Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Ketentuan Umum. Pasal 1. Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 4 masing- masing dibentuk sebagai Kota Besar dengan nama dan batas-batas seperti berikut:
(2)Bilamana timbul kesulitan tentang pelaksanaan otonomi seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya. Pasal 6. Kecuali urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 di atas, kepada Kota Besar akan diserahkan pula dengan Peraturan Pemerintah Urusan-urusan seperti:
a.1. urusan agraria,
2.urusan perburuhan,
3.urusan penerangan
4.urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
b.bagian-bagian lain daripada urusan-urusan termasuk dalam pasal 5, yang masih diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat. Pasal 7.
(1)"Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan berdasarkan peraturan dalam Staatsblad 1938 No. 618 Jo. 65" beserta peraturan-peraturan daerah lainnya, baik yang dahulu ditetapkan oleh kuasa-kuasa setempat yang berwenang maupun Oleh pemerintah Kota-Kota Besar Sibolga dan Kutaraja, begitu pula keputusan-keputusan lain dari Kota B. Sibolga dan Kutaraja tersebut, yang masih berlaku di wilayah Kota sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga Kota Besar, berlaku terus di dalam wilayah daerah Kota Besar Sibolga dan Kutaraja sebagai peraturan dan Keputusan Kota-Kota Besar tersebut dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kota Besar itu.
(2)Peraturan-…
(2)Peraturan-peraturan yang dahulu telah ditetapkan oleh Stadsgemeente Medan dan Pematang Siantar baik yang kemudian sudah ditambah atau diubah atau yang belum beserta peraturan- peraturan dan keputusan-keputusan Kota A. Medan dan Kota B. Pematang Siantar yang masih berlaku sampai saat mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat ini, berlaku terus sebagai peraturan dan keputusan Kota Besar Medan atau Pematang Siantar dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kota Besar yang bersangkutan itu. Pasal 8. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Besar berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Pasal 9. Peraturan-peraturan daerah Kota Besar yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, terkecuali apabila Undang-Undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah sepenguasa lain untuk mengesahkannya. Pasal 10. Apabila dalam "Algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang-Undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah otonom Kota-Kota,Besar ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada " gedecentraliacerde gebiedsdelen" misalnya "stadsgemeente" dan "gemeente" dahulu atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak tugas dan kewajiban itu bagi Kota-Kota Besar yang dibentuk dengan Undang-Undang Darurat ini dijalankan oleh Pemerintah daerah Kota Besar dimaksud atau alat-alat perlengkapannya dengan, ketentuan, bahwa dimana disebut:
a."(stads) gemeente" harus dibaca "Kota Besar"
b."(stads) gemeenteraad" harus dibaca "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar".
c."het (stads) gemeente bestuur" harus dibaca "Pemerintah Daerah Kota Besar",
d."College…
d."College van Burgemeester en Wethouders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar",
e."Burgemeester" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar dan
f.apabila ditunjuk penguasa-penguasa lain, harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar" atau "pegawai" daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar". Tentang Hal-hal yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan, Campur tangan dan Pekerjaan-Pekerjaan yang Diserahkan Kepada Kota Besar. Pasal 11. Tentang pegawai Kota Besar.
(1)Dengan tidak mengurangi untuk mengangkat pegawai Kota Besar yang termaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termaksud urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota Besar tersebut, dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
a.diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Kota Besar yang bersangkutan;
b.diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Kota Besar yang bersangkutan.
(2)Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan- ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara, yang diangkat menjadi pegawai Kota Besar atau yang diperbantukan kepada Kota Besar.
(3)Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Kota Besar, di dalam lingkungan daerahnya masing-masing, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan, melalui Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Utara.
(4)Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kota Besar dari sesuatu Kota Besar ke daerah otonom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
(5)Penetapan…
(5)Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji para pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara yang ada mengenai hal tersebut. Pasal 12. Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
(1)Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Kota Besar untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-Undang Darurat ini, diserahkan kepada Kota Besar dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
(2)Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota Besar, diserahkan kepada Kota Besar tersebut dalam hak milik.
(3)Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Kota Besar, mulai saat penyerahan tersebut, menjadi tanggungan Kota Besar tersebut, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat.
(4)Untuk menyelenggarakan tugas kewajiban Kota Besar, Kementerian yang bersangkutan, c.q. Propinsi otonom Sumatera- Utara menyerahkan kepada Kota Besar uang sejumlah yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera-Utara, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Kota Besar yang bersangkutan, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam anggaran belanja sementara Propinsi Sumatera-Utara. Pasal 13. Tentang dana-dana setempat. Dana-dana setempat yang masih ada dan dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan-persekutuan adat, oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Utara diserahkan kepada daerah otonom Kota-Kota Besar Sibolga dan Kutaraja di dalam wilayah Kota-Kota Besar mana dana-dana setempat itu berada. Ketentuan Peralihan. Pasal 14. Semua pegawai daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota A Medan, dan Kota-Kota B Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini menjadi pegawai dari Kota Besar yang bersangkutan. Pasal 15. Segala milik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, perusahaan- perusahaan dan utang-piutang yang ada-dari Kota A Medan, dan Kota- Kota B. Pematang Siantar, Sibolga dan Kutaraja pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini menjadi milik dan tanggungan Kota Besar yang bersangkutan. Pasal 16. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Otonom yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini meletakkan keanggotaannya serentak pada waktu pelantikan anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kota Besar yang bersangkutan dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1956 ( Lembaran Negara tahun 1956 No. 30). Ketentuan Penutup. Pasal 17. Pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang Darurat ini, maka segala ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-Undang Darurat ini, tidak berlaku lagi. Pasal 18. Undang-Undang Darurat ini, dinamakan "Undang-Undang Darurat pembentukan Kota-Kota Besar di Propinsi Sumatera-Utara". Pasal 19. Undang-Undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Nopember 1956. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO Diundangkan Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 24 Nopember 1956. ttd Menteri Kehakiman, SUNARJO ttd. MULJATNO LEMBARAN NEGARA NOMOR 57 TAHUN 1956 PENJELASAN BERSAMA UNDANG-UNDANG DARURAT NO.4,5 DAN 6 TAHUN 1956, TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN- KABUPATEN, KOTA-KOTA BESAR DAN KOTA-KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN. A. PENJELASAN UMUM Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, dan setelah kekuasaan sipil dapat direbut dari tangan Jepang, maka Komite Nasional Indonesia-Komite Nasional Indonesia yang telah dibentuk itu beralih sifatnya dari suatu badan yang merupakan alat Republik dan mengerjakan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh Pangreh Praja dan Polisi menjadi badan yang menjelmakan kedaulatan rakyat (lihat penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1945). Dengan ini dimulailah pelaksanaan dari politik desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Juga di Sumatera orang tidak terlepas dari arus revolusi ini. Pada tanggal 12 Oktober 1945 Gubernur Sumatera menyerahkan soal pembentukan daerah-daerah otonom serta penyusunan dari Pemerintah Daerahnya kepada para Residen di Sumatera. Dengan keluarnya Undang-undang No.1 tahun 1945 maka dibentuklah daerah- daerah otonom Karesidenan, Kabupaten dan Kota-kota. Pembentukan daerah-daerah otonom ini kemudian mendapat penguatan hukum dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1947, yang menetapkan bahwa buat sementara yang merupakan daerah yang berotonomi ialah Karesidenan, Kota-kota yang ditunjuk sebagai kota-kota yang berotonomi dan Kabupaten-kabupaten. Dengan demikian maka juga di Sumatera Selatan dikenal daerah-daerah otonom sebagai dimaksud oleh Undang-undang No.1 tahun 1945 itu. I. Tentang Kabupaten
1.Dengan keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka dengan sendirinya diperlukan peninjauan kembali dari pembentukan daerah-daerah otonom itu. Demikian pula di Sumatera Selatan telah beberapa kali diusahakan peninjauan tersebut, akan tetapi berhubung dengan pergolakan politik pada waktu itu, tidak pernah dapat dilaksanakannya. Oleh karena itu sampai dewasa ini di Sumatera Selatan belum ada Kabupaten- kabupaten otonom yang telah dibentuk berdasarkan Kabupaten-kabupaten yang sekarang ada ini dalam banyak hal mengikuti jiwa dan maksud dari Undang-undang pokok tersebut. Menurut kenyataannya maka pada dewasa ini terdapat 14 kabupaten sebagai dimaksud di atas, yaitu Kabupaten-kabupaten.:
1.Palembang-Banyuasin.
2.Ogan-Komering Ilir.
3.Ogan-Komering Ulu.
4.Muara Enim,
5.Lahat.
6.Musi-Rawas, 1 sampai dengan 6 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah kabupaten sebagai dimaskud dalam ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan merangkap Komisaris Republik Indonesia Serikat untuk Negara Sumatera Selatan, tertanggal 20 Maret 1950 No. Gb/ 100/ 1950;
7.Lampung Utara,
8.Lampung Tengah,
9.Lampung Selatan 7 sampai dengan 9 sebagai dimaksud dalam ketetapan Residen Lampung Negara Republik Indonesia tertanggal 15 Juni 1946 No. 304;
10.Bengkulu Utara,
11.Bengkulu Selatan,
12.Rejang Lebong, 10 sampai dengan 12 yang wilayahnya adalah sama dengan wilayah Kabupaten sebagai dimaksud dalam ketetapan Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950;
13.Bangka yang meliputi wilayah Daerah Bangka sebagai dimaksud dalam Staatsblad 1947 No. 123;
14.Biliton yang meliputi wilayah Daerah Biliton sebagai dimaksud dalam Staatsblad. 1947 No. 124.
2.Walaupun Pemerintah sudah lama merasakan akan keperluannya untuk selekas- lekasnya membentuk daerah-daerah otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948, namun hasrat Pemerintah tidak dapat segera dilaksanakan, oleh karena untuk dapat menentukan secara bijaksana tentang banyaknya Kabupaten-kabupaten dimaksud itu, Pemerintah perlu meninjau dan mengetahui terlebih dahulu tentang keadaan politik dan keinginan-keinginan rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan. Di samping itu harus pula diperhatikan faktor-faktor sosial-ekonomi serta kemungkinan-kemungkinan pertumbuhannya demikian pula faktor- faktor lainnya yang mempengaruhi lancar jalannya pemerintahan pada umumnya serta menjamin langsung hidupnya Kabupaten-kabupaten yang akan dibentuk itu, hal mana tidak saja memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Gubernur Sumatera Selatan tetapi perlu juga mendengarkan suara-suara rakyat daerah yang bersangkutan yang disalurkan dalam pendirian partai-partai politik, organisasi-organisasi masyarakat lainnya, pemimpin-pemimpin rakyat yang terkemuka dan wakil-wakil resmi rakyat yang telah ada di daerah-daerah yang bersangkutan. Berhubung dengan itu dapatlah dimengerti kiranya, bahwa peninjauan itu memerlukan waktu yang agak lama.
3.Sesuai dengan keinginan rakyat itu, maka jalan yang sebaik-baiknya yang dipandang sangat bijaksana ialah membentuk secara resmi semua Kabupaten-kabupaten yang ada itu, yang sebagian terbesar masih saja belum mempunyai Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi Kabupaten otonom berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948. Dengan demikian pembentukan ke-14 Kabupaten otonom itu tidak akan membawa perubahan-perubahan yang berarti dalam susunan pemerintahan yang ada sekarang dan pula tidak akan menyulitkan atau menimbulkan banyak rintangan-rintangan dalam jalannya pemerintahan pada umumnya di daerah-daerah yang bersangkutan, malahan adalah suatu faktor yang akan menguntungkan pertumbuhan Kabupaten- kabupaten onotom tersebut. II. Tentang Kota-kota (Kota A dan Kota B)
4.Sesudah proklamasi kemerdekaan maka dengan ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No. 103 diantara Kota-kota yang telah ditunjuk sebagai kota-kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang (sebagai Kota A) dan Kota-kota Tanjungkarang - Telukbetung, Bengkulu dan Pangkal Pinang (sebagai Kota B). Dalam ketetapan tersebut ditentukan selanjutnya bahwa Dewan Perwakilan Kota A dipimpin oleh seorang Walikota dan diawasi oleh Gubernur, sedangkan Dewan Perwakilan Kota B dipimpin oleh seorang Bupati dan diawasi oleh Residen yang bersangkutan.
5.Kemudian setelah klash ke-I maka menurut pasal 5 Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1947 Kota- kota otonom yang masih termasuk dalam kekuasaan Republik Indonesia, buat sementara waktu masih tetap merupakan daerah yang berotonomi. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa Kota Palembang dan kota Pangkal Pinang telah jatuh kembali ke dalam kekuasaan Pemerintah Belanda.
6.Selanjutnya sesudah berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan setelah dikembalikan kepada Republik Indonesia daerah-daerah yang diduduki oleh Tentara Belanda, maka oleh yang berwajib di Sumatera telah diusahakan untuk menyesuaikan keadaan pemerintahan Kota-kota otonom yang ada itu dengan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Akan tetapi segala usaha ini dengan sendirinya belum memenuhi syarat-syarat formil yang dikehendaki oleh Undang- undang No. 22 tahun 1948 yaitu pembentukan daerah dengan Undang-undang. Maka karena itu mengingat keadaan yang mendesak perlulah segera dikeluarkan Undang-undang Darurat ini.
7.Dengan Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota Besar dan Kota Kecil ini berturut-turut Kota A Palembang dan Kota B Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota Besar dan Kota-kota B Bengkulu dan Pangkal Pinang dibentuk menjadi Kota Kecil. Mengingat statusnya yang lama (sebelum perang Kota Palembang adalah sebuah stadsgemeente yang dalam masa revolusi telah dibentuk menjadi Kota A dipimpin oleh seorang Walikota, diawasi oleh Gubernur) sudah pada tempatnya dan layak apabila Kota Palembang dibentuk menjadi Kota Besar langsung di bawah pengawasan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. Adapun mengenai Kota Tanjungkarang-Telukbetung, kota ini adalah satu-satunya kota pelabuhan di Lampung yang merupakan pusat perdagangan dari daerah Lampung dan sekitarnya yang luas, makmur dan subur yang hingga sekarang masih dapat menampung dengan mudah lebih banyak lagi transmigran-transmigran dari daerah-daerah lain yang sudah padat penduduknya. Pembukaan dan perkembangan daerah Lampung dan sekitarnya itu akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perkembangan kota Tanjungkarang-Telukbetung pula. Penduduk kota tersebut sekarang menurut surat Gubernur Sumatera Selatan tanggal 29 Oktober 1953 No. Gb/3/30/6/12 adalah kurang lebih 135.789 orang.Letaknya kota adalah sangat penting berhubung dengan adanya perhubungan lalu-lintas yang agak lancar dengan pulau Jawa (antara Panjang dan Merak). Mengingat faktor-faktor tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila Kota Tanjungkarang-Telukbetung dibentuk menjadi Kota Besar. III. Tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8.Seperti telah diketahui maka jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Jawa ditentukan atas perhitungan tiap-tiap 20.000 penduduk diwakili oleh seorang anggota dengan ketentuan sekurang-kurangnya 20 dan sebanyak-banyaknya 35 orang wakil. Menngingat tipisnya penduduk dan luasnya daerah otonom Kabupaten di seluruh wilayah Sumatera Selatan, maka dasar perhitungan bagi daerah otonom Kabupaten ini perlu diubah sedikit dengan maksud supaya aliran-aliran atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat di daerah-daerah itu sebanyak mungkin mendapat kesempatan mempunyai wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berhubung dengan itu maka penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten didasarkan atas perhitungan: Seorang anggota bagi tiap-tiap 15.000 orang penduduk dengan pengertian, bahwa bagi sisa hasil-bagi 7.500 atau lebih diberikan tambahan seorang anggota, sedangkan sisa hasil-bagi yang kurang dari 7.500 tidak diperhatikan. Minimum jumlah anggota ditetapkan 20 orang dan maximum 30 orang. Berdasarkan perhitungan cacah jiwa menurut daftar resmi P.P.I. yang ada, maka dapatlah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kabupaten- kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan itu ditetapkan sebagai berikut :
1.Musi-Banyuasin. 224.533 orang, - 20 anggota.
2.Ogan-Komering Ilir, 287.628 orang, - 20 anggota.
3.Ogan-Komering Ulu, 283.153 orang, - 20 anggota.
4.Muara Enim, 284.152 orang, - 20 anggota.
5.Lahat, 239.588 orang, - 20 anggota.
6.Musi Rawas, 118.725 orang, - 20 anggota.
7.Lampung Utara, 210.773 orang, - 20 anggota.
8.Lampung Tengah, 209.112 orang, - 20 anggota.
9.Lampung Selatan, 457.621 orang, - 30 anggota.
10.Bengkulu, 89.578 orang, - 20 anggota.
11.Rejang Lebong, 118.740 orang, - 20 anggota.
12.Bengkulu Selatan, 110.996 orang, - 20 anggota
13.Bangka, 191.486 orang, - 20 anggota.
14.Belitung 71.742 orang, - 20 anggota. Penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar dan Kota Kecil disamakan dengan di Jawa yaitu untuk Kota Besar tiap-tiap 10.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 15 anggota dan maximum 25 anggota dan untuk Kota Kecil tiap-tiap 5.000 orang diwakili oleh seorang anggota dengan minimum 1O anggota dan maximum 15 anggota. Berdasarkan perhitungan tersebut di atas dan memperhatikan jumlah cacah jiwa dari Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil itu, maka dapatlah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil dalam wilayah Propinsi Sumatera - Selatan, itu ditetapkan sebagai berikut :
1.Kota Besar Palembang, 258.818 orang, - 25 anggota
2.Kota Besar Tanjungkarang/ Telukbetung, 135.789 orang, - 15 anggota
3.Kota Kecil Bengkulu, 12.534 orang, - 10 anggota
4.Kota Kecil Pangkal Pinang, 11.558 orang, - 10 anggota IV. Tentang isi otonomi daerah
9.Dalam usaha memberi isi kepada rumah-tangga daerah-daerah swatantra yang dimaksud tidak dilupakan, bahwa Kota Besar Palembang itu dahulu sebelum perang telah merupakan suatu "stadsgemeente", sehingga Kota Besar ini telah mempunyai hak-hak otonominya sendiri yang sudah nyata berdasarkan peraturan dahulu. Hal demikian itu diperhatikan pula dalam peraturan pembentukannya sekarang, sebagai dinyatakan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kota Besar tersebut.
10.Bagi Kabupaten-kabupaten otonom yang pembentukannya baru dilakukan dalam masa revolusi dan sebagaimana diterangkan di atas, hak-hak otonominya tidak berketentuan isinya perlu sekali diadakan ketegasan dalam Undang-undang pembentukan tentang peraturan-peraturan dan keputusan dari Kabupaten-kabupaten yang lama demikian pula peraturan-peraturan lainnya yang masih berlaku dalam kabupaten tersebut dan pula tentang isi otonomi dari Kabupaten-kabupaten yang dibentuk baru itu. Karena itu dalam Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kabupaten- kabupaten ini ditetapkan bahwa semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten dahulu di wilayah Kabupaten tersebut sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban daerah Kabupaten seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan dan keputusan Kabupaten yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kabupaten itu.
11.Selain dari pada itu oleh karena Propinsi Sumatera Selatan telah dibentuk terlebih dahulu berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1948 dari pada daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil dalam wilayahnya, maka banyaklah urusan-urusan yang sesungguhnya termasuk urusan rumah-tangga Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil tersebut, kini untuk sementara dijalankan oleh Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan-peraturan Pemerintah yang menyerahkan urusan-urusan tersebut. Berhubung dengan itu, dengan pembentukan daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil dalam wilayah Propinsi tersebut, maka perlulah segera Propinsi menyerahkan lebih lanjut urusan-urusan atau bagian dari urusan-urusan itu kepada daerah-daerah otonom bawahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yang bersangkutan. Urusan-urusan lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 6 akan diserahkan kepada daerah-daerah otonom itu dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan sistim yang telah dilakukan di Jawa. Selain dari pada urusan-urusan tersebut di atas daerah-daerah otonom yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini berhak pula mengurus dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Berhubung dengan itu, maka segala urusan yang bersifat kedaerahan, yang hingga kini dijalankan oleh daerah-daerah otonom tersebut, sebelum dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat ini, dapat terus dijalankan olehnya, sedangkan urusan-urusan lainnya yang belum atau tidak diatur atau diurus oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi juga berhak diurusnya dan diaturnya.
12.Kecuali apa yang tersebut dalam sub 11 di atas, maka perlu sekali menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam pelbagai "algemene verordeningen" dan peraturan undang-undang lama yang lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil tersebut dengan keadaan sekarang. Oleh karena itu dalam pasal 10 ditetapkan bahwa apabila dalam "algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan perundangan lama yang lainnya, yang kini masih berlaku bagi daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil itu, ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada "Regentschap atau standsgemeente" atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak, tugas dan kewajiban itu bagi Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil dijalankan oleh pemerintah daerah otonom Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil yang bersangkutan atau alat-alat perlengkapannya. Untuk lebih tegasnya dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana telah dimaklumi maka di antara peraturan-peraturan yang kini masih berlaku terdapat misalnya "Hinderordonnantie" (Staatsblad 1926 No. 226, sejak telah diubah dan ditambah); ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini belum disesuaikan benar dengan keadaan sekarang. Menurut ordonnansi tersebut, antara lain kepada "regentschappen" dan "stadsgemeenten" di Jawa diberi kewenangan untuk melaksanakan peraturan tersebut. Regentschappen dan stadsgemeenten dimaksud kini menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk Jawa, telah menjelma menjadi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil. Dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang Darurat tentang pembentukan Kabupaten/Kota-Besar/Kota Kecil di Sumatera-selatan, maka dimaksudkan bahwa di mana di dalam ketentuan-ketentuan dalam Hinderordonnantie tersebut disebut "regentschap" atau "stadsgemeente" hal itu bagi daerah-daerah otonom di Sumatera Selatan harus diartikan Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil yang kini dibentuk. Tegasnya Hinderordonnantie itu kini berlaku pula bagi Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil yang telah dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, walaupun di daerah-daerah otonom tersebut, dahulu tidak pernah dibentuk Regentschap, Stadsgemeente, gemeente atau locale raden lain. Demikian pula halnya dengan peraturan "Wegverkeersordonnantie c.q. Wegverkeersverordening" (Staatsblad 1933-86; 1936-451), peraturan-peraturan mana sejak telah beberapa kali diubah dan-ditambah.
13.Selain dari pada itu perlu pula dalam Undang-undang Darurat ini diberikan ketegasan tentang urusan-urusan setempat yang kebutuhannya sebagian besar telah dapat dipenuhi dengan usaha tentang pembentukan Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil). Yang dimaksud dengan dana-dana setempat dalam pasal 13 dimaksud di atas, ialah apa yang dahulu lazim disebut: "plaatselijko fondsen" "zelfstandige pasars" bukan yang badan-badan persekutuan adat) "pasarfondsen" "standsforndsen" atau "kolonisatiefondsen" yang menurut riwayat dan perkembangannya dapat diadakan oleh atau atas initiatief pegawai-pegawai pamongpraja, dengan maksud untuk selalu dapat membelanjai kebutuhan-kebutuhan umum setempat, yang keuangannya sukar dapat dimintakan dari Pemerintah Pusat. Biasanya dana-dana setempat dimaksud diadakan di ibukota tempat kedudukan seorang pamongpraja atau di pusat-pusat kediaman rakyat lain yang penting (belangrijke bevolkingscentra's) dimana oleh umum dirasakan betul-betul akan kepentingannya yang perlu sekali mendapat perhatian dari yang berwajib. Dengan jalan mengadakan dana-dana setempat itu maka dengan sangat mudah sekali dapat dikumpulkan uang seperlunya seperti:
a.uang sokongan sukarela (vrijwillige bijdragan) dari penduduk setempat,
b.uang sebagai imbangan harga jasa-jasa baik yang telah diusahakan oleh fihak pamongpraja kepada umum, untuk dipakai guna mememlihara kepentingan-kepentingan umum setempat seperti: mengadakan penerangan jalan-jalan umum,mendirikan atau mengusahakan pasar serta bangunan-bangunannya yang diperlukan, memelihara jalan-jalan, memperbaiki jembatan-jembatan, membersihkan serta perbaikan kota-kota, mengadakan atau memelihara tempat-tempat kuburan umum, membeli atau mengadakan fokvee, mengadakan saluran-saluran air kecil-kecilan seperti air leiding untuk minum, dan keperluan sehari-hari lainnya, memelihara tempat-tempat penyeberangan (pertambangan) dan lain-lain lagi. Dana-dana setempat dimaksud biasanya juga diurus oleh pegawai-pegawai pamongpraja yang bersangkutan sendiri atau diurus oleh sebuah komisi yang khusus diadakan di bawah pengawasan pamongpraja. Tidak hanya pegawai-pegawai Pemerintah di daerah saja yang dapat mengadakan dana-dana setempat itu, tetapi juga persekutuan-persekutuan hukum adat (Inlandsche rechtsgemeenkhappen) dapat mengadakan dana-dana setempat. Dengan dibentuknya daerah-daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 maka sudah pada tempatnya apabila dana-dana setempat dimaksud segera dan apabila belum mungkin secara lambat-laun ditiadakan yaitu dengan jalan menyerahkan dana-dana setempat itu kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan, di mana dana-dana itu berada. Pendapatan ran belanja dari bekas dana-dana itu dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom yang bersangkutan demikian pula sokongan-sokongan sukarela penduduk selekas-lekasnya harus diganti dengan pungutan pajak atau retribusi berdasarkan peraturan dari daerah otonom yang bersangkutan, sedangkan pegawai-pegawai dan milik dari dana-dana tersebut kalau memang ada, maka selekas-lekasnya pegawai-pegawai tersebut dimasukkan ke dalam organisasi pemerintahan daerah otonom yang bersangkutan dan milik-miliknya diserahkan menjadi milik daerah otonom. Di samping itu perlu dijelaskan di sini bahwa dalam arti dana-dana setempat itu tidak termasuk dana-dana kepunyaan persekutuan-persekutuan hukum adat (Inlandsche, rechts gemeenschappen) yang dahulu lazim dinamakan "gemeente-fondsen". Pendapatan daripada gemeentefondsen ini didasarkan atas peraturan hukum adat setempat dan yang diharuskan membayarnya ialah orang-orang yang termasuk dalam lingkungan kekuasaan hukum adat yang berlaku setempat itu sedangkan dana-dana dipergunakan melulu untuk kepentingannya adat rechtsgemeenschap yang bersangkutan itu sendiri. Oleh karena dalam praktek sukar untuk dapat mengetahui sifat-sifat sebenarnya daripada dana-dana setempat itu, maka ada baiknya apabila Gubernur sebelumnya menyerahkan dana-dana setempat kepada daerah-daerah otonom yang bersangkutan menyelidiki seteliti-telitinya apakah tidak ada persekutuan-persekutuan hukum adat yang mengajukan keberatan-keberatannya terhadap penyerahan-penyerahan dimaksud.
14.Sekedar sebagai pegangan bagi pemerintah daerah otonom dalam menghadapi soal urusan rumah-tangga dan kewajiban seperti yang diuraikan pada sub 9 sampai dengan 13 di atas, maka di bawah ini diberikan beberapa petunjuk tentang apakah yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kabupaten/Kota-Besar/ Kota Kecil, sesuai dengan praktek sekarang di Jawa, karena pada prinsipnya tidak ada perbedaan tentang tugas kewajiban di antara daerah-daerah otonom dimaksud. Memang perbedaan kecil tentunya ada berhubung dengan adanya perbedaan tentang keadaan setempat dan susunan masyarakat dalam daerah-daerah otonom yang bersangkutan akan tetapi walaupun demikian dalam garis-garis besarya isi otonomi dan medebewind dari daerah-daerah otonom termaksud itu adalah sama. Hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil adalah misalnya: A. I Urusan pekerjaan umum:
a.membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunan-bangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya, kecuali apabila belanja untuk membeayai pekerjaan-pekerjaan itu melebihi kekuatan keuangan daerah otonom yang bersangkutan, mengatur dan mereglementeer tarip-tarip pemakaian air minum dari water leiding dalam daerahnya masing-masing.
b.membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu lintas di atas jalan-jalan tersebut.Jalan-jalan umum yang mana yang kini ada di dalam wilayah daerah yang bersangkutan termasuk kekuasaan pemerintah daerah yang bersangkutan, ini akan ditentukan oleh Propinsi Sumatera - Selatan.
c.membikin, menyewa, membeli, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangga daerah otonom.
d.kecuali hal-hal diuraikan di atas menguasai mengurus dan mengatur hal-hal lain seperti :
1.urusan rooi dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan ditepi jalan-jalan umum yang dikuasai oleh Kabupaten, Kota Besar atau Kota Kecil masing-masing,
2.lapangan-lapangan dan taman-taman umum,
3.tempat-tempat pemandian umum,
4.tempat pekuburan umum,
5.pasar-pasar dan los-los pasar, serta menetapkan tarip-tarip pasar dan sebagainya,
6.pesanggrahan-pesanggrahan,
7.penyeberangan-penyeberangan,
8.pencegahan bahaya kebakaran,
9.penerangan jalan-jalan umum,
10.lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat. II. Urusan kesehatan:
a.Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum,
b.mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit khusus dan balai pengobatan khusus, jika dipandang perlu,
c.menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air minum, pembangunan kotoran dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan usaha-usaha memperbaiki kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit dalam lingkungan daerahnya,
d.menyelenggarakan dan mendirikan balai nasehat bayi, balai orang hamil dan balai kesehatan sekolah,
e.menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya,
f.mengadakan anjuran dan penerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat,
g.turut menyelenggarakan usaha pembanterasan dan pencegahan penyakit menular dan penyakit rakyat yang ditugaskan oleh Propinsi Sumatera - Selatan,
h.mengadakan dan memelihara statistik kesehatan rakyat. III. Urusan kehewanan.
a.turut menyelenggarakan usaha Propinsi ,untuk memajukan peternakan dalam lingkungan daerahnya.
b.mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan kehewanan dan memberi laporan tentang keadaan kehewanan dalam lingkungan daerahnya.
c.mengatur dan mengawasi pemotongan hewan dalam lingkungan daerahnya, mendirikan dan mengusahakan tempat-tempat pemotongan hewan untuk umum, menetapkan tarip-tarip untuk pemotongan tersebut dalam tempat- tempat pemotongan umum itu, mengatur penjualan daging untuk umum, mengawasi perusahaan-perusahaan susu, dan penjualan susu untuk umum, mengawasi perusahaan persewaan dokar, cikar yang menggunakan hewan ternak sebagai hewan tarikan dan sebagainya.
d.melaksanakan peraturan-peraturan daerah Propinsi Sumatera-Selatan tentang hal pencegahan penyakit hewan menular dan penyakit hewan lainnya, penyakit hewan dan sebab-sebabnya yang mempengaruhi keadaan itu yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dengan biaya Pemerintah Pusat. IV. Urusan pertanian (Kabupaten dan Kota-Besar)
a.turut menyelenggarakan hal-hal tentang penyuluh pertanian rakyat dan usaha lain untuk memajukan pertanian dalam lingkungan daerahnya.
b.mengumpulkan catatan-catatan dan angka-angka dari pertanian dan dari percobaan-percobaan (misalnya pemotongan padi) untuk kepentingan statistik pertanian atau politik penetapan harga pasar dari hasil pertanian,
c.membantu usaha Pemerintah Pusat dalam usahanya mengadakan penyelidikan pertanian dengan biaya Pemerintah Pusat.
d.mengadakan kebun bibit (zadhoeven), menyediakan alat-alat pertanian, pupuk buatan, bibit-bibit dan biji-biji tanaman yang terbaik,
e.menyelenggarakan usaha membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan tanaman, membeli obat-obat untuk itu terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.
f.mendirikan balai perpustakaan dan balai pertunjukan yang bersangkutan dengan pertanian,
g.mengeluarkan majalah-majalah, brochures yang memuat petunjuk-petunjuk dan rencana-rencana dalam lapangan pertanian,
h.hal-hal lain mengenai pertanian yang diserahkan oleh Propinsi Sumatera- Selatan. V. Urusan perikanan darat
a.turut menyelenggarakan usaha Propinsi Sumatera-Selatan dalam hal memajukan perikanan dara dalam lingkungan daerahnya,
b.mengumpulkan keterangan-keterangan dan angka-angka untuk kepentingan perikanan darat serta memberi laporan-laporan tentang keadaan perikanan darat dalam lingkungan daerahnya,
c.mengadakan tempat-tempat pelelangan ikan air tawar dan laut, mengatur mengawasi penyelenggaraan pelelangan tersebut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian, memberi idzin kepada organisasi nelayan Yang memenuhi syarat ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menurut syarat-syarat ditentukan dalam surat idzin. Bea setinggi-tinggi yang dipungut untuk kas daerah tidak boleh melebihi jumlah persentase yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
d.membantu usaha Pemerintah Pusat mengadakan penyelidikan dengan biaya Pemerintah Pusat,
e.membantu propinsi dalam usahanya membanteras dan mencegah penyakit dan gangguan ikan. VI Urusan sosial
a.usaha menolong fakir-miskin, memelihara anak yatim-piatu, menolong orang terlantar,
b.sebagian hal-hal mengenai urusan sosial yang termasuk urusan rumah- tangga Propinsi Sumatera-Selatan yang diserahkan kepada daerah otonom yang bersangkutan,
c.melaksanakan peraturan-peraturan tentang hal-hal urusan-urusan sosial yang diadakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan. VII. Urusan perindustrian kecil
a.menyelenggarakan sebahagian urusan memperkembangkan perindustrian kecil dan kerajinan rumah tangga,
b.turut menjalankan kewajiban mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan pembatasan perusahaan (bedrijfsreglementering). Mengenai tugas-tugas tersebut di atas perlu diterangkan lebih lanjut, bahwa bilamana antara hal-hal tersebut dalam I sampai VII dan hal-hal atau urusan-urusan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berdasarkan sesuatu peraturan perundangan dijalankan oleh Propinsi Sumatera-Selatan maka wajiblah Propinsi dengan peraturan daerah Propinsi menyerahkan urusan-urusan atau hal-hal itu kepada daerah yang bersangkutan itu masing-masing secara berangsur-angsur sesuai dengan kesediaan pemerintah daerah itu beserta perlengkapan aparaturnya. Perlu diterangkan bahwa mengenai urusan-urusan rumah-tangga dimaksud di atas untuk daerah-daerah otonom bawahan dalam Propinsi Sumatera-Selatan telah diatur dalam Peraturan-peraturan Pemerintah yaitu mengenai:
1.urusan pekerjaan umum dalam Peraturan Pemerintah No. 18 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 31).
2.urusan kesehatan dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 82),
3.urusan kehewanan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 61),
4.urusan pertanian dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 60).
5.urusan perikanan darat dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 no. 62),
6.urusan sosial dalam Peraturan Pemerintah No, 45 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 73),
7.urusan perindustrian kecil dalam Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 24). Mengenai urusan perikanan darat walaupun dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1951 hal pelelangan ikan air tawar dan laut belum diatur namun tidak ada keberatannya apabila Kabupaten menjalankan juga urusan ini berdasarkan pasal 9 sepanjang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini belum ada instansi (baik Pemerintah Pusat atau Propinsi) yang mengatur atau mengurusnya dengan ketentuan bahwa dalam wilayahnya Kota Kecil urusan ini harus dijalankan oleh kota Kecil. Lagi pula Kabupaten-kabupaten dapat mengatur dan mengurus hal-hal mengenai pengambilan telur penyu, sarang burung dan tahi kelelawar dari goa-goa, di tempat- tempat yang ada dalam lingkungan daerahnya. Berhubung dengan itu hak untuk menguasai tempat-tempat itu wajib diserahkan kepada Kabupaten oleh penguasa- penguasa yang bersangkutan. Penyerahan urusan-urusan otonomi atau medebewind oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Propinsi-propinsi, sebagai dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Darurat ini kepada daerah Kabupaten/Kota-Besar/Kota-Kecil harus dilakukan secepat mungkin. B.Kepentingan-kepentingan lain yang dapat diatur dan diurus oleh kabupaten/Kota-Besar dan Kota-Kecil ialah misalnya:
a.Pajak-pajak dan retribusi daerah misalnya pajak-pajak anjing, reklame, penjualan minuman keras setempat, tontonan dan keramaian, penjualan petasan, kendaraan yang tidak bermotor, tanda kuburan (graftekenbelasting) penerangan jalan, bea pasar-pasar, bea pemakaian air dari waterleiding untuk umum, bea pemakaian aliran listrik dan sebagainya. Peraturan umum tentang pajak ran retribusi daerah akan diatur dalam Undang-undang tersendiri. Mengenai pajak dan retrebusi daerah perlu dijelaskan bahwa baik pajak maupun retribusi itu adalah merupakan pungutan-pungutan yang sifatnya adalah berbeda. Berlainan dengan pajak, maka pengertian tentang retribusi itu, di dalamnya terkandung suatu jasa yang langsung diberikan oleh daerah otonom kepada orang yang membayar retribusi sebagai contra- prestatie. Tentang besar kecilnya jumlah retribusi yang boleh dipungut, ini tergantung dari penukaran timbal balik antara jasa yang diberikan itu dengan jumlah retribusi yang dibayar.
b.hak-kewajiban menjalankan Undang-undang gangguan (Hinderomgnnantie), Undang-undang lalu lintas jalan (Wegverkeersoidonnantie dan Wegverkeers-verordening) seperti telah diuraikan di atas pada akhir sub 12.
c.kepentingan-kepentingan lain yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Selatan. C. Hal-hal lain yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
15.Istilah "milik" dan "hak-milik" dalam Undang-undang Darurat tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil ini harus diartikan luas, yakni meliputi "Eigendom" (milik mutlak) dan "eigendomsrecht (hak milik-mutlak). Yang dimaksud dengan istilah peraturan Undang-undang dalam Undang-undang Darurat ini ialah: "Undang-undng. Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah" (bahasa asingnya: "Algemene verordeningen"), sedangkan yang dimaskud istilah "peraturan perundangan" ialah "wettelijke regelingen" (jadi peraturan Undang-undang dan juga peraturan daerah).
16.Untuk menghindarkan salah faham perlu ditegaskan disini bahwa pada waktu mulai berlakunya ketiga Undang-undang Darurat ini, dengan sendirinya tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan atau ketentuan tata-usaha yang bertentangan dengan Undang-undang pembentukan ini. Termasuk Lembaran-Negara No.55, 56 dan 57 tahun 1956. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG Indeks: SUMATERA - SELATAN. KOTA KECIL. DAERAH OTONOM. Presiden Republik Indonesia, Menimbang:
a.bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan di Kota-kota otonom yang ada di dalam Propinsi Sumatera Selatan sekarang ini telah diadakan persiapan-persiapan juga untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan dimaksud untuk menggantikan dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah lama yang masih ada atau untuk menjalankan pemerintahan daerah Kota- kota dimana masih saja belum ada dewan-dewannya daerah, walaupun hak-hak kewenangan pemerintah-pemerintah daerah Kota-kota itu yang termasuk dalam lapangan urusan rumah-tangganya ternyata belum tegas diatur dalam peraturan- peraturan pembentukannya;
b.bahwa berhubung dengan perkembangan ketata-negaraan dan untuk melancarkan jalannya pemerintahan Kota-kota otonom dimaksud, perlu segera kepada Kota- kota tersebut diberikan dasar-dasar hukum yang tegas dan yang semestinya, dengan jalan membentuk Kota-kota otonom itu dengan Undang-undang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang- undang no. 22 tahun 1948.
c.bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembentukan Kota- kota tersebut sebagai Kota-kota Kecil perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat. Mengingat:
a.pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara;
b.Undang-undang No. 22 tahun 1948. Mendengar: Dewan menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 4 Oktober 1956. Memutuskan: Menetapkan: Undang-undang Darurat Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Peraturan Umum. Pasal 1. Daerah-daerah yang tersebut di bawah ini No. 1 dan 2 masing- masing dibentuk sebagai Kota Kecil dengan nama dan batas-batas seperti berikut:
1.Bengkulu, dengan nama Kota Kecil Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Bijblad No.11112;
2.Pangkal Pinang, dengan nama Kota Kecil Pangkal Pinang, dengan batas-batas sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Directeur Binnenlands Bestuur dahulu tertanggal 30 September 1919 No. 2615/Btg. Pasal 2. Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah Kota Kecil tersebut dalam pasal 1 di atas untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Selatan. Pasal 3.
(2)Bilamana timbul kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan termaksud dalam ayat
(1)di atas Pemerintah Pusat mengambil tindakan-tindakan seperlunya. Pasal 6. Kecuali urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 di atas, kepada Kota Kecil akan diserahkan pula dengan Peraturan Pemerintah urusan-urusan seperti:
a.1. urusan agraria,
2.urusan perburuhan,
3.urusan penerangan,
4.urusan pertanian,
5.urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
b.bagian-bagian lain daripada urusan-urusan termaksud dalam pasal 5 yang masih diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat. Pasal 7. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 dan 6 di atas, maka Pemerintah Daerah Kota Kecil berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnya, yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera-Selatan,atau Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya meliputi Kota-kota Kecil yang bersangkutan, kecuali apabila kemudian oleh peraturan-perundangan yang lebih tinggi tingkatannya diadakan ketentuan lain. Pasal 8. "Keuren en reglementen van politie" dahulu yang ditetapkan berdasarkan peraturan dalam Staatsblad 1938 No. 618 jo. No. 65 2 beserta peraturan-peraturan daerah lainnya, baik yang dahulu ditetapkan oleh kuasa-kuasa setempat yang berwenang, maupun oleh pemerintah-pemerintah Kota-kota Bengkulu dan Pangkal Pinang, begitu pula keputusan- keputusan lain dari Kota-kota otonom tersebut, yang masih berlaku di wilayah Kota-kota tersebut sampai saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, sepanjang mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Kota-Kecil seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini, berlaku terus dalam wilayah Kota-kota Kecil tersebut sebagai peraturan dan keputusan Kota-Kecil yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Kota-Kecil itu. Pasal 9.
(1)Peraturan-peraturan daerah Kota-Kecil yang mengandung penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat berlaku sebelum disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang wilayahnya meliputi Kota-Kecil yang bersangkutan terkecuali apabila Undang-undang tentang peraturan umum pajak dan retribusi daerah seperti dimaksud dalam pasal 32 Undang-undang No. 22 tahun 1948 menunjuk penguasa lain untuk mengesahkannya. Pasal 10. Apabila dalam "algemene verordeningen" dahulu atau dalam peraturan Undang- undang lama lainnya yang kini masih berlaku bagi daerah otonom Kota-kota Kecil ada kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada "gedocentraliseerde gebiedsdelen" misalnya "Stadsgemeente" dan "gemeente" dahulu atau alat-alat perlengkapannya, maka kewenangan, hak, tugas, dan kewajiban itu bagi Kota-kota Kecil Bengkulu dan Pangkal Pinang dijalankan oleh pemerintah daerah Kota-kota Kecil tersebut atau alat-alat perlengkapannya dengan ketentuan, bahwa dimana disebut:
a."(Stads) gemeente" harus dibaca "Kota-Kecil".
b."(Stads) gemeenteraad" harus dibaca "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota- Kecil".
c."het (Stads) gemeente bestuur" harus dibaca "Pemerintah Daerah Kota-Kecil".
d."College van Burgemeester en Wethouders" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil".
e."Burgemeester" harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil"
f.dan apabila ditunjuk penguasa-penguasa lain, harus dibaca "Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil" atau pegawai daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil". Tentang Hal-Hal yang Bersangkutan Dengan Penyerahan Kekuasaan Campur Tangan dan Pekerjaan-Pekerjaan yang Diserahkan Kepada Kota-Kecil. Pasal 11. Tentang pegawai Kota Kecil.
(1)Dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai Kota-Kecil, yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang No. 22 tahun 1948, maka untuk menyelenggarakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota-Kecil Bengkulu dan Pangkal Pinang dengan keputusan Menteri yang bersangkutan dapat:
a.diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Kota-Kecil yang bersangkutan;
b.diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Kota-Kecil yang bersangkutan.
(2)Dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang ada tentang pegawai Negara, maka dengan Peraturan Pemerintah atau dengan peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara, yang diangkat menjadi pegawai Kota-Kecil atau yang diperbantukan kepada Kota-Kecil.
(3)Penempatan pegawai yang diperbantukan kepada Kota-Kecil di dalam lingkungan daerahnya masing-masing, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil yang bersangkutan, dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang berkepentingan dengan melalui Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
(4)Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Kota-Kecil termaksud dalam Pasal 1 ke daerah otonom lain, diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintah Daerah Otonom yang bersangkutan.
(5)Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b di atas, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Kota-Kecil yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara mengenai hal tersebut. Pasal 12. Tentang tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya.
(1)Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Pemerintah yang dibutuhkan oleh Kota-Kecil untuk memenuhi tugas kewajibannya menurut Undang-undang Darurat ini, diserahkan kepada Kota-Kecil dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya.
(2)Barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya, yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban Kota-Kecil diserahkan kepada Kota-Kecil dalam hak milik.
(3)Segala utang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada Kota-Kecil, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan Kota-Kecil yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.
(4)Untuk penyelenggaraan tugas kewajiban Kota-Kecil, Kementerian yang bersangkutan c.q. Propinsi otonom Sumatera-Selatan menyerahkan kepada Kota-Kecil sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri yang bersangkutan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera-Selatan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh Kota-Kecil termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan atau dalam anggaran belanja sementara Propinsi Sumatera-Selatan. Pasal 13. Tentang dana-dana setempat. Dana-dana setempat yang masih ada dalam Kota-kota B. Bengkulu dan Pangkal Pinang, yang dahulu diadakan khusus untuk menampung segala kebutuhan umum setempat, yang keuangannya tidak dipergunakan melulu untuk kepentingan persekutuan- persekutuan adat, oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera-Selatan diserahkan kepada Kota-Kecil yang bersangkutan dimaksud dalam pasal 1, dimana dana-dana setempat itu berada. Ketentuan Peralihan. Pasal 14.
(1)Semua pegawai daerah yang telah diangkat oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan Pangkal Pinang, yang masih ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, menjadi pegawai dari Kota-Kecil yang bersangkutan termaksud dalam pasal 1.
(2)Penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat
(1)dapat diminta kepada Pemerintah Pusat.