DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 182

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemilihan; Pengangkatan; Masa Jabatan Lurah; Lurah, Pamong Kalurahan, Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia sebagai Calon Lurah; Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Lurah; Larangan Lurah; Pemberhentian Lurah; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipimpin oleh Lurah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan Lurah yang melibatkan partisipasi masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3.Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah. 3
4.Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
5.Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
6.Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
7.Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
8.Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.
9.Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
10.Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
11.Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
12.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
13.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
14.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
15.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
16.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK, yang berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
20.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
21.Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
22.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
23.Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
24.Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
25.Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26.Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
27.Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
28.Bupati adalah Bupati Bantul.
29.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMILIHAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pemilihan Lurah.
(2)Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 3

(1)Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan.
(2)Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 4

(1)Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara serentak bergelombang di Daerah.
(2)Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah;
2. b.kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
(3)Ketentuan mengenai waktu Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Bamuskal bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Tanggung jawab Bamuskal dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 5
1. a.melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
2. b.memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi selama masa Pemilihan Lurah;
3. c.memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
4. d.mempertanggungjawabkan terselenggaranya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah di tingkat Kalurahan;
5. e.memastikan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah telah dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
6. f.mengetahui peraturan tata tertib Pemilihan Lurah;
7. g.mengetahui DPT;
8. h.mengetahui penetapan Calon Lurah;
9. i.melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan
10. j.menetapkan Calon Lurah Terpilih.

Pasal 6

Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan dan penghitungan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 7

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.pengarah, dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah;
2. b.ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
3. c.wakil ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
4. d.sekretaris, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
5. e.anggota, terdiri atas unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
6. f.sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
(3)Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
3. c.memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara apabila dilakukan secara elektronik;
4. d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
5. e.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah; 6
6. f.memfasilitasi pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
7. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Panewu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
(2)Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.pengarah, dijabat oleh forum koordinasi pimpinan Kapanewon;
2. b.ketua, dijabat oleh Panewu Anom;
3. c.wakil ketua, dijabat oleh Kepala Jawatan Praja; dan
4. d.anggota terdiri atas unsur perangkat Kapanewon.
(3)Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
2. b.melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah ditingkat kalurahan;
3. c.memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon;
4. d.melakukan pendampingan dan memastikan terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
5. e.menyampaikan hasil evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
(4)Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panewu.

Pasal 9

(1)Bamuskal memberitahukan tentang akhir masa jabatan Lurah kepada Lurah.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah.
(3)Lurah menyampaikan laporan akhir masa jabatan Lurah kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Lurah.

Pasal 10

(1)Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
(2)Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Lurah.
(3)Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal. 7

Isi peraturan

Teks182PDFHirarki

Memuat teks peraturan…