DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- SALINAN Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
6.Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota.
8.Badan Kepegawaian Provinsi adalah Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPSDM Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kotayang selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah kabupaten/kotasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Unsur penunjang Pemerintahan terdiri atas:
1. a.unsur penunjang Pemerintahan Provinsi; dan
2. b.unsur penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota.
(2)Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.keuangan;
3. c.kepegawaian;
4. d.pendidikan dan pelatihan;
5. e.penelitian dan pengembangan; dan
6. f.fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Unsur penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.keuangan;
3. c.kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. d.penelitian dan pengembangan; dan
5. e.fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Masing-masing fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan.

BAB II

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN.

Pasal 3

(1)Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terdiriatas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; dan
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota.
(2)Dalam hal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota digabungkan dengan badan tipe C atau badan yang diturunkan tipe lebih rendah dari hasil pemetaan, nomenklaturnya menjadi gabungan dari fungsi penunjang urusan pemerintahan yang digabungkan.
(3)Dalam hal Badan Daerah Provinsi dan Badan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan perhitungan nilai variabel Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan kurang dari 401, nomenklaturnya menjadi nama badan sebelum mendapat tambahan bidang.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diklasifikasikan atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A;
2. b.Badan Perencanaan PembangunanDaerah tipe B; atau
3. c.Badan Perencanaan PembangunanDaerah tipe C;
(2)Penentuan tipe Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 6

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 7

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur atau Bupati/WaliKota untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota.

BAB III

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG BIDANG KEUANGAN BagianKesatu Nomenklatur dan Tipe

Pasal 9

(1)Nomenklatur Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b terdiriatas:
1. a.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi; dan
2. b.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Dalam hal berdasarkan perhitungan variabel intensitas fungsi penunjang urusan pemerintahan memenuhi syarat untuk dibentuk dua Badan, maka Nomenklatur Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiriatas:
1. a.Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
2. b.Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C.
(2)Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1)Badan Daerah Provinsitipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak3 (tiga) subbidang.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (25)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 85 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 05 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (25)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 85 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 05 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 2025