DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan,dengan sistematika:Ketentuan umum;asas,maksud,tujuan dan ruang lingkup;fasilitasi penyelenggaraan dan dukungan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan;perlindungan penyelenggaraan pesantren;kerja sama;partisipasi masyarakat;pembinaan dan pengawasan;penghargaan;pendanaan;ketentuan lain-lain;ketentuan peralihan;ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pesantren dan Pendidikan Keagamaan adalah bagian penting dari masyarakat Kabupaten Banjar dan telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk sumber daya manusia yang beriman, berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Dearah berwenang memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banjar, sesuai tradisi dan kekhasannya agar penyelenggaraan Pesantren di daerah dapat optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi pondok pesantren untuk kemajuan pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah oleh Warga Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 07 Seri E Nomor Seri 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5); Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR dan BUPATI BANJAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
6.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8.Asirmasi Pesantren adalah penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
9.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
10.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
11.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi nonpemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS , MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.menjadi pedoman dalam rangka memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
2. b.menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah;
3. c.mengoptimalkan peran Pesantren dalam membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama; dan
4. d.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fasilitasi penyelenggaraan dan dukungan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
b.kerja sama;
c.partisipasi masyarakat;
d.pendanaan; dan
e.ketentuan penutup.

BAB III

FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN KEPADA PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang terdaftar di Daerah.
(3)Fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
(4)Fasilitasi penyelenggaraan dan Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bantuan dalam fungsi:

a.pendidikan;
b.dakwah; dan
c.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa bantuan:

a.fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
b.pemberian insentif pendidik dan tenaga kependidikan;
c.pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
d.pemberian beasiswa bagi Santri;
e.fasilitasi Santri yang mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
f.pelestarian kekhasan atau keunikan Pesantren; dan/atau
g.fasilitasi penyelenggaraan hari santri.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam bentuk:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(2)Dukungan kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.program fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
2. b.program lain terkait dengan fungsi Pesantren.
(3)Dukungan fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Daerah; dan
2. b.kebijakan lain terkait dengan fungsi Pesantren.
(4)Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.bantuan keuangan Pesantren; dan/atau
2. b.bentuk pendanaan lain sesuai kebutuhan Pesantren. disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan
2. b.penugasan alumni santri sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
(2)Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi; dan/atau
4. d.pelatihan keterampilan.
(3)Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
(2)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah uang yang berasal dari APBD.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2021