DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 September 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai pembentukan Panitia Pemilihan TIngkat Kabupaten dan tata cara pencalonan lurah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menentukan Lurah sebagai salah satu aparat penyelenggara pemerintahan Kalurahan, diperlukan mekanisme pemilihan Lurah yang demokratis, adil, dan partisipatif;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodir kebutuhan hukum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122), diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. 3
4.Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik Kalurahan adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5.Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6.Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
7.Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah. 9a. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
10.Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
11.Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
12.Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13.Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
14.Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15.Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
16.Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
17.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah. 4
20.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22.Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
23.Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
24.Bupati adalah Bupati Bantul.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Pengarah, dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah;
2. b.Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
3. c.Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
4. d.Sekretaris, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
5. e.Anggota, terdiri atas Panewu dan unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
6. f.Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
(3)Dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panewu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
(4)Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua, dijabat oleh Panewu Anom;
2. b.Wakil Ketua, dijabat oleh Kepala Jawatan Praja; dan
3. c.Anggota terdiri atas unsur perangkat Kapanewon.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah; 5
b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
c.memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara secara elektronik;
d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
e.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
f.melakukan penghitungan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. 4.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas:

a.mengoordinasikan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
b.melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
c.memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam seluruh tahapan Pemilihan Lurah;
d.melakukan pendampingan dan memastikan terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
e.menyampaikan hasil evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
1. 5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
2. b.membantu penyelesaian masalah yang terjadi selama masa Pemilihan Lurah;
3. c.memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
4. d.mempertanggungjawabkan terselenggaranya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah. 6
  1. 6.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris; dan
3. c.Anggota.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berasal dari:
1. a.3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan;
2. b.3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
3. c.3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat.
(3)Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
(4)Penetapan jabatan dalam Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

7.Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan:
1. a.tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan; dan
2. b.tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah.
(2)Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.orang tua/mertua;
2. b.istri/suami, anak/menantu; atau
3. c.saudara kandung.
(3)Dalam hal terdapat anggota Panitia Pamilihan Tingkat Kalurahan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Kalurahan mengganti anggota Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dimaksud dari unsur yang sama.

8.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mempunyai tugas:
1. a.menyusun proposal, merencanakan dan mengajukan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah kepada Lurah;
2. b.melakukan sosialisasi Pemilihan Lurah;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih; 7
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Lurah;
5. e.menetapkan Bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.membentuk KPPS;
9. i.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
10. j.melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
11. k.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
12. l.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Lurah lainnya kepada KPPS;
13. m.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Lurah;
14. n.menyampaikan Calon Lurah terpilih kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan;
15. o.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
16. p.mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf n; dan
17. q.menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3)Dalam melaksanakan tugas Pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan contoh format peraturan tata tertib Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
(2)KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari unsur:
1. a.Dukuh pada Padukuhan yang bersangkutan;
2. b.lembaga kemasyarakatan pada Padukuhan yang bersangkutan;
3. c.tokoh masyarakat; dan/atau
4. d.anggota perlindungan masyarakat Padukuhan. 8
(3)Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterwakilan perempuan.
(4)Dalam hal satu Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya pada salah satu KPPS.
(5)Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
1. a.mempunyai hubungan keluarga antar anggota KPPS; dan
2. b.mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah.
(6)Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b meliputi:
1. a.orang tua/mertua;
2. b.istri/suami, anak/menantu; atau
3. c.saudara kandung.
  1. 11.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS sesuai ketentuan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 13A

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019