DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2015 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Dokumentasi dan Informasi Hukum|49 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44;
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Produk-Produk Hukum di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum|50 Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

1.Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini.

Pasal 3

1.Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara: a.

b.Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1)Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
(2)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(3)Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
1. a.Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus); W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) Keterangan: W = Dana Desa setiap Desa Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan Dokumentasi dan Informasi Hukum|51
2. b.Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
3. c.Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
(4)Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
1. a.APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
2. b.Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
(5)Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.
(6)Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi ... (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

(1)Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3)Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
(4)Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
(2)Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
2. b.Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 5 Tahun 2015