Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : a. pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 tanggal 4 Oktober 1956;
Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. BAB I… BAB I. Ketentuan Umum. Pasal 1. Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 4 masing- masing dibentuk sebagai Kota Besar dengan nama dan batas-batas seperti berikut:
22/l/29 (Bijblad No. 13792); Pasal 2. Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Kota- Besar tersebut dalam pasal 1 di atas untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Utara. Pasal 3.
Dengan… dengan ketentuan bahwa apabila pada waktu diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar yang bersangkutan yang akan menggantikan Dewan lama, jumlah banyaknya anggota-anggota seperti yang ditentukan di atas tidak seimbang lagi dengan banyaknya cacah jiwa dalam Kota-Besar, maka jumlah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar untuk pemilihan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
BAB II. Tentang Urusan Rumah Tangga dan Kewajiban Kota Besar. Pasal 4. Pemerintah Kota Besar menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintah daerahnya, antara lain:
Pasal 5.
Pasal 6. Kecuali urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 di atas, kepada Kota Besar akan diserahkan pula dengan Peraturan Pemerintah Urusan-urusan seperti:
Pasal 7.
Pematang Siantar yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat ini, berlaku terus sebagai peraturan dan keputusan Kota Besar Medan atau Pematang Siantar dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kota Besar yang bersangkutan itu. Pasal 8. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Besar berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Pasal 9. Peraturan-peraturan daerah Kota Besar yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, terkecuali apabila Undang-Undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah sepenguasa lain untuk mengesahkannya. Pasal 10. Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-Undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah otonom Kota-Kota,Besar ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada " gedecentraliacerde gebiedsdelen" misalnya "stadsgemeente" dan "gemeente" dahulu atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak tugas dan kewajiban itu bagi Kota-Kota Besar yang dibentuk dengan Undang-Undang Darurat ini dijalankan oleh Pemerintah daerah Kota Besar dimaksud atau alat-alat perlengkapannya dengan, ketentuan, bahwa dimana disebut:
BAB III. Tentang Hal-hal yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan, Campur tangan dan Pekerjaan-Pekerjaan yang Diserahkan Kepada Kota Besar. Pasal 11. Tentang pegawai Kota Besar.
Pasal 12. Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
Pasal 13. Tentang dana-dana setempat. Dana-dana setempat yang masih ada dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Utara diserahkan kepada daerah otonom Kota-Kota Besar Sibolga dan Kutaraja di dalam wilayah Kota-Kota Besar mana dana-dana setempat itu berada. BAB IV... BAB IV. Ketentuan Peralihan. Pasal 14. Semua pegawai daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota A Medan, dan Kota-Kota B Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini menjadi pegawai dari Kota Besar yang bersangkutan. Pasal 15. Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan- perusahaan dan utang-piutang yang ada-dari Kota A Medan, dan Kota- Kota B. Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini menjadi milik dan tanggungan Kota Besar yang bersangkutan. Pasal 16. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Otonom yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu pelantikan anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kota Besar yang bersangkutan dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1956 ( Lembaran Negara tahun 1956 No. 30). BAB V. Ketentuan Penutup. Pasal 17. Pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang Darurat ini, tidak berlaku lagi. Pasal 18. Undang-Undang Darurat ini, dinamakan "Undang-Undang Darurat pembentukan Kota-Kota Besar di Propinsi Sumatera-Utara". Pasal 19. Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO Diundangkan Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 24 Nopember 1956. ttd Menteri Kehakiman, SUNARJO ttd. MULJATNO LEMBARAN NEGARA NOMOR 57 TAHUN 1956 PENJELASAN BERSAMA UNDANG-UNDANG DARURAT NO.4,5 DAN 6 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN- KABUPATEN, KOTA-KOTA BESAR DAN KOTA-KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN. A. PENJELASAN UMUM Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, dan setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang, maka Komite Nasional Indonesia-Komite Nasional Indonesia yang telah dibentuk itu beralih sifatnya dari suatu badan yang merupakan alat Republik dan mengerjakan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Praja dan Polisi menjadi badan yang menjelmakan kedaulatan rakyat (lihat penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1945). Dengan ini dimulailah pelaksanaan dari politik desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Juga di Sumatera orang tidak terlepas dari arus revolusi ini. Pada tanggal 12 Oktober 1945 Gubernur Sumatera menyerahkan soal pembentukan daerah-daerah otonom serta penyusunan dari Pemerintah Daerahnya kepada para Residen di Sumatera. Dengan keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1945 maka dibentuklah daerah- daerah otonom Karesidenan, Kabupaten dan Kota-kota. Pembentukan daerah-daerah otonom ini kemudian mendapat penguatan hukum dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1947, yang menetapkan bahwa buat sementara yang merupakan daerah yang berotonomi ialah Karesidenan, Kota-kota yang ditunjuk sebagai kota-kota yang berotonomi dan Kabupaten-kabupaten. Dengan demikian maka juga di Sumatera Selatan dikenal daerah-daerah otonom sebagai dimaksud oleh Undang-undang No.1 tahun 1945 itu. I. Tentang Kabupaten
Demikian pula di Sumatera Selatan telah beberapa kali diusahakan peninjauan tersebut, akan tetapi berhubung dengan pergolakan politik pada waktu itu, tidak pernah dapat dilaksanakannya. Oleh karena itu sampai dewasa ini di Sumatera Selatan belum ada Kabupaten- kabupaten otonom yang telah dibentuk berdasarkan Kabupaten-kabupaten yang sekarang ada ini dalam banyak hal mengikuti jiwa dan maksud dari Undang-undang pokok tersebut. Menurut kenyataannya maka pada dewasa ini terdapat 14 kabupaten sebagai dimaksud di atas, yaitu Kabupaten-kabupaten.:
1947 No. 124.
22 tahun 1948. Dengan demikian pembentukan ke-14 Kabupaten otonom itu tidak akan membawa perubahan-perubahan yang berarti dalam susunan pemerintahan yang ada sekarang dan pula tidak akan menyulitkan atau menimbulkan banyak rintangan-rintangan dalam jalannya pemerintahan pada umumnya di daerah-daerah yang bersangkutan, malahan adalah suatu faktor yang akan menguntungkan pertumbuhan Kabupaten- kabupaten onotom tersebut. II. Tentang Kota-kota (Kota A dan Kota B)
Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa Kota Palembang dan kota Pangkal Pinang telah jatuh kembali ke dalam kekuasaan Pemerintah Belanda.
Maka karena itu mengingat keadaan yang mendesak perlulah segera dikeluarkan Undang-undang Darurat ini.
Mengingat statusnya yang lama (sebelum perang Kota Palembang adalah sebuah stadsgemeente yang dalam masa revolusi telah dibentuk menjadi Kota A dipimpin oleh seorang Walikota, diawasi oleh Gubernur) sudah pada tempatnya dan layak apabila Kota Palembang dibentuk menjadi Kota Besar langsung di bawah pengawasan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. Adapun mengenai Kota Tanjungkarang-Telukbetung, kota ini adalah satu-satunya kota pelabuhan di Lampung yang merupakan pusat perdagangan dari daerah Lampung dan sekitarnya yang luas, makmur dan subur yang hingga sekarang masih dapat menampung dengan mudah lebih banyak lagi transmigran-transmigran dari daerah-daerah lain yang sudah padat penduduknya. Pembukaan dan perkembangan daerah Lampung dan sekitarnya itu akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perkembangan kota Tanjungkarang-Telukbetung pula. Penduduk kota tersebut sekarang menurut surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 29 Oktober 1953 No. Gb/3/30/6/12 adalah kurang lebih 135.789 orang.Letaknya kota adalah sangat penting berhubung dengan adanya perhubungan lalu-lintas yang agak lancar dengan pulau Jawa (antara Panjang dan Merak). Mengingat faktor-faktor tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila Kota Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota Besar. III. Tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menngingat tipisnya penduduk dan luasnya daerah otonom Kabupaten di seluruh wilayah Sumatera Selatan, maka dasar perhitungan bagi daerah otonom Kabupaten ini perlu diubah sedikit dengan maksud supaya aliran-aliran atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat di daerah-daerah itu sebanyak mungkin mendapat kesempatan mempunyai wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berhubung dengan itu maka penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten didasarkan atas perhitungan: Seorang anggota bagi tiap-tiap 15.000 orang penduduk dengan pengertian, bahwa bagi sisa hasil-bagi 7.500 atau lebih diberikan tambahan seorang anggota, sedangkan sisa hasil-bagi yang kurang dari 7.500 tidak diperhatikan. Minimum jumlah anggota ditetapkan 20 orang dan maximum 30 orang. Berdasarkan perhitungan cacah jiwa menurut daftar resmi P.P.I. yang ada, maka dapatlah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten- kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan itu ditetapkan sebagai berikut :
Penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar dan Kota Kecil disamakan dengan di Jawa yaitu untuk Kota Besar tiap-tiap 10.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 15 anggota dan maximum 25 anggota dan untuk Kota Kecil tiap-tiap 5.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 1O anggota dan maximum 15 anggota. Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dan memperhatikan jumlah cacah jiwa dari Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil itu, maka dapatlah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil dalam wilayah Propinsi Sumatera - Selatan, itu ditetapkan sebagai berikut :
Hal demikian itu diperhatikan pula dalam peraturan pembentukannya sekarang, sebagai dinyatakan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota Besar tersebut.
Karena itu dalam Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kabupaten- kabupaten ini ditetapkan bahwa semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten dahulu di wilayah Kabupaten tersebut sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan dan keputusan Kabupaten yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kabupaten itu.
Berhubung dengan itu, dengan pembentukan daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil dalam wilayah Propinsi tersebut, maka perlulah segera Propinsi menyerahkan lebih lanjut urusan-urusan atau bagian dari urusan-urusan itu kepada daerah-daerah otonom bawahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yang bersangkutan. Urusan-urusan lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 6 akan diserahkan kepada daerah-daerah otonom itu dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan sistim yang telah dilakukan di Jawa. Selain dari pada urusan-urusan tersebut di atas daerah-daerah otonom yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini berhak pula mengurus dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Berhubung dengan itu, maka segala urusan yang bersifat kedaerahan, yang hingga kini dijalankan oleh daerah-daerah otonom tersebut, sebelum dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat ini, dapat terus dijalankan olehnya, sedangkan urusan-urusan lainnya yang belum atau tidak diatur atau diurus oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi juga berhak diurusnya dan diaturnya.
Untuk lebih tegasnya dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana telah dimaklumi maka di antara peraturan-peraturan yang kini masih berlaku terdapat misalnya "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak telah diubah dan ditambah); ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini belum disesuaikan benar dengan keadaan sekarang. Menurut ordonnansi tersebut, antara lain kepada "regentschappen" dan "stadsgemeenten" di Jawa diberi kewenangan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Regentschappen dan stadsgemeenten dimaksud kini menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk Jawa, telah menjelma menjadi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil. Dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kabupaten/Kota-Besar/Kota Kecil di Sumatera-selatan, maka dimaksudkan bahwa di mana di dalam ketentuan-ketentuan dalam Hinderordonnantie tersebut disebut "regentschap" atau "stadsgemeente" hal itu bagi daerah-daerah otonom di Sumatera Selatan harus diartikan Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil yang kini dibentuk. Tegasnya Hinderordonnantie itu kini berlaku pula bagi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil yang telah dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, walaupun di daerah-daerah otonom tersebut, dahulu tidak pernah dibentuk Regentschap, Stadsgemeente, gemeente atau locale raden lain. Demikian pula halnya dengan peraturan "Wegverkeersordonnantie c.q. Wegverkeersverordening" (Staatsblad 1933-86; 1936-451), peraturan-peraturan mana sejak telah beberapa kali diubah dan-ditambah.
Yang dimaksud dengan dana-dana setempat dalam pasal 13 dimaksud di atas, ialah apa yang dahulu lazim disebut: "plaatselijko fondsen" "zelfstandige pasars" bukan yang badan-badan persekutuan adat) "pasarfondsen" "standsforndsen" atau "kolonisatiefondsen" yang menurut riwayat dan perkembangannya dapat diadakan oleh atau atas initiatief pegawai-pegawai pamongpraja, dengan maksud untuk selalu dapat membelanjai kebutuhan-kebutuhan umum setempat, yang keuangannya sukar dapat dimintakan dari Pemerintah Pusat. Biasanya dana-dana setempat dimaksud diadakan di ibukota tempat kedudukan seorang pamongpraja atau di pusat-pusat kediaman rakyat lain yang penting (belangrijke bevolkingscentra's) dimana oleh umum dirasakan betul-betul akan kepentingannya yang perlu sekali mendapat perhatian dari yang berwajib. Dengan jalan mengadakan dana-dana setempat itu maka dengan sangat mudah sekali dapat dikumpulkan uang seperlunya seperti:
mengadakan penerangan jalan-jalan umum,mendirikan atau mengusahakan pasar serta bangunan-bangunannya yang diperlukan, memelihara jalan-jalan, memperbaiki jembatan-jembatan, membersihkan serta perbaikan kota-kota, mengadakan atau memelihara tempat-tempat kuburan umum, membeli atau mengadakan fokvee, mengadakan saluran-saluran air kecil-kecilan seperti air leiding untuk minum, dan keperluan sehari-hari lainnya, memelihara tempat-tempat penyeberangan (pertambangan) dan lain-lain lagi. Dana-dana setempat dimaksud biasanya juga diurus oleh pegawai-pegawai pamongpraja yang bersangkutan sendiri atau diurus oleh sebuah komisi yang khusus diadakan di bawah pengawasan pamongpraja. Tidak hanya pegawai-pegawai Pemerintah di daerah saja yang dapat mengadakan dana-dana setempat itu, tetapi juga persekutuan-persekutuan hukum adat (Inlandsche rechtsgemeenkhappen) dapat mengadakan dana-dana setempat. Dengan dibentuknya daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 maka sudah pada tempatnya apabila dana-dana setempat dimaksud segera dan apabila belum mungkin secara lambat-laun ditiadakan yaitu dengan jalan menyerahkan dana-dana setempat itu kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan, di mana dana-dana itu berada. Pendapatan ran belanja dari bekas dana-dana itu dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom yang bersangkutan demikian pula sokongan-sokongan sukarela penduduk selekas-lekasnya harus diganti dengan pungutan pajak atau retribusi berdasarkan peraturan dari daerah otonom yang bersangkutan, sedangkan pegawai-pegawai dan milik dari dana-dana tersebut kalau memang ada, maka selekas-lekasnya pegawai-pegawai tersebut dimasukkan ke dalam organisasi pemerintahan daerah otonom yang bersangkutan dan milik-miliknya diserahkan menjadi milik daerah otonom. Di samping itu perlu dijelaskan di sini bahwa dalam arti dana-dana setempat itu tidak termasuk dana-dana kepunyaan persekutuan-persekutuan hukum adat (Inlandsche, rechts gemeenschappen) yang dahulu lazim dinamakan "gemeente-fondsen". Pendapatan daripada gemeentefondsen ini didasarkan atas peraturan hukum adat setempat dan yang diharuskan membayarnya ialah orang-orang yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan hukum adat yang berlaku setempat itu sedangkan dana-dana dipergunakan melulu untuk kepentingannya adat rechtsgemeenschap yang bersangkutan itu sendiri. Oleh karena dalam praktek sukar untuk dapat mengetahui sifat-sifat sebenarnya daripada dana-dana setempat itu, maka ada baiknya apabila Gubernur sebelumnya menyerahkan dana-dana setempat kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan menyelidiki seteliti-telitinya apakah tidak ada persekutuan-persekutuan hukum adat yang mengajukan keberatan-keberatannya terhadap penyerahan-penyerahan dimaksud.
Hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil adalah misalnya: A. I Urusan pekerjaan umum:
II. Urusan kesehatan:
III. Urusan kehewanan.
IV. Urusan pertanian (Kabupaten dan Kota-Besar)
V. Urusan perikanan darat
VI Urusan sosial
VII. Urusan perindustrian kecil
Mengenai tugas-tugas tersebut di atas perlu diterangkan lebih lanjut, bahwa bilamana antara hal-hal tersebut dalam I sampai VII dan hal-hal atau urusan-urusan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berdasarkan sesuatu peraturan perundangan dijalankan oleh Propinsi Sumatera-Selatan maka wajiblah Propinsi dengan peraturan daerah Propinsi menyerahkan urusan-urusan atau hal-hal itu kepada daerah yang bersangkutan itu masing-masing secara berangsur-angsur sesuai dengan kesediaan pemerintah daerah itu beserta perlengkapan aparaturnya. Perlu diterangkan bahwa mengenai urusan-urusan rumah-tangga dimaksud di atas untuk daerah-daerah otonom bawahan dalam Propinsi Sumatera-Selatan telah diatur dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yaitu mengenai:
Mengenai urusan perikanan darat walaupun dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1951 hal pelelangan ikan air tawar dan laut belum diatur namun tidak ada keberatannya apabila Kabupaten menjalankan juga urusan ini berdasarkan pasal 9 sepanjang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini belum ada instansi (baik Pemerintah Pusat atau Propinsi) yang mengatur atau mengurusnya dengan ketentuan bahwa dalam wilayahnya Kota Kecil urusan ini harus dijalankan oleh kota Kecil. Lagi pula Kabupaten-kabupaten dapat mengatur dan mengurus hal-hal mengenai pengambilan telur penyu, sarang burung dan tahi kelelawar dari goa-goa, di tempat- tempat yang ada dalam lingkungan daerahnya. Berhubung dengan itu hak untuk menguasai tempat-tempat itu wajib diserahkan kepada Kabupaten oleh penguasa- penguasa yang bersangkutan. Penyerahan urusan-urusan otonomi atau medebewind oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Propinsi-propinsi, sebagai dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Darurat ini kepada daerah Kabupaten/Kota-Besar/Kota-Kecil harus dilakukan secepat mungkin. B.Kepentingan-kepentingan lain yang dapat diatur dan diurus oleh kabupaten/Kota-Besar dan Kota-Kecil ialah misalnya:
Mengenai pajak dan retrebusi daerah perlu dijelaskan bahwa baik pajak maupun retribusi itu adalah merupakan pungutan-pungutan yang sifatnya adalah berbeda. Berlainan dengan pajak, maka pengertian tentang retribusi itu, di dalamnya terkandung suatu jasa yang langsung diberikan oleh daerah otonom kepada orang yang membayar retribusi sebagai contra- prestatie. Tentang besar kecilnya jumlah retribusi yang boleh dipungut, ini tergantung dari penukaran timbal balik antara jasa yang diberikan itu dengan jumlah retribusi yang dibayar.
C. Hal-hal lain yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Yang dimaksud dengan istilah peraturan Undang-undang dalam Undang-undang Darurat ini ialah: "Undang-undng. Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah" (bahasa asingnya: "Algemene verordeningen"), sedangkan yang dimaskud istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (jadi peraturan Undang-undang dan juga peraturan daerah).
Termasuk Lembaran-Negara No.55, 56 dan 57 tahun 1956. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG Indeks: SUMATERA - SELATAN. KOTA KECIL. DAERAH OTONOM. Presiden Republik Indonesia, Menimbang:
Mengingat:
Mendengar: Dewan menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 4 Oktober 1956. Memutuskan: Menetapkan: Undang-undang Darurat Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. BAB I. Peraturan Umum. Pasal 1. Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing- masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut:
Pasal 2. Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Kota Kecil tersebut dalam pasal 1 di atas untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Selatan. Pasal 3.
BAB II. Tentang Urusan Rumah-Tangga dan Kewajiban Kota Kecil. Pasal 4. Pemerintah Kota Kecil menyelenggarakan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerahnya, antara lain:
Pasal 5.
Pasal 6. Kecuali urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 di atas, kepada Kota Kecil akan diserahkan pula dengan Peraturan Pemerintah urusan-urusan seperti:
Pasal 7. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Kecil berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnya, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Selatan,atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya meliputi Kota-kota Kecil yang bersangkutan, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Pasal 8. "Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan berdasarkan peraturan dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. No. 65 2 beserta peraturan-peraturan daerah lainnya, baik yang dahulu ditetapkan oleh kuasa-kuasa setempat yang berwenang, maupun oleh pemerintah-pemerintah Kota-kota Bengkulu dan Pangkal Pinang, begitu pula keputusan- keputusan lain dari Kota-kota otonom tersebut, yang masih berlaku di wilayah Kota-kota tersebut sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Kota-Kecil seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus dalam wilayah Kota-kota Kecil tersebut sebagai peraturan dan keputusan Kota-Kecil yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kecil itu. Pasal 9.
Pasal 10. Apabila dalam "algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang- undang lama lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah otonom Kota-kota Kecil ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada "gedocentraliseerde gebiedsdelen" misalnya "Stadsgemeente" dan "gemeente" dahulu atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak, tugas, dan kewajiban itu bagi Kota-kota Kecil Bengkulu dan Pangkal Pinang dijalankan oleh pemerintah daerah Kota-kota Kecil tersebut atau alat-alat perlengkapannya dengan ketentuan, bahwa dimana disebut:
BAB III. Tentang Hal-Hal yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan Campur Tangan dan Pekerjaan-Pekerjaan yang Diserahkan Kepada Kota-Kecil. Pasal 11. Tentang pegawai Kota Kecil.
Pasal 12. Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
Pasal 13. Tentang dana-dana setempat. Dana-dana setempat yang masih ada dalam Kota-kota B. Bengkulu dan Pangkal Pinang, yang dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan- persekutuan adat, oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera-Selatan diserahkan kepada Kota-Kecil yang bersangkutan dimaksud dalam pasal 1, dimana dana-dana setempat itu berada. BAB IV. Ketentuan Peralihan. Pasal 14.
Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan- perusahaan dan utang-piutang yang ada dari Kota Bengkulu dan Pangkal Pinang yang sebelum dibentuk menjadi Kota-Kecil menurut Undang-undang Darurat ini telah menjalankan hak-hak kekuasaan mengurus dan mengatur rumah-tangganya sendiri, menjadi milik, dan tanggungan dari Kota-Kecil Bengkulu dan Pangkal Pinang. Pasal 16. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu pelantikan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 30). BAB V. Ketentuan Penutup. Pasal 17. Pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang- undang Darurat ini, tidak berlaku lagi. Pasal 18. Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota-kota Kecil di Propinsi Sumatera- Selatan". Pasal 19. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1956. ttd Menteri Dalam Negeri, SUNARJO Menteri Kehakiman, MULJATNO PENJELASAN BERSAMA UNDANG-UNDANG DARURAT NO.4,5 DAN 6 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN- KABUPATEN, KOTA-KOTA BESAR DAN KOTA-KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN. A. PENJELASAN UMUM Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, dan setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang, maka Komite Nasional Indonesia-Komite Nasional Indonesia yang telah dibentuk itu beralih sifatnya dari suatu badan yang merupakan alat Republik dan mengerjakan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Praja dan Polisi menjadi badan yang menjelmakan kedaulatan rakyat (lihat penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1945). Dengan ini dimulailah pelaksanaan dari politik desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Juga di Sumatera orang tidak terlepas dari arus revolusi ini. Pada tanggal 12 Oktober 1945 Gubernur Sumatera menyerahkan soal pembentukan daerah-daerah otonom serta penyusunan dari Pemerintah Daerahnya kepada para Residen di Sumatera. Dengan keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1945 maka dibentuklah daerah- daerah otonom Karesidenan, Kabupaten dan Kota-kota. Pembentukan daerah-daerah otonom ini kemudian mendapat penguatan hukum dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1947, yang menetapkan bahwa buat sementara yang merupakan daerah yang berotonomi ialah Karesidenan, Kota-kota yang ditunjuk sebagai kota-kota yang berotonomi dan Kabupaten-kabupaten. Dengan demikian maka juga di Sumatera Selatan dikenal daerah-daerah otonom sebagai dimaksud oleh Undang-undang No.1 tahun 1945 itu. I. Tentang Kabupaten
Demikian pula di Sumatera Selatan telah beberapa kali diusahakan peninjauan tersebut, akan tetapi berhubung dengan pergolakan politik pada waktu itu, tidak pernah dapat dilaksanakannya. Oleh karena itu sampai dewasa ini di Sumatera Selatan belum ada Kabupaten- kabupaten otonom yang telah dibentuk berdasarkan Kabupaten-kabupaten yang sekarang ada ini dalam banyak hal mengikuti jiwa dan maksud dari Undang-undang pokok tersebut. Menurut kenyataannya maka pada dewasa ini terdapat 14 kabupaten sebagai dimaksud di atas, yaitu Kabupaten-kabupaten.:
1947 No. 124.
22 tahun 1948. Dengan demikian pembentukan ke-14 Kabupaten otonom itu tidak akan membawa perubahan-perubahan yang berarti dalam susunan pemerintahan yang ada sekarang dan pula tidak akan menyulitkan atau menimbulkan banyak rintangan-rintangan dalam jalannya pemerintahan pada umumnya di daerah-daerah yang bersangkutan, malahan adalah suatu faktor yang akan menguntungkan pertumbuhan Kabupaten- kabupaten onotom tersebut. II. Tentang Kota-kota (Kota A dan Kota B)
Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa Kota Palembang dan kota Pangkal Pinang telah jatuh kembali ke dalam kekuasaan Pemerintah Belanda.
Maka karena itu mengingat keadaan yang mendesak perlulah segera dikeluarkan Undang-undang Darurat ini.
Mengingat statusnya yang lama (sebelum perang Kota Palembang adalah sebuah stadsgemeente yang dalam masa revolusi telah dibentuk menjadi Kota A dipimpin oleh seorang Walikota, diawasi oleh Gubernur) sudah pada tempatnya dan layak apabila Kota Palembang dibentuk menjadi Kota Besar langsung di bawah pengawasan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. Adapun mengenai Kota Tanjungkarang-Telukbetung, kota ini adalah satu-satunya kota pelabuhan di Lampung yang merupakan pusat perdagangan dari daerah Lampung dan sekitarnya yang luas, makmur dan subur yang hingga sekarang masih dapat menampung dengan mudah lebih banyak lagi transmigran-transmigran dari daerah-daerah lain yang sudah padat penduduknya. Pembukaan dan perkembangan daerah Lampung dan sekitarnya itu akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perkembangan kota Tanjungkarang-Telukbetung pula. Penduduk kota tersebut sekarang menurut surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 29 Oktober 1953 No. Gb/3/30/6/12 adalah kurang lebih 135.789 orang.Letaknya kota adalah sangat penting berhubung dengan adanya perhubungan lalu-lintas yang agak lancar dengan pulau Jawa (antara Panjang dan Merak). Mengingat faktor-faktor tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila Kota Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota Besar. III. Tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menngingat tipisnya penduduk dan luasnya daerah otonom Kabupaten di seluruh wilayah Sumatera Selatan, maka dasar perhitungan bagi daerah otonom Kabupaten ini perlu diubah sedikit dengan maksud supaya aliran-aliran atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat di daerah-daerah itu sebanyak mungkin mendapat kesempatan mempunyai wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berhubung dengan itu maka penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten didasarkan atas perhitungan: Seorang anggota bagi tiap-tiap 15.000 orang penduduk dengan pengertian, bahwa bagi sisa hasil-bagi 7.500 atau lebih diberikan tambahan seorang anggota, sedangkan sisa hasil-bagi yang kurang dari 7.500 tidak diperhatikan. Minimum jumlah anggota ditetapkan 20 orang dan maximum 30 orang. Berdasarkan perhitungan cacah jiwa menurut daftar resmi P.P.I. yang ada, maka dapatlah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten- kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan itu ditetapkan sebagai berikut :
Penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar dan Kota Kecil disamakan dengan di Jawa yaitu untuk Kota Besar tiap-tiap 10.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 15 anggota dan maximum 25 anggota dan untuk Kota Kecil tiap-tiap 5.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 1O anggota dan maximum 15 anggota. Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dan memperhatikan jumlah cacah jiwa dari Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil itu, maka dapatlah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil dalam wilayah Propinsi Sumatera - Selatan, itu ditetapkan sebagai berikut :
Hal demikian itu diperhatikan pula dalam peraturan pembentukannya sekarang, sebagai dinyatakan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota Besar tersebut.
Karena itu dalam Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kabupaten- kabupaten ini ditetapkan bahwa semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten dahulu di wilayah Kabupaten tersebut sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan dan keputusan Kabupaten yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kabupaten itu.
Berhubung dengan itu, dengan pembentukan daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil dalam wilayah Propinsi tersebut, maka perlulah segera Propinsi menyerahkan lebih lanjut urusan-urusan atau bagian dari urusan-urusan itu kepada daerah-daerah otonom bawahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yang bersangkutan. Urusan-urusan lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 6 akan diserahkan kepada daerah-daerah otonom itu dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan sistim yang telah dilakukan di Jawa. Selain dari pada urusan-urusan tersebut di atas daerah-daerah otonom yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini berhak pula mengurus dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Berhubung dengan itu, maka segala urusan yang bersifat kedaerahan, yang hingga kini dijalankan oleh daerah-daerah otonom tersebut, sebelum dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat ini, dapat terus dijalankan olehnya, sedangkan urusan-urusan lainnya yang belum atau tidak diatur atau diurus oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi juga berhak diurusnya dan diaturnya.
Untuk lebih tegasnya dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana telah dimaklumi maka di antara peraturan-peraturan yang kini masih berlaku terdapat misalnya "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak telah diubah dan ditambah); ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini belum disesuaikan benar dengan keadaan sekarang. Menurut ordonnansi tersebut, antara lain kepada "regentschappen" dan "stadsgemeenten" di Jawa diberi kewenangan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Regentschappen dan stadsgemeenten dimaksud kini menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk Jawa, telah menjelma menjadi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil. Dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kabupaten/Kota-Besar/Kota Kecil di Sumatera-selatan, maka dimaksudkan bahwa di mana di dalam ketentuan-ketentuan dalam Hinderordonnantie tersebut disebut "regentschap" atau "stadsgemeente" hal itu bagi daerah-daerah otonom di Sumatera Selatan harus diartikan Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil yang kini dibentuk. Tegasnya Hinderordonnantie itu kini berlaku pula bagi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil yang telah dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, walaupun di daerah-daerah otonom tersebut, dahulu tidak pernah dibentuk Regentschap, Stadsgemeente, gemeente atau locale raden lain. Demikian pula halnya dengan peraturan "Wegverkeersordonnantie c.q. Wegverkeersverordening" (Staatsblad 1933-86; 1936-451), peraturan-peraturan mana sejak telah beberapa kali diubah dan-ditambah.
Yang dimaksud dengan dana-dana setempat dalam pasal 13 dimaksud di atas, ialah apa yang dahulu lazim disebut: "plaatselijko fondsen" "zelfstandige pasars" bukan yang badan-badan persekutuan adat) "pasarfondsen" "standsforndsen" atau "kolonisatiefondsen" yang menurut riwayat dan perkembangannya dapat diadakan oleh atau atas initiatief pegawai-pegawai pamongpraja, dengan maksud untuk selalu dapat membelanjai kebutuhan-kebutuhan umum setempat, yang keuangannya sukar dapat dimintakan dari Pemerintah Pusat. Biasanya dana-dana setempat dimaksud diadakan di ibukota tempat kedudukan seorang pamongpraja atau di pusat-pusat kediaman rakyat lain yang penting (belangrijke bevolkingscentra's) dimana oleh umum dirasakan betul-betul akan kepentingannya yang perlu sekali mendapat perhatian dari yang berwajib. Dengan jalan mengadakan dana-dana setempat itu maka dengan sangat mudah sekali dapat dikumpulkan uang seperlunya seperti:
mengadakan penerangan jalan-jalan umum,mendirikan atau mengusahakan pasar serta bangunan-bangunannya yang diperlukan, memelihara jalan-jalan, memperbaiki jembatan-jembatan, membersihkan serta perbaikan kota-kota, mengadakan atau memelihara tempat-tempat kuburan umum, membeli atau mengadakan fokvee, mengadakan saluran-saluran air kecil-kecilan seperti air leiding untuk minum, dan keperluan sehari-hari lainnya, memelihara tempat-tempat penyeberangan (pertambangan) dan lain-lain lagi. Dana-dana setempat dimaksud biasanya juga diurus oleh pegawai-pegawai pamongpraja yang bersangkutan sendiri atau diurus oleh sebuah komisi yang khusus diadakan di bawah pengawasan pamongpraja. Tidak hanya pegawai-pegawai Pemerintah di daerah saja yang dapat mengadakan dana-dana setempat itu, tetapi juga persekutuan-persekutuan hukum adat (Inlandsche rechtsgemeenkhappen) dapat mengadakan dana-dana setempat. Dengan dibentuknya daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 maka sudah pada tempatnya apabila dana-dana setempat dimaksud segera dan apabila belum mungkin secara lambat-laun ditiadakan yaitu dengan jalan menyerahkan dana-dana setempat itu kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan, di mana dana-dana itu berada. Pendapatan ran belanja dari bekas dana-dana itu dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom yang bersangkutan demikian pula sokongan-sokongan sukarela penduduk selekas-lekasnya harus diganti dengan pungutan pajak atau retribusi berdasarkan peraturan dari daerah otonom yang bersangkutan, sedangkan pegawai-pegawai dan milik dari dana-dana tersebut kalau memang ada, maka selekas-lekasnya pegawai-pegawai tersebut dimasukkan ke dalam organisasi pemerintahan daerah otonom yang bersangkutan dan milik-miliknya diserahkan menjadi milik daerah otonom. Di samping itu perlu dijelaskan di sini bahwa dalam arti dana-dana setempat itu tidak termasuk dana-dana kepunyaan persekutuan-persekutuan hukum adat (Inlandsche, rechts gemeenschappen) yang dahulu lazim dinamakan "gemeente-fondsen". Pendapatan daripada gemeentefondsen ini didasarkan atas peraturan hukum adat setempat dan yang diharuskan membayarnya ialah orang-orang yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan hukum adat yang berlaku setempat itu sedangkan dana-dana dipergunakan melulu untuk kepentingannya adat rechtsgemeenschap yang bersangkutan itu sendiri. Oleh karena dalam praktek sukar untuk dapat mengetahui sifat-sifat sebenarnya daripada dana-dana setempat itu, maka ada baiknya apabila Gubernur sebelumnya menyerahkan dana-dana setempat kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan menyelidiki seteliti-telitinya apakah tidak ada persekutuan-persekutuan hukum adat yang mengajukan keberatan-keberatannya terhadap penyerahan-penyerahan dimaksud.
Hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil adalah misalnya: A. I Urusan pekerjaan umum:
II. Urusan kesehatan:
III. Urusan kehewanan.
IV. Urusan pertanian (Kabupaten dan Kota-Besar)
V. Urusan perikanan darat
VI Urusan sosial
VII. Urusan perindustrian kecil
Mengenai tugas-tugas tersebut di atas perlu diterangkan lebih lanjut, bahwa bilamana antara hal-hal tersebut dalam I sampai VII dan hal-hal atau urusan-urusan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berdasarkan sesuatu peraturan perundangan dijalankan oleh Propinsi Sumatera-Selatan maka wajiblah Propinsi dengan peraturan daerah Propinsi menyerahkan urusan-urusan atau hal-hal itu kepada daerah yang bersangkutan itu masing-masing secara berangsur-angsur sesuai dengan kesediaan pemerintah daerah itu beserta perlengkapan aparaturnya. Perlu diterangkan bahwa mengenai urusan-urusan rumah-tangga dimaksud di atas untuk daerah-daerah otonom bawahan dalam Propinsi Sumatera-Selatan telah diatur dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yaitu mengenai:
Mengenai urusan perikanan darat walaupun dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1951 hal pelelangan ikan air tawar dan laut belum diatur namun tidak ada keberatannya apabila Kabupaten menjalankan juga urusan ini berdasarkan pasal 9 sepanjang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini belum ada instansi (baik Pemerintah Pusat atau Propinsi) yang mengatur atau mengurusnya dengan ketentuan bahwa dalam wilayahnya Kota Kecil urusan ini harus dijalankan oleh kota Kecil. Lagi pula Kabupaten-kabupaten dapat mengatur dan mengurus hal-hal mengenai pengambilan telur penyu, sarang burung dan tahi kelelawar dari goa-goa, di tempat- tempat yang ada dalam lingkungan daerahnya. Berhubung dengan itu hak untuk menguasai tempat-tempat itu wajib diserahkan kepada Kabupaten oleh penguasa- penguasa yang bersangkutan. Penyerahan urusan-urusan otonomi atau medebewind oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Propinsi-propinsi, sebagai dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Darurat ini kepada daerah Kabupaten/Kota-Besar/Kota-Kecil harus dilakukan secepat mungkin. B.Kepentingan-kepentingan lain yang dapat diatur dan diurus oleh kabupaten/Kota-Besar dan Kota-Kecil ialah misalnya:
Mengenai pajak dan retrebusi daerah perlu dijelaskan bahwa baik pajak maupun retribusi itu adalah merupakan pungutan-pungutan yang sifatnya adalah berbeda. Berlainan dengan pajak, maka pengertian tentang retribusi itu, di dalamnya terkandung suatu jasa yang langsung diberikan oleh daerah otonom kepada orang yang membayar retribusi sebagai contra- prestatie. Tentang besar kecilnya jumlah retribusi yang boleh dipungut, ini tergantung dari penukaran timbal balik antara jasa yang diberikan itu dengan jumlah retribusi yang dibayar.
C. Hal-hal lain yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Yang dimaksud dengan istilah peraturan Undang-undang dalam Undang-undang Darurat ini ialah: "Undang-undng. Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah" (bahasa asingnya: "Algemene verordeningen"), sedangkan yang dimaskud istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (jadi peraturan Undang-undang dan juga peraturan daerah).
Termasuk Lembaran-Negara No.55, 56 dan 57 tahun 1956. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)