungsi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan PTSP :

a.DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif;
b.Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara teknis; dan
c.Tim Teknis bertanggung jawab atas materi dan/atau substansi pertimbangan teknis untuk rekomendasi perizinan.

Pasal 6

(1)Pemohon perizinan terdiri atas Pelaku Usaha:
1. a.orang perseorangan; dan
2. b.badan usaha;
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
(3)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas;
2. b.persekutuan komanditer;
3. c.persekutuan firma;
4. d.persekutuan perdata;
5. e.koperasi;
6. f.yayasan;
7. g.perusahaan umum; dan
8. h.perusahaan umum daerah;

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP meliputi :
1. a.pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. c.pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
4. d.pelayanan Perizinan Non OSS.
(2)Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi :

a.Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
c.Perizinan Non OSS.

Pasal 9

(1)Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
(2)Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi sektor :

a.perikanan;
b.pertanian;
c.lingkungan hidup dan kehutanan;
d.perindustrian;
e.perdagangan;
f.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
g.transportasi;
h.kesehatan, obat dan makanan;
i.pendidikan dan kebudayaan;
j.sosial;
k.pariwisata;
l.ketenagakerjaan; dan
m.sektor lainnya sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…