DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2007

Nomor: 64
Tahun: 2007
Ditetapkan: 20 November 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa organisasi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota diatur tersendiri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KEPJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur.
2.Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
3.Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.
4.Kelompok jabatan fungsionai adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur.
2.Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
3.Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.
4.Kelompok jabatan fungsionai adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Inspektorat provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah provinsi.
(2)Inspektorat kabupaten/kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

(1)Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
(2)Inspektorat kabupten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa,

Pasal 4

Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

a.perencanaan program pengawasan;
b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Inspektorat provinsi, kabupaten/kota terdiri atas :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat;
3. c.Inspektur Pembantu; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf Pertama Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Inspektorat provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan adminsitratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat provinsi, kabupaten/kota.

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat provinsi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
b.penghimpunan, pengelolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
c.penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
d.penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
e.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

a.Subbagian Perencanaan;
b.Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c.Subbagian Administrasi dan Umum.

Pasal 9

(1)Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang- undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
(2)Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi :
1. a.pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
2. b.penyusunan anggaran inspektorat;
3. c.penyiapan laporan dan statistik inspektorat;
4. d.penyiapan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa organisasi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota diatur tersendiri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Departemen Dalam Negeri; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KEPJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur.
2.Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
3.Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.
4.Kelompok jabatan fungsionai adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur.
2.Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.
3.Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.
4.Kelompok jabatan fungsionai adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Inspektorat provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah provinsi.
(2)Inspektorat kabupaten/kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

(1)Inspektorat provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
(2)Inspektorat kabupten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa,

Pasal 4

Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

a.perencanaan program pengawasan;
b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Inspektorat provinsi, kabupaten/kota terdiri atas :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat;
3. c.Inspektur Pembantu; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional. Paragraf Pertama Sekretariat

Pasal 6

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat provinsi, dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
b.penghimpunan, pengelolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
c.penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
d.penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
e.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 8

Sekretariat Inspektorat provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

a.Subbagian Perencanaan;
b.Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
c.Subbagian Administrasi dan Umum.

Pasal 9

(1)Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang- undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
(2)Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi :
1. a.pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
2. b.penyusunan anggaran inspektorat;
3. c.penyiapan laporan dan statistik inspektorat;
4. d.penyiapan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan turunan (10)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014