Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007
- Nomor
- 64
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4741);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KEPJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan
BAB II
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi
Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :
Bagian Ketiga Susunan Organisasi
Paragraf Pertama Sekretariat
Sekretariat Inspektorat provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminsitratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat provinsi, kabupaten/kota.
Sekretariat Inspektorat provinsi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:
Sekretariat Inspektorat provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)