DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu diubah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH dan BUPATI BANGKA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH. Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269), diubah sebagai berikut: 4 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah, yang terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
4. 4.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. 5.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan kehutanan;
6. 6.Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
10. 10.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
11. 11.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP dan sub kebakaran dan penyelamatan);
12. 12.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan tenaga kerja;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; 5
14. 14.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
15. 15.Dinas Pangan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
16. 16.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian; dan
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik Tipe B;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana; dan
7. 7.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
f.Kecamatan terdiri atas:
a.Kecamatan Koba, tipe A;
b.Kecamatan Pangkalanbaru, tipe A;
c.Kecamatan Sungaiselan, tipe A;
d.Kecamatan Simpangkatis, tipe A;
e.Kecamatan Namang, tipe A; dan
f.Kecamatan Lubuk Besar, tipe A. 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Ditetapkan di Koba pada tanggal 21 Mei 2021 BUPATI BANGKA TENGAH, ttd/dto ALGAFRY RAHMAN Diundangkan di Koba pada tanggal 21 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH, ttd/dto SUGIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 295 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ( 9.28/2021) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BANGKA TENGAH, AFRIZAL, SH PEMBINA NIP. 19810411 200501 1 006

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019