DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Penanaman Modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
c.bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);. sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor
187.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 45); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 PENANAMAN MODAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 45) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanaman Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
8.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
9.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
10.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
11.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, insentif, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
15.Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
16.Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
17.Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
18.Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha koperasi, kecil, menengah dan pengusaha besar.
19.Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan usaha koperasi, mikro, kecil, menengah terutama di mana usaha besar menanamkan modal.
20.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
21.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
22.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
23.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
24.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal kepada Penanam Modal potensial di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sistem pemasaran dan komunikasi.
(2)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.publikasi informasi melalui sarana promosi media cetak dan elektronik;
2. b.penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal berskala di dalam dan luar negeri;
3. c.seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;
4. d.penerimaan misi dan/atau pendampingan Misi Penanam Modal; dan
5. e.tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi.
(3)Dalam penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana promosi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sarana promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pemberdayaan Usaha meliputi:

a.fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
b.fasilitasi pelaksanaan kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan usaha besar; dan
c.fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro terkait Penanaman Modal.
1. 4.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Fasilitasi pelaksanaan kemitraan koperasi dan usaha mikro terkait Penanaman Modal dengan usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan melalui penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kemitraan Usaha.
(2)Fasilitasi pelaksanaan kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
1. a.mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi usaha koperasi dan mikro di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah;
2. b.meningkatkan kapasitas dan kompetensi usaha mikro di Daerah untuk berkolaborasi dengan usaha besar baik dari dalam maupun luar negeri;
3. c.mendorong bertumbuhnya usaha mikro di Daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
4. d.menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan koperasi dan usaha mikro di Daerah.
(3)Kemitraan koperasi dan usaha mikro terkait penanaman modal dengan usaha besar wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas Penanaman Modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
(4)Usaha besar yang tidak melaksanakan kewajiban kemitraan dengan koperasi dan/atau usaha mikro, di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sanksi administratif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pelaksanaan kemitraan koperasi dan usaha mikro terkait Penanaman Modal dengan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Judul Bab X dan judul Bagian Kesatu pada Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

(1)Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
(2)Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP.

7.Judul Bagian Ketiga pada Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
8.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
(2)Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.pengawasan rutin; dan
2. b.pengawasan insidental
(4)Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

9.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan melalui :
1. a.laporan Pelaku Usaha; dan
2. b.inspeksi lapangan
(2)Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
(3)Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
1. a.realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan.
2. b.realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  1. 10.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Pengawasan terhadap laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha.
(2)Pengawasan atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP.

11.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui :
1. a.pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
2. b.pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
(2)Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
(3)Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
(4)Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

12.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Pengawasan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
1. a.adanya pengaduan masyarakat;
2. b.adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
3. c.adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal- hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
(2)Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
(3)Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
1. a.pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
2. b.pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/ gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
(4)Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, Pengawasan Insidental dapat dilakukan secara virtual.
(5)Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

13.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 19

PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 17

Pasal 19

PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019