(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
a.jenis sumber air;
b.lokasi sumber air;
c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e.kualitas air; dan
f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3)Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi daerah.
(4)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 9-1-2019 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, BUDHI SARWONO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 9-1-2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (5/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pemungutan Pajak Daerah sebagai salah satu sektor dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, namun dalam implementasinya banyak wajib pajak yang tidak dengan suka rela membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan tarif yang dibebankan terlalu tinggi terutama untuk tarif Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, sehingga sebagai upaya untuk memperingan wajib pajak dalam pembayaran pajak daerah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menurunkan tarif dengan pertimbangan bahwa dengan diturunkannya tarif pajak daerah, maka dapat memperluas basis pajak dengan menambah jumlah pengusaha kena Pajak di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dalam hal nilai pasar hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 270