DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pembakal Secara Serentak, dengan perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah; 2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah; 3. Ketentuan Pasal 26 huruf e diubahn; 4. Ketentuan Pasal 26 huruf g dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 5. Ketentuan Pasal 26 huruf m dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 6. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan satu ayat setelah ayat (5); 7. Ketentuan Pasal 54 ditambahkan satu ayat setelah ayat (3); 8. Ketentuan Pasal 58 BAB V diubah; 9. Ketentuan Pasal 62 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0459/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pembakal Secara Serentak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/ PUU XIII/ 2015, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pembakal Secara Serentak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan-Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Peraturan-Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan-Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pembakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PEMBAKAL SECARA SERENTAK Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pembakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)Bupati membentuk Pengawas Pemilihan Pambakal di Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan masa akhir jabatan Pambakal oleh BPD.
(2)Pengawas Pemilihan Pambakal di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala BPMPD kepada Bupati.
(3)Pengawas Pemilihan Pambakal di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
(4)Anggota Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimintakan secara tertulis kepada yang oleh Kepala BPMPD.
(5)Anggota Pengawas Pemilihan yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari tokoh masyarakat atau seorang Akademisi dengan latar belakang pendidikan ilmu hukum atau ilmu pemerintahan atau ilmu politik dan/ atau berpengalaman dibidang pemerintahan.

3.Ketentuan Pasal 26 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
1. 4.Ketentuan Pasal 26 huruf g dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. 5.Ketentuan Pasal 26 huruf m dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. 6.Ketentuan Pasal 40 ditambahkan satu ayat setelah ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6)Tata cara pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 54 ditambahkan satu ayat setelah ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4)Tata cara penetapan, pengesahaan dan pengangkatan Pambakal Terpilih diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/

8.Ketentuan Pasal 58 BAB V Pemilihan Pambakal Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PEMILIHAN PAMBAKAL ANTAR WAKTU

Pasal 58

(1)Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Pambakal antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Pambakal diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut
1. a.sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. 1.pembentukan panitia pemilihan Pambakal antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Pambakal diberhentikan;
  2. 2.pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Pambakal paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. 3.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Pambakal paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  4. 4.pengumuman dan pendaftaran bakal calon Pambakal oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  5. 5.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  6. 6.penetapan calon Pambakal antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa
2. b.BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
  1. 1.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  2. 2.pengesahan calon Pambakal yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. 3.pelaksanaan pemilihan calon Pambakal oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  4. 4.pelaporan hasil pemilihan calon Pambakal oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
  5. 5.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
  6. 6.pelaporan hasil pemilihan Pambakal melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Pambakal terpilih;
  7. 7.pelaporan calon Pambakal terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  8. 8.penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Pambakal terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  9. 9.pelantikan Pambakal oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Pambakal terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 5 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
(2)Tata cara pelaksanaan pemilihan Pambakal Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 62 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura…….. pada tanggal 7 April 2017 BUPATI BANJAR, Ttd H. KHALILLURAHMAN Diundangkan di Martapura pada tanggal 7 April 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 40 /2017) 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PEMBAKAL SECARA SERENTAK I. UMUM. Berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat berwenang untuk membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Adapun Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0459/ KUM/ 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pembakal Secara Serentak, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pembakal Secara Serentak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…