DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2021

Nomor: 82
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai: 1) sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren; 2) dana abadi pesantren, dan 3) pemantauan dan evaluasi. Pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan dana abadi pesantren. Pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan PRES I DEN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG PENDANAAN PEI{YELENGGARAAN PESANTREN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol9 tentang Pesantren serta dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Preside n tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pe santren ;

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol9 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a06); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN . PENDANAAN :.1{ hlcr lO'r0li I rl

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan iain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, darr pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan
2.Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.
3.Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. St( trto t0509: A
5.Pemerintah 5 6 7 REPUELIK TNDONESIA -3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agarna. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi:

a.fungsi pendidikan;
b.fungsi dakwah; dan
c.fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB II

SUMBER PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

a.masyarakat;
b.Pemerintah Pusat;
c.Pemerintah Daerah;
d.sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
e.Dana Abadi Pesantren. :ll( Nlo lO<03.1 A

Pasal 5

REPUELIK INDONESIA -4

Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

a.uang;
b.barang; dan/atau
c.jasa.

Pasal 6

(1)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren. (21 Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
(3)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren. (41 Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemberi;
2. b.jumlah; dan
3. c.peruntukannya.
(5)Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pesantren.

Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk pendiciikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. l,l( Nlo lO.5oflrl A Bagian Ketiga . . -5

Pasal 8

(1)Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(3)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. (41 Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan bagian dari alokasi anggaran fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada Kementerian.
(5)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan bagian dari alokasi anggaran di luar fungsi pendidikan dan fungsi agama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara pada kementerian/lembaga. l.ri Nlo 105035 A BagianKeempat... -6

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(3)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (21dimasukan dalam klasif,rkasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 10

(1)Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa: a.Hibah... :'il( Nlo l050llr. n -7
1. a.Hibah dalam negeri;
2. b.Flibah luar negeri;
3. c.badan usaha;
4. d.pembiayaan internal;
5. e.dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
6. f.dana perwalian.
(2)Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
(3)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit memuat:
1. a.identitas pemberi;
2. b.jumlah; dan
3. c.peruntukannya.
(1)Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bersumber dari:
1. a.perseorangan;
2. b.badan hukum; dan
3. c.lembaga nonpemerintah di dalam negeri.
(2)Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Hibah.
(3)Pedanjian Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit memuat informasi:
1. a.identitas pemberi Hibah;
2. b.identitas penerima Hibah yang mewakili Pesantren;
3. c.maksud dan tujuan Hibah; dan
4. d.jenis dan jumlah uang, barang, danf atau jasa yang merupakan objek Hibah. Sl( I'rlo 105087 A
(4)Pendanaan -8 (41 Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian Hibah.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2024