DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 6.A Tahun 2014

Nomor: 6.A
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 3) diubah. Ketentuan BAB IV JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 5 dan Pasal 6 dihapus. BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan satu bagian yaitu Bagian Keempat Pembentukan Peraturan DPRD Pasal 36A. Ketentuan Bagian Keempat Pembentukan keputusan Bupati Pasal 37 diubah. Ketentuan BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Pasal 42 ditambah satu Pasal yaitu Pasal 42A. klarifikasi peraturan dprd, nomor register.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diubah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); SALINAN
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN SALINAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (10) diubah, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 4 (empat) angka yaitu angka 12a, 12b, 12c, dan 12d, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan. SALINAN
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
8.Bagian Hukum dan Organisasi adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk pengaturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
11.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah,
12.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 12a. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 12b. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD. SALINAN 12c. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan. 12d. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13.Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
14.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah, atau berita daerah.
2.Ketentuan BAB IV JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 5 dan Pasal 6 dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 5, dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

1.Produk Hukum Daerah bersifat:

a.Pengaturan; dan
b.Penetapan.
1. 2.Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk:
a.Peraturan Daerah;
b.Peraturan Bupati;
c.Peraturan Bersama Bupati; dan
d.Peraturan DPRD.
1. 3.Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk:
a.Keputusan Bupati;
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD. SALINAN

Pasal 6

1.Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bersifat pengaturan, yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati
2.Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bersifat pengaturan dan ditandatangani oleh Bupati.
3.Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bersifat pengaturan dan ditandatangani oleh Bupati bersama dengan satu atau lebih Bupati/ Walikota.
4.Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bersifat pengaturan dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
5.Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Bupati.
6.Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b bersifat penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
7.Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf c bersifat penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
8.Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf d dalam rangka penetapan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD dalam Rapat paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD. SALINAN
3.Ketentuan Bagian Kedua Materi Muatan Produk Hukum Daerah Pasal 7 diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahakan satu ayat yaitu ayat 3a, dan setelah ayat

(4)ditambah satu ayat yaitu ayat 5 sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
(2)Materi muatan Peraturan Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3)Materi muatan Peraturan Bersama Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(3a)Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan Anggota DPRD serta kewajiban Anggota DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/ atau untuk menyelesaikan masalah. SALINAN
(4)Materi muatan Keputusan Bupati meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat.
(5)Materi muatan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan Anggota DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/ atau untuk menyelesaikan masalah.

4.Ketentuan BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan satu bagian yaitu Bagian Keempat Pembentukan Peraturan DPRD Pasal 36A, sehingga secara keseluruhan Pasal 36A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1)Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangserta hak dan kewajiban DPRD.
(2)Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
2. b.Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
3. c.Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan; dan/atau SALINAN
(3)Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tat cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan Anggota DPRD serta kewajiban Anggota DPRD.
(4)Materi muatan Peraturan DPRD tentang sebagaimana ndimaksud dalam pasal 36A ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.pengertian Kode Etik;
2. b.tujuan Kode Etik;
3. c.pengaturan mengenai:
4. d.sikap dan perilaku anggota DPRD;
5. e.tata kerja Anggota DPRD;
6. f.tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. g.tata hubungan antar Anggota DPRD;
8. h.tata hubungan antar Anggota DPRD dengan pihak lain;
9. i.penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
10. j.kewajiban Anggota DPRD;
11. k.larangan bagi Anggota DPRD;
12. l.hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
13. m.sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
14. n.rehabilitasi.
(5)Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.ketentuan umum;
2. b.materi dan tata cara pengaduan;
3. c.Penjadwalan rapat dan sidang;
4. d.Verifikasi, meliputi:
  1. 1.sidang verifikasi; SALINAN
  2. 3.verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan;
  3. 4.alat bukti; dan
  4. 5.pembelaan;
5. e.keputusan;
6. f.pelaksanaan keputusan; dan
7. g.ketentuan penutup;
(6)Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, huruf b, dan huruf c yang materi muatannya antara lain diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.
(7)Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
(8)Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Panitia Khusus.
(9)Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(10)Pembicaraan tinkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
1. a.penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
2. b.pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dlam Rapat Paripurna;
3. c.Pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus. SALINAN
(11)Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:
1. a.Penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
2. b.Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.
(12)Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(13)Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

5.Ketentuan Bagian Keempat Pembentukan keputusan Bupati Pasal 37 diubah yaitu Bagian Kelima Pembentukan Keputusan Bupati Pasal 37, sehingga secara keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kebijakan baru.
(2)Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing- masing.
(3)Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum. SALINAN
(4)Sekretaris Daerah mengajukan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.
(5)Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada:
1. a.Wakil Bupati;
2. b.Sekretaris Daerah; dan atau
3. c.Kepala SKPD.
  1. 6.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Produk Hukum Daerah berbentuk Keputusan Bupati yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditandatangani.

7.Ketentuan BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH diantara Pasal 38 dan BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Dokumentasi Pasal 39 disisipkan tiga bagian yaitu Bagian Keenam Pembentukan Keputusan DPRD Pasal 38A, Bagian Ketujuh Pembentukan Keputusan DPRD Pasal 38B, dan Bagian Kedelapan Pembentukan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pasal 38C, sehingga secara keseluruhan Pasal 38A, Pasal 38B, dan Pasal 38C berbunyi sebagai berikut: SALINAN

Pasal 38A

(1)Keputusan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.
(2)Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berisi muatan hasil dari Rapat Paripurna.
(3)Penyusunan Keputusan DPRD dapat dibentuk Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna.
(4)Penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
(5)Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
1. a.penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
2. b.pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
3. c.Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

Pasal 38B

(1)Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
(2)Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD. SALINAN
(3)Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
(4)Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Pasal 38C

(1)Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
(2)Keputusan Badan Kehormatan DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
(3)Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD.
(4)Keputusan Badan Kehormatan berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
(5)Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Keputusan Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. SALINAN

8.Ketentuan BAB VII DOKUMENTASI, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 41A sehingga secara keseluruhan Pasal 41A berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 6.A Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 36A

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 38A

Pasal 38B

Pasal 38C

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 36A

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 38A

Pasal 38B

Pasal 38C

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012