Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012
- Nomor
- 71
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 104
MEMUTUSKAN: ... Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); tentang Untuk Republik Bagi Pembangunan (Lembaran Negara Pengadaan Tanah Kepentingan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20122. I. Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat bahwa untuk meIaksanakan ketentuan PasaI 53 ayat (3) dan Pasa! 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang PenyeIenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Menimbang PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA PENYELENGGARAANPENGADAANTANAH BAGI PEMBANGUNANUNTUK KEPENTINGANUMUM TENTANG NOMOR71 TAHUN2012 PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA
S. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
KETENTUANUMUM BAB I PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Menetapkan MEMUTUSKAN :
FJRE$IDEN
BAB I
Dasar Perencanaan Bagian Kesatu PERENCANMN PENGADAANTANAH BABII
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:
PasalS Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, didasarkan atas:
tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.
PRESIOEN
PRESIOEN
(I) Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 ayat (2). Pasa!8 Bagian Kesatu BABlll PERSIAPANPENGADAANTANAH
(I) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 5 ayat (I) ditetapkan oleh pimpinan lnstansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk.
Bagian ...
C. me1aksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bertugas:
Pa.al9
(1), gubemur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
Pemberitahuan Rencana Pembangunan
(I) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e disampaikan kepada masyarakat pada reneana lokasi pembangunan melalui lurahjkepala desa atau nama lain dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pereneanaan Pengadaan Tanah diterima secara resrni oleh gubernur. Pasa! 14
(I) Undangan sosiaJisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah/kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pertemuan dilaksanakan.
dilaksanakan dengan cara: PRE$JOEN
- Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)