DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan akses pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat perlu dilakukan pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 14);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10), diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. 4a. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera yang selanjutnya disingkat PT.BPR MBS adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Banjar dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah maupun kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dipisahkan.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
7.Direksi adalah Direksi PT. BPR MBS.
8.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR MBS.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
11.Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha PT. BPR MBS pada tahun buku yang telah dilalui kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BPR MBS yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan pendapatan Daerah yang berasal dari Dividen PT. BPR MBS.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT.BPR MBS bertujuan untuk:
1. a.memberikan kemudahan dan meningkatkan akses pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
3. c.pengembangan ekonomi kerakyatan;
4. d.penguatan permodalan dan pengembangan usaha; serta
5. e.menambah Pendapatan Daerah.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPR MBS.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT.BPR MBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penambahan Penyertaan Modal berupa uang; dan
2. b.penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah.
  1. 4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penambahan Penyertaan Modal berupa uang kepada PT.BPR MBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a, sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
(3)Besarnya Penyertaan Modal Daerah setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebagai berikut:
1. a.tahun 2023 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. c.tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
4. d.tahun 2026 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4)Realisasi penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Diantara Bagian Kedua Penyertaan Modal Berupa Uang dalam BAB III PENYERTAAN MODAL dan BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah.
6.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Penambahan Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah kepada PT.BPR MBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sebesar Rp1.105.255.000,00 (satu miliar seratus lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, yaitu tanah eks. Aula Akper Intan seluas 622 m² dengan nilai sebesar Rp899.497,000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
2. b.Barang Milik Daerah pada Kecamatan Simpang Empat yaitu tanah di Kecamatan Simpang Empat seluas 350 m² dengan nilai sebesar Rp155.192.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
3. c.Barang Milik Daerah pada Kecamatan Astambul yaitu tanah di Kecamatan Astambul seluas 115 m² dengan nilai sebesar Rp50.566.000,00 (lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
(3)Nilai jumlah penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian.
(4)Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal yang direncanakan Pemerintah Daerah kepada PT.BPR MBS sampai dengan Tahun 2026 menjadi sebesar Rp11.605.255.000,00 (sebelas miliar enam ratus lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa uang pada PT.BPR MBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a dilaksanakan melalui APBD.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah pada PT.BPR MBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 3 ayat (2) huruf b ditindaklanjuti dengan melakukan serah terima barang antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR MBS yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
(3)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
(4)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam neraca PT.BPR MBS. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 27 September 2023 BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR Diundangkan di Martapura pada tanggal 27 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd MOKHAMAD HILMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (2-40/2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA I. UMUM Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaksanakan kegiatan di bidang layanan perbankan. Pemerintah Daerah sebagai pemilik dari Bank Perkreditan Rakyat memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mendorong Perseroan sebagai BUMD untuk dapat maju dan berkembang secara profesional serta memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dukungan dalam hal permodalan berupa penguatan permodalan melalui penyertaan modal sangatlah penting. Melalui penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah untuk peningkatan layanan Perseroan kepada masyarakat, mendukung peningkatan dan pengembangan usaha mikro agar semakin meningkat dan perkembangan struktur permodalan Perseroan akan semakin besar dan akhirnya akan dapat meningkatan pendapatan Daerah melalui dividen yang disetorkan dari bagi hasil laba usaha. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat di Kalimantan Selatan Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas dan Akta Notaris Nomor 71 tanggal 28 Mei 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera adalah hasil penggabungan dari 4 (empat) Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banjar, yaitu:

1.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera;
2.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Astambul Banjar Sejahtera;
3.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Simpang Empat Banjar Sejahtera; dan
4.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sungai Tabuk Banjar Sejahtera. Penggabungan tersebut berdasarkan Akta Penegasan Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Astambul Banjar Sejahtera, Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Simpang Empat Banjar Sejahtera dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sungai Tabuk Banjar Sejahtera. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Angka 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Tanah eks. Aula Akper Intan adalah sebagian tanah bangunan pendidikan dan latihan yang beralamat di Jalan Samadi, RT 1, RW 1, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Huruf b Tanah di Kecamatan Simpang Empat adalah sebagian tanah bangunan kantor pemerintah yang di atasnya telah berdiri bangunan kantor PT. BPR MBS, beralamat di Jalan A. Yani Km. 69, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Huruf c Tanah di Kecamatan Astambul adalah sebagian tanah bangunan kantor pemerintah yang di atasnya telah berdiri bangunan kantor PT. BPR MBS, beralamat di Jalan Syekh H.M. Arsyad Al Banjari Nomor 2, Kelurahan Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ayat (3) Penilaian terhadap Barang Milik Daerah secara berurutan berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, sebagai berikut:
1.Laporan Penilaian Nomor LAP-0423/1/PRO- 07/KNL.1203/07.03.03/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas sebagian tanah bangunan pendidikan dan latihan seluas 622 m2 Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan Samadi, RT 1, RW 1, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal penilaian 9 Desember 2022.
2.Laporan Penilaian Nomor LAP-0422/1/PRO- 07/KNL.1203/07.03.03/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas sebagian tanah bangunan kantor pemerintah seluas 350 m2 Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 69, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal penilaian 9 Desember 2022.
3.Laporan Penilaian Nomor LAP-0421/1/PRO- 07/KNL.1203/07.03.03/2022 tanggal 26 Desember 2022 atas sebagian tanah bangunan kantor pemerintah seluas 115 m2 Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan Syekh H.M. Arsyad Al Banjari Nomor 2, Kelurahan Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal penilaian 9 Desember 2022. Ayat (4) Cukup jelas Angka 7 Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5A

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020