DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, belum mengintegrasikan badan riset dan inovasi daerah dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan

Mengingat

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, pembentukan Badan Riset Daerah pada perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 3 huruf e dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan pemerintahan bidang tenaga kerja;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
12. 12.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit layanan terpadu satu pintu;
14. 14.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
16. 16.Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. 17.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran; dan
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat pada sub urusan bencana.
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Martapura tipe A;
2. 2.Kecamatan Martapura Barat tipe A;
3. 3.Kecamatan Martapura Timur tipe A;
4. 4.Kecamatan Karang Intan tipe A;
5. 5.Kecamatan Aranio tipe A;
6. 6.Kecamatan Gambut tipe A;
7. 7.Kecamatan Kertak Hanyar tipe A;
8. 8.Kecamatan Sungai Tabuk tipe A;
9. 9.Kecamatan Aluh-Aluh tipe A;
10. 10.Kecamatan Beruntung Baru tipe A;
11. 11.Kecamatan Astambul tipe A;
12. 12.Kecamatan Mataraman tipe A;
13. 13.Kecamatan Simpang Empat tipe A;
14. 14.Kecamatan Pengaron tipe A;
15. 15.Kecamatan Sambung Makmur tipe A;
16. 16.Kecamatan Sungai Pinang tipe A;
17. 17.Kecamatan Paramasan tipe A;
18. 18.Kecamatan Tatah Makmur tipe A;
19. 19.Kecamatan Telaga Bauntung tipe A; dan
20. 20.Kecamatan Cintapuri Darusalam tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 4 Maret 2024 BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR Diundangkan di Martapura pada tanggal 4 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd MOKHAMAD HILMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2-15/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat medorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efesien, bersih dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:
a.urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
b.karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
c.kemampuan keuangan daerah;
d.ketersediaan sumber daya aparatur; dan
e.pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Dalam penetapan susunan organisasi Perangkat Daerah sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip penataan, yaitu:
a.prinsip kejelasan tujuan;
b.prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
c.prinsip pembagian tugas;
d.prinsip koordinasi;
e.prinsip keberlangsungan tugas;
f.prinsip proporsionalitas;
g.prinsip keluwesan;
h.prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang;
i.prinsip tentang kendali;
j.prinsip jalur dan staf;
k.prinsip kejelasan dalam pembagian; dan
l.prinsip legalitas. Berdasarkan pemikiran di atas, maka Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi salah satu pedoman dan memiliki sinergitas terhadap penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah serta penganggaran berbasis money follow prioritas program. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan Pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah dengan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah. Adapun dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah Kabupaten banjar terdiri dari:
a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Derah;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Daerah sebanyak 17 buah;
e.Satuan Polisi Pamong Praja;
f.Badan Daerah sebanyak 5 buah; dan
g.Kecamatan sebanyak 20 buah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023