DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Kebersihan Lingkungan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. merubah Pasal 1; 2. merubah Pasal 2; 3. merubah Pasal 4; 4. merubah Pasal 5; 5. merubah Pasal 6.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan Lingkungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran dan Kebakaran Hutan dan atau Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran dan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4.Bupati adalah Bupati Banjar.
5.Pemilik/pemakai adalah pemakai atau penghuni tempat tinggal, tempat usaha dan Badan/ Organisasi Pemerintah/ swasta yang mempunyai sesuatu hak atas pekarangan, bangunan atau tanah kosong yang menjadi tanggungan pemilik/pemakai dalam rumah.
6.Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemilik/atau pemakai atau pemerintah atau oleh masing-masing persil (sebidang tanah). 4
9.Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10.Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
11.Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi TPS oleh masyarakat atau petugas.
12.Jalan umum adalah setiap jalan dalam Kabupaten Banjar dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
13.Tempat umum adalah tempat yang meliputi taman-taman, halaman- halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai fasilitas umum.
14.Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tembok dan pintu air.
15.Saluran umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pemutusan persil.
16.Bangunan adalah setiap bangunan yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung kantor, dan bangunan lainnya.
17.Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan baik langsung/tidak langsung diseluruh wilayah Kabupaten Banjar yang besarnya diatur melalui Peraturan Daerah.
18.Kegiatan Kebersihan adalah kegiatan/ usaha dari perorangan masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan kebersihan.
19.Kebersihan lingkungan adalah suatu penciptaan keadaan lingkungan yang bersih dari tingkatan yang terkecil yaitu rumah tangga sampai dengan tingkatan yang lebih besar yaitu wilayah daerah.
20.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah Unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
21.Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk perkebunan atau perumahan.
2.Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diubah dan huruf g dihapus, dan menambah satu ayat menjadi ayat (2) a sehingga berbunyi sebagai berikut: 5

Pasal 2

(2)Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui :
1. a.pemeliharaan kebersihan dijalan umum, tempat umum termasuk pemotongan dan penataan rumput, ranting-ranting pohon limbah kotoran saluran dan saluran umum, menambah kualitas/kuantitas pertamanan dan penghijauan;
2. b.pembinaan dan pengawasan kebersihan ditepi jalan umum termasuk tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
3. c.pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan setapak atau tempat atau saluran pemutus dilakukan oleh masyarakat yang dikoordinasi oleh RT/RW setempat;
4. d.Pemanfaatan sampah dengan cara memadai yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. e.pengaturan dan penetapan lokasi pembuangan sampah sementara kelokasi pembuangan sampah akhir;
6. f.pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sampah sementara kelokasi pembuangan sampah akhir;
7. g.dihapus.
(2)a. Dalam upaya meningkatkan pelayanan persampahan serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk pengelolaan sampah dan limbah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3.Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan menambah satu ayat menjadi ayat (6) a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap pemilik atau pemakai persil dalam Daerah bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya.
(2)Untuk melaksanakan maksud pada ayat (1) pasal ini, pemilik atau pemakai persil menyediakan tempat atau bak sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah ke TPS terdekat.
(3)Setiap Perusahaan yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkannya dan memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4)Kendaraan umum, baik sebagai angkutan penumpang atau barang yang beroperasi dalam daerah, wajib dilengkapi dengan tempat / wadah sampah.
(5)Setiap Pedagang Kaki Lima, Pedagang yang memperjual belikan barang-barang dagangan dengan cara menggunakan kendaraan bermotor atau didorong wajib menyediakan tempat/ wadah sampah yang memadai untuk menampung sampahnya. 6
(6)Setiap pemakai persil yang ada di sepanjang jalan Negara, Propinsi atau Kabupaten harus membantu memelihara kebersihan drainase / parit, trotoar selebar halaman persilnya, termasuk pembuatan taman, pemotongan dan penataan rumput, ranting-ranting pohon serta pengapuran atau pengecatan bangunan dan pagar pekarangannya.
(6)a. Setiap pemilik/pemakai, pemilik kendaraan bermotor, pedagang, pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan kebersihan sampah wajib membayar retribusi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4.Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Untuk menampung sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi TPS dan TPA.

7.Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(5)Dilarang membuang sampah pada TPS pada jam-jam tertentu kecuali mulai pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 WITA.
(6)Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja merusak fasilitas kebersihan baik yang dibangun atas swadaya masyarakat dan atau oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi sebagai mana diatur didalam Peraturan Daerah ini atau perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura.. pada tanggal 24 Juni 2014 BUPATI BANJAR, ttd H. PANGERAN KHAIRUL SALEH Diundangkan di Martapura pada tanggal 24 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ttd H. NASRUN SYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : 21/2014 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN I. UMUM Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan tentang pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Kebersihan Lingkungan adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga dalam rangka untuk menyesuaikan materi pengaturannya dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan. Selain itu dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan persampahan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan persampahan, maka diperlukan adanya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mengelola sampah, sehingga diharapkan dengan adanya BLUD pelayanan pengelolaan persampahan terhadap sampah dapat dimaksimalkan sehingga kebersihan lingkungan diwujudkan II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Cukup Jelas. Angka 5 Cukup Jelas. Angka 6 Cukup Jelas. Angka 7 Cukup Jelas. Angka 8 Cukup Jelas. Angka 9 Cukup Jelas. Angka 10 8 Cukup Jelas. Angka 11 Cukup Jelas. Angka 12 Cukup Jelas. Angka 13 Cukup Jelas. Angka 14 Cukup Jelas. Angka 15 Cukup Jelas. Angka 16 Cukup Jelas. Angka 17 Cukup Jelas. Angka 18 Cukup Jelas. Angka 19 Cukup Jelas. Angka 20 Cukup Jelas. Angka 21 Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (2) huruf a Cukup Jelas. huruf b Cukup Jelas. huruf c Cukup Jelas. huruf d Cukup Jelas. huruf e Cukup Jelas. huruf f Cukup Jelas. huruf g Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (6)a Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas 9 Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya : KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd Hj. ST. MAHMUDAH, SH. MH. NIP.19751108.199903.2.005

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2016