DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Nomor: 71
Tahun: 2012
Ditetapkan: 7 Agustus 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: ... Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); tentang Untuk Republik Bagi Pembangunan (Lembaran Negara Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20122. I. Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat bahwa untuk meIaksanakan ketentuan PasaI 53 ayat (3) dan Pasa! 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang PenyeIenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Menimbang PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA PENYELENGGARAANPENGADAANTANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGANUMUM TENTANG NOMOR71 TAHUN2012 PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA

6.Kepentingan ... S. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
4.Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai,
3.Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau merniliki Objek Pengadaan Tanah.
2.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adiI kepada Pihak yang Berhak, I. Instansi ' adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pernerintah. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN :

14.Pernerintah ...
13.Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
12.Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian,
11.Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat Iisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
9.Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara melalui BPN.
10.Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
8.Konsultasi Publik adalah proses kornunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
7.Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
6.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. FJRE$IDEN
21.Satuan ...
20.Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oIeh gubernur untuk membantu gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, meIakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, me1akukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
19.Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang seIanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membanru gubemur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN.
18.Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh KepaIa Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
15.Pemerintah Daerah adalah gubemur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah.
16.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
14.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepubIik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.Prioritas ...
a.Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

(1)Setiap Instansi yang memerlukan tanah bag; Pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:

BAB I

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 3

Dasar Perencanaan

d.penyerahan hasil.
c.pelaksanaan; dan
b.peraiapan:
a.perencanaan; Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

Pasal 2

21.Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh BPN untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
22.Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada dibawah permukaan bumi dan/ atau ruang yang ada diatas permukaan burni sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.

b.kesesuaian .
a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;

(1)Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: PasalS Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
1. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaterr/Kota.
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; danj atau
3. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, didasarkan atas:

Pasal 4

(2)Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat disusun secara bersama-sama oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah.

3.Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
2.Rencana Strategis; dan
1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

b.Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:

(5)Luas ... tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.
1. d.provinsi,
2. c.kabupaten/ kota, dan
3. b.kecamatan;
4. a.kelurahan/ desa atau nama lain;
(4)Letak tanah aebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, menguraikan wilayah admlnistrasi:
(3)Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Prioritas Pembangunan.
(2)Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum.
1. i.rencana penganggaran.
2. h.perkiraan nilai tanah; dan
3. g.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
4. f.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
5. e.gambaran umum status tanah;
6. c.letak tanah;
7. d.luas tanah yang dibutuhkan;
8. b.kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); PRESIOEN
9. c.analisis ...
10. b.kelayakan lokasi;
11. a.survei sosial ekonomi;
(1)Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

Pasal 6

(10)Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, menguraikan besarnya dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk p~rencanaan, per-siapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.
(9)Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan! atau kerugian lain yang dapat dinilai.
(8)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
(7)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(6)Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan data awal rnengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah.
(5)Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan. PRESIOEN
(7)Studi.
(6)Oampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.
(4)Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.
(3)Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan.
(2)Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.
1. f.studi lain yang diperlukan.
2. e.dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
3. d.perkiraan nilai tanah;
4. c.analisis biaya dan manIaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
(2)Da!am ... (I) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 ayat (2). Pasa!8
(2)Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) oleh lnstansi yang memerlukan tanah disampaikan kepada gubemur. (I) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 5 ayat (I) ditetapkan oleh pimpinan lnstansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(7)Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a sampai dengan huruf e dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanaan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.
1. f.melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanab bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur.
2. e.mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;dan
3. d.menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; C. me1aksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
4. b.melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
5. a.melaksanakan pemberitabuan rencana pembangunan; Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas:

Pasal 10

(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk sekretariat persiapan Pengadaan Tanab yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.
(1)Tim Persiapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), beranggotakan bupati/walikota, satuan kerja perangkat daerab provinsi terkait, lnstansi yang memerlukan tanah, dan Instansi terkait lainnya. Pa.al9
(2)Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), gubemur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2)Pemberitahuan ...
(1)Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.

Pasal 12

(4)Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.
1. f.informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. e.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
3. d.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
4. c.tahapan rencana Pengadaan Tanah;
5. b.letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
6. a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
(3)Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat informasi mengenai:
(1)Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.
(2)Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua pu1uh) hari kerja sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh gubemur.

Pasal 11

Pemberitahuan Rencana Pembangunan

(2)Bukti ... (I) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e disampaikan kepada masyarakat pada reneana lokasi pembangunan melalui lurahjkepala desa atau nama lain dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pereneanaan Pengadaan Tanah diterima secara resrni oleh gubernur. Pasa! 14
(2)Pelaksanaan sosiaJisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan.
(3)Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen perternuan yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk. (I) Undangan sosiaJisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.

Pasal 13

(3)Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui media eetak atau media elektronik,
1. c.surat pemberitahuan.
2. b.tatap muka; atau
3. a.sosialisasi;
(2)Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I). dilaksanakan dengan cara: PRE$JOEN
(2)Pihak ...
(1)Pihak yang Berhak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagarnaan, atau instansi pemerintah yang merniliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

6.Kepentingan ... S. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
4.Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai,
3.Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau merniliki Objek Pengadaan Tanah.
2.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adiI kepada Pihak yang Berhak, I. Instansi ' adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pernerintah. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN :

14.Pernerintah ...
13.Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk Pengadaan Tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
12.Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian,
11.Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat Iisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
9.Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara melalui BPN.
10.Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah.
8.Konsultasi Publik adalah proses kornunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
7.Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
6.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. FJRE$IDEN
21.Satuan ...
20.Tim Kajian Keberatan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Kajian adalah tim yang dibentuk oIeh gubernur untuk membantu gubernur melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, meIakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, me1akukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
19.Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang seIanjutnya disebut Tim Persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur untuk membanru gubemur dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.
17.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah BPN di Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPN.
18.Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh KepaIa Kantor Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
15.Pemerintah Daerah adalah gubemur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah.
16.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPN adalah Lembaga Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
14.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RepubIik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.Prioritas ...
a.Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

(1)Setiap Instansi yang memerlukan tanah bag; Pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:

BAB I

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 3

Dasar Perencanaan

d.penyerahan hasil.
c.pelaksanaan; dan
b.peraiapan:
a.perencanaan; Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

Pasal 2

21.Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk oleh BPN untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Tanah.
22.Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah ruang yang ada dibawah permukaan bumi dan/ atau ruang yang ada diatas permukaan burni sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah.

b.kesesuaian .
a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;

(1)Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: PasalS Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
1. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaterr/Kota.
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; danj atau
3. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, didasarkan atas:

Pasal 4

(2)Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat disusun secara bersama-sama oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah.

3.Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
2.Rencana Strategis; dan
1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah;

b.Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam:

(5)Luas ... tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.
1. d.provinsi,
2. c.kabupaten/ kota, dan
3. b.kecamatan;
4. a.kelurahan/ desa atau nama lain;
(4)Letak tanah aebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, menguraikan wilayah admlnistrasi:
(3)Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menguraikan kesesuaian rencana lokasi Pengadaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Prioritas Pembangunan.
(2)Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum.
1. i.rencana penganggaran.
2. h.perkiraan nilai tanah; dan
3. g.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
4. f.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
5. e.gambaran umum status tanah;
6. c.letak tanah;
7. d.luas tanah yang dibutuhkan;
8. b.kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); PRESIOEN
9. c.analisis ...
10. b.kelayakan lokasi;
11. a.survei sosial ekonomi;
(1)Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:

Pasal 6

(10)Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, menguraikan besarnya dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk p~rencanaan, per-siapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi.
(9)Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan! atau kerugian lain yang dapat dinilai.
(8)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
(7)Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(6)Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan data awal rnengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah.
(5)Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan. PRESIOEN
(7)Studi.
(6)Oampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.
(4)Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.
(3)Kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam bentuk peta rencana lokasi pembangunan.
(2)Survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.
1. f.studi lain yang diperlukan.
2. e.dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan
3. d.perkiraan nilai tanah;
4. c.analisis biaya dan manIaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;
(2)Da!am ... (I) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 ayat (2). Pasa!8
(2)Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) oleh lnstansi yang memerlukan tanah disampaikan kepada gubemur. (I) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 5 ayat (I) ditetapkan oleh pimpinan lnstansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(7)Studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f, merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a sampai dengan huruf e dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanaan, atau studi keagamaan, sebagai antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk kepentingan umum.
1. f.melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanab bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh gubernur.
2. e.mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;dan
3. d.menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; C. me1aksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
4. b.melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
5. a.melaksanakan pemberitabuan rencana pembangunan; Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas:

Pasal 10

(2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur membentuk sekretariat persiapan Pengadaan Tanab yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.
(1)Tim Persiapan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), beranggotakan bupati/walikota, satuan kerja perangkat daerab provinsi terkait, lnstansi yang memerlukan tanah, dan Instansi terkait lainnya. Pa.al9
(2)Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), gubemur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2)Pemberitahuan ...
(1)Pemberitahuan rencana pembangunan oleh Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan.

Pasal 12

(4)Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditandatangani oleh Ketua Tim Persiapan.
1. f.informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. e.perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
3. d.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
4. c.tahapan rencana Pengadaan Tanah;
5. b.letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
6. a.maksud dan tujuan rencana pembangunan;
(3)Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat informasi mengenai:
(1)Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan.
(2)Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dalam waktu paling lama 20 (dua pu1uh) hari kerja sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh gubemur.

Pasal 11

Pemberitahuan Rencana Pembangunan

(2)Bukti ... (I) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e disampaikan kepada masyarakat pada reneana lokasi pembangunan melalui lurahjkepala desa atau nama lain dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pereneanaan Pengadaan Tanah diterima secara resrni oleh gubernur. Pasa! 14
(2)Pelaksanaan sosiaJisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Persiapan.
(3)Hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen perternuan yang ditandatangani oleh ketua Tim Persiapan atau pejabat yang ditunjuk. (I) Undangan sosiaJisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.

Pasal 13

(3)Pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui media eetak atau media elektronik,
1. c.surat pemberitahuan.
2. b.tatap muka; atau
3. a.sosialisasi;
(2)Pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (I). dilaksanakan dengan cara: PRE$JOEN
(2)Pihak ...
(1)Pihak yang Berhak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 16 berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagarnaan, atau instansi pemerintah yang merniliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 17

Peraturan turunan (17)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 74 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 17

Peraturan turunan (17)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 156 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 74 Tahun 2014