DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

peratuan ini mengatur tentang ketetuan umum, kebijakan dasar penanaman modal, kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal, peerencanaan penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, promosi penanaman modal, ingkup pelayanan penanaman modal, data sistem informasi penenaman modal, pemberdayaan usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, laporan kegiatan penanaman modal, penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan, satuan tugas perceparan penanaman modal, insentif dan kemudian penenaman modal, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
11.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
12.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan BUPATI BANDUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 4
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempengaruhi nilai ekonomi.
7.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
14.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
15.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
16.Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal. 5
17.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
20.Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.
21.Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
22.Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional, serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
23.Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, dengan usaha besar.
24.Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
26.Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
27.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 6
28.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
29.Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, setelah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal.
30.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
31.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/ lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memilki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1)Kebijakan Penanaman Modal Daerah diarahkan untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
(2)Dalam melaksanakan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses perencanaan Penanaman Modal, pelaksanaan, sampai berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7
3. c.mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP.
(3)Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kewenangan menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.kewenangan menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan rencana umum Penanaman Modal Daerah, rencana strategis Daerah dan rencana pengembangan Penanaman Modal Daerah.
(2)Rencana umum Penanaman Modal Daerah, rencana strategis Daerah dan rencana pengembangan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan rencana umum 8 Penanaman Modal nasional, provinsi, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, program pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan lainnya di Daerah.
(3)Rencana kerja tahunan bidang Penanaman Modal Daerah mengacu pada rencana umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen rencana umum Penanaman Modal Daerah, rencana strategis Daerah dan rencana pengembangan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal meliputi:

a.identifikasi Potensi Penanaman Modal;
b.pemetaan Peluang Penanaman Modal; dan
c.pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam SIPID.

Pasal 6

Identifikasi Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

a.pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah; dan
b.analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

Pasal 7

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

a.verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal;
b.analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
c.penyusunan peta Peluang Penanaman Modal. 9

Pasal 8

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

a.pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal Daerah;
b.verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal Daerah;
c.analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
d.penyusunan peta Peluang Penanaman Modal Daerah; dan
e.hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam SIPID.

Pasal 9

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal Daerah ke dalam SIPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

BAB VI

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal kepada Penanam Modal potensial di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sistem pemasaran dan komunikasi.
(2)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.bimbingan dan konsultasi;
2. b.analisis minat Penanaman Modal;
3. c.penyelenggaraan pameran;
4. d.temu usaha;
5. e.seminar investasi;
6. f.fasilitasi misi investasi; dan
7. g.penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
(3)Dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana. 10

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…