DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 169

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemilihan; Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan; Lurah, Pamong Kalurahan, dan Pegawai Negeri SIpil sebagai Calon Lurah; Larangan Lurah; Pemberhentian Lurah; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipimpin oleh Lurah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan Lurah yang melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa perlu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2.Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. 4
4.Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik Kalurahan adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5.Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6.Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan KeLurahan, khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu.
7.Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
10.Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
11.Bakal Calon Lurah adalah warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
12.Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13.Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
14.Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15.Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara. 5
16.Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
17.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
20.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22.Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
23.Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
24.Bupati adalah Bupati Bantul.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMILIHAN

Pasal 2

(1)Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan.
(2)Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3)Pemilihan Lurah dilakukan secara serentak bergelombang. 6

Pasal 3

(1)Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
(2)Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan dan penghitungan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 6

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. b.Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan; 7
3. c.Sekretaris, dijabat oleh Kepala Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan;
4. d.Anggota, terdiri atas Panewu dan unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
5. e.Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
(3)Dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panewu membentuk Tim Monitoring Tingkat Kapanewon berdasar kewenangan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara secara elektronik.
5. e.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan
7. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal pemilihan Lurah dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.

Pasal 9

(1)Badan Permusyawaratan Kalurahan memberitahukan tentang akhir masa jabatan kepada Lurah. 8
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah.
(3)Lurah menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 10

(1)Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk Panita Pemilihan Tingkat Kalurahan.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(3)Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan.
(4)Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Isi peraturan

Teks169PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023