DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Pemilihan Pambakal; 3. Pelaksanaan; 4. Pengunduran Diri Dari Pencalonan, Hilang dan Meninggalnya Calon; 5. Pemilihan Pambakal Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 2 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar.
6.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPD adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banjar
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar. 3 3 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
8.Camat adalah kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
9.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13.Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana pemerintah desa.
14.Pemilihan Pambakal Serentak adalah pemilihan Pambakal yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
15.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
16.Penjabat Pambakal adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pambakal untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Pambakal dalam kurun waktu tertentu.
17.Panitia Pemilihan Pembakal Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal.
18.Panitia Pemilihan Pambakal adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Pambakal.
19.Pengawas Pemilihan Pembakal Tingkat Daerah selanjutnya disebut Pengawas Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten guna mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal.
20.Pengawas Pemilihan Pembakal selanjutnya disebut Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi pemilihan Pambakal.
21.Bakal Calon adalah penduduk desa setempat dan/atau desa hasil pemekaran yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Pambakal untuk menjadi bakal calon Pambakal.
22.Calon Pambakal adalah bakal calon Pambakal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Pambakal sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan Pambakal.
23.Calon Terpilih adalah calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Pambakal.
24.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Pambakal.
25.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 4 4 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
26.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebu DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Pambakal atau tim sukesnya untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan perolehan suara sebanyak-banyaknya.
29.Hari adalah hari kerja.
30.Hari H adalah hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Pambakal.
31.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemungutan suara.

Pasal 2

Maksud dan tujuan peraturan daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam pemilihan Pambakal secara serentak.

Pasal 3

Pemilihan Pambakal dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), Jujur dan adil (JURDIL).

BAB II

PEMILIHAN PAMBAKAL

Pasal 4

Pemilihan Pambakal terdiri dari :

a.Pemilihan Pambakal secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; dan
b.Pemilihan Pambakal antar waktu melalui musyawarah desa.

Pasal 5

(1)Pemilihan Pambakal secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa.
(2)Pemilihan Pambakal secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Pambakal;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan
3. c.ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Pambakal.
(3)Pemilihan Pambakal secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Pemilihan Pambakal Antar waktu melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Pambakal antar waktu menggantikan Pambakal yang diberhentikan.

Pasal 6

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di Tingkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan masa akhir jabatan Pambakal oleh BPD.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kepala BPMPD sebagai Ketua merangkap anggota;
2. b.Unsur SKPD yang terkait dalam pembinaan dan pengawasan
3. c.Kepala Bidang yang mengurusi pemerintahan desa sebagai sekretaris merangkap anggota;
4. d.Kepala Seksi yang mengurusi pemerintahan desa sebagai anggota;
5. e.Camat setempat sebagai anggota; dan
6. f.Seorang akademisi bidang pemerintahan dan/atau hukum sebagai anggota yang ditugaskan pimpinan perguruan tinggi atas permintaan Kepala BPMPD.
(3)Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati oleh Kepala BPMPD.
(4)Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Bupati dengan Keputusan.
(5)Calon Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berasal dari perguruan tinggi berdasarkan permohonan BPMPD.
(6)Panitia pemilihan di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Pambakal terhadap panitia pemilihan Pambakal tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
7. g.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pembakal tingkat Kabupaten Banjar; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(7)Masa kerja panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Pambakal.

Pasal 7

(1)Bupati membentuk pengawas pemilihan Pambakal di Tingkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan masa akhir jabatan Pambakal oleh BPD.
(2)Pengawas pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala BPMPD kepada Bupati.
(3)Pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari :
1. a.Seorang dari BPMPD yang ditunjuk oleh Kepala BPMPD;
2. b.Seorang dari pihak Kepolisian yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort;
3. c.Seorang dari pihak Kejaksaan Negeri yang ditunjuk Kepala Kejaksaan Negeri; 6 6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
4. d.Seorang dari Pengadilan Negeri yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri; dan
5. e.Seorang dari unsur masyarakat.
(4)Anggota Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dimintakan secara tertulis kepada institusi bersangkutan oleh Kepala BPMPD.
(5)Anggota Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat berasal dari tokoh masyarakat, atau seorang akademisi dengan latar belakang pendidikan ilmu hukum atau ilmu pemerintahan atau ilmu politik dan/atau berpengalaman dibidang pemerintahan.
(6)Ketua dan sekretaris Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota.
(7)Pengawas pemilihan di Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.mengawasi setiap tahapan pemilihan Pambakal yang dilaksanakan di Tingkat Daerah;
2. b.menyampaikan dugaan pelanggaran yang ditemukan setiap tahapan kepada Bupati;
3. c.menerima laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal;
4. d.meneruskan laporan dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan Pambakal dari pengawas tingkat desa kepada Bupati; dan
5. e.memberikan masukan dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Pambakal.
(8)Masa kerja pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelantikan Pambakal.
(9)Tata cara pengawasan pemilihan Pambakal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 9

Tahapan persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPD kepada Pambakal tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan panitia pemilihan Pambakal oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Pambakal kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; 7 7 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/ http://jdih.banjarkab.go.id/
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 10

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas kegiatan :

a.pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
b.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
c.penetapan calon Pambakal sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
d.penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Pambakal;
e.pelaksanaan kampanye calon Pambakal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
f.masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMILIHAN PAMBAKAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PEMILIHAN PAMBAKAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014