DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Asas dan Tujuan, Kewajiban Perseroan, Sasaran dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Bentuk dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, maka perlu diatur ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembetukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140); 2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN DI KABUPATEN BANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka
5.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undagan terkait. 3
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai TJSL, adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk menciptakan hubungan yang selaras antara kegiatan perekonomian dengan perlindungan lingkungan dan pembangunan masyarakat setempat.
7.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan dan kegiatan dari Perseroan.
8.Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undagan baik yang ada di darat maupun di laut atau daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan Perseroan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalamai kerusakan fisik dan non fisik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaran TJSL didasarkan pada asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kepentingan umum;
3. c.partisipatif dan aspiratif;
4. d.keterbukaan;
5. e.berkelanjutan;
6. f.kearifan lokal; dan
7. g.berwawasan lingkungan.
(2)Tujuan dari TJSL adalah untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan yang bermanfaat baik baik perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat dan selaras dengan pembangunan daerah di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Perseroan wajib melaksanakan TJSL.
(2)Selain Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas termasuk perusahaan lainnya yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
(3)Lingkup TJSL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan pembangunan daerah di Kabupaten Bangka. 4

Pasal 4

Sasaran dari TJSL oleh Perseroan adalah Pemangku Kepentingan yang berada di Wilayah Sasaran di daerah.

Pasal 5

(1)Bentuk dari TJSL yang dilaksanakan oleh Perseroan meliputi program pembangunan kapasitas masyarakat, dan/atau program pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan, dan/atau program amal berbentuk sumbangan dan/atau donasi.
(2)Bidang dari program TJSL pada ayat (1) antara lain:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan
3. c.infrastruktur;
4. d.olahraga dan seni budaya;
5. e.sosial dan keagamaan;
6. f.pelestarian lingkungan hidup;
7. g.usaha ekonomi kerakyatan; dan/atau
8. h.bidang lainnya yang memberikan dampak bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan/atau kualitas kehidupan masyarakat.

Pasal 6

(1)TJSL menjadi tanggung jawab Perseroan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan.
(2)Pelaksanaan TJSL dan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam pelaksanaan TJSL dan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dibentuk pengelolaan atau fasilitator yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

(1)Perseroan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Sanksi administratif sebagaimana ayat (1) di atas diatur dengan Peraturan Bupati. 5

Pasal 8

Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan TJSL di daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959