(5)Dilarang membuang sampah pada TPS pada jam-jam tertentu kecuali mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA.
(6)Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun atas swadaya masyarakat dan atau oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi sebagai mana diatur didalam Peraturan Daerah ini atau perundang-undangan yang berlaku.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura.. pada tanggal 24 Juni 2014 BUPATI BANJAR, ttd H. PANGERAN KHAIRUL SALEH Diundangkan di Martapura pada tanggal 24 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : 21/2014 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN I. UMUM Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan tentang pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Kebersihan Lingkungan adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga dalam rangka untuk menyesuaikan materi pengaturannya dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan. Selain itu dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan persampahan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan persampahan, maka diperlukan adanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengelola sampah, sehingga diharapkan dengan adanya BLUD pelayanan pengelolaan persampahan terhadap sampah dapat dimaksimalkan sehingga kebersihan lingkungan diwujudkan II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 Cukup Jelas. Angka 9 Cukup Jelas. Angka 10 8 Cukup Jelas. Angka 11 Cukup Jelas. Angka 12 Cukup Jelas. Angka 13 Cukup Jelas. Angka 14 Cukup Jelas. Angka 15 Cukup Jelas. Angka 16 Cukup Jelas. Angka 17 Cukup Jelas. Angka 18 Cukup Jelas. Angka 19 Cukup Jelas. Angka 20 Cukup Jelas. Angka 21 Cukup Jelas.