DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) diubah sebagai berikut : Ketentuan yang mengatur pembentukan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana diatur di Bab II dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diubah dan ditambah mengenai Pembentukan Organisasi Dinas Daerah. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) dan Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ditambah dan diubah tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 10 (sepuluh) Seksi dan UPTD. Nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum pada Bagian Keenam Pasal 23, 24, 25 dan 26 dan Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum diubah dan ditambah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. etentuan pada Pasal 54 ayat (1) dan Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pasal 54 ayat (2) ditambah dan diubah, sehingga Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah erdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 7 (tujuh) Bidang, 17 (tujuh belas) Seksi dan UPTD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan dimungkinkan dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , maka perlu diatur dan ditetapkan tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 6 Seri D ); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka :

a.Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
b.Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan yang mengatur pembentukan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana diatur di Bab II dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
1. a.Dinas Pendidikan;
2. b.Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. c.Dinas Kesehatan;
4. d.Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
5. e.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. f.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
7. g.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
8. h.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. i.Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. j.Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
11. k.Dinas Pertanian dan Peternakan;
12. l.Dinas Pertambangan dan Energi; 4
13. m.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
14. n.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  1. 2.Lampiran I mengenai Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Lampiran I berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
  2. 3.Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) dan Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ditambah dan diubah, sehingga Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini berubah dan keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 10 (sepuluh) Seksi dan UPTD.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum pada Bagian Keenam Pasal 23, 24, 25 dan 26 dan Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum diubah dan ditambah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, sehingga keseluruhan Bagian Keenam pada Pasal 23, 24, 25 dan 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang pemukiman/perumahan dan prasarana wilayah.
(2)Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pemukiman/perumahan dan prasarana wilayah. 5

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat , 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) bidang, 12 (dua belas) Seksi dan UPTD.
(2)Bagan Susunan Organisasi Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan pada Pasal 54 ayat (1) dan Lampiran mengenai Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pasal 54 ayat (2) ditambah dan diubah, sehingga Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini berubah dan keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 7 (tujuh) Bidang, 17 (tujuh belas) Seksi dan UPTD.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 10 Februari 2014 BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 10 Maret 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto ASMAWI ALIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI D Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH BIDANG PAUD, NON FORMAL DAN INFORMAL BIDANG PROGRAM SEKSI SD DAN PAKET A SEKSI SMP DAN PAKET B SEKSI SMA DAN PAKET C SEKSI S M K SEKSI PAUD SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT SEKSI PROGRAM SEKSI MONITORING DAN PELAPORAN SEKSI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR SEKSI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH SEKSI SARANA PRASARANA PAUDNI SEKSI DATA UPTDKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR : 3 TAHUN 2014 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008 BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006 2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL BIDANG BANTUAN PELAYANAN & REHABILITASI SOSIAL BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN SEKSI KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN SOSIAL SEKSI PEMBINAAN SOSIAL SEKSI BANTUAN SOSIAL SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA SEKSI PERSELISIHAN DAN PERSYARATAN KERJA SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN UPTD BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA SEKSI PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR : 3 TAHUN 2014 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008 SUB BAGIAN KEUANGAN BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006 3 KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG BINA MARGA BIDANG PERUMAHAN SEKSI PEMBGN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KABUPATEN BANGKA SEKSI PEMBANGUNAN DAN BINA MITRA PERUMAHAN UPTD BIDANG PENGAIRAN SEKSI PENGEMBANGAN PENGAIRAN SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN BIDANG CIPTA KARYA SEKSI BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN SEKSI SARANA DAN PRASARANA PEMUKIMAN LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR : 3 TAHUN 2014 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008 SEKSI PENGENDALIAN MUTU DAN OPERASIONAL PERALATAN SEKSI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG SEKSI SUMBER DAYA AIR SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006 4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKA KEPALA DINAS SEKRETARIAT Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian BIDANG ANGGARAN BIDANG ASET BIDANG PERBENDAHARAAN SEKSI PERENCANAAN APBD SEKSI PENGENDALIAN APBD SEKSI ADMINISTRASI ASET SEKSI PENGAMANAN ASET SEKSI PENGGAJIAN DAN KESDA SEKSI PERBENDAHARAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENAGIHAN PBB, BPHTB DAN DANA PERIMBANGAN SEKSI LAIN-LAIN PAD YANG SAH U P T LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR : 3 TAHUN 2014 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2008 BUPATI BANGKA, Cap/dto TARMIZI SAAT BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BIDANG PBB, BPHTB DAN DANA PERIMBANGAN BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH BIDANG PERENC. DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN SEKSI AKUNTANSI SEKSI PELAPORAN SEKSI PERENCANAN PENDAPATAN SEKSI PENGENDALIN & EVALUASI PENDAPATAN SEKSI PEMERIKSAAN & PENDATAANI SEKSI PENETAPAN & PENAGIHAN SEKSI PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB, BPHTB SEKSI KEBERATAN PBB, BPHTB SEKSI PENILAIAN ASET Salinan Sesuai dengan Aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI, DONI KANDIAWAN, SH. MH PEMBINA NIP. 19730317 200003 1 006

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 54

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 54

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007