DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupeten Bantul sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); 3
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
10.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2.Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara sederhana, tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3.Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
4.Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
5.Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
6.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor;
7.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
8.Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
9.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10.Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 5
11.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12.Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
13.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
14.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15.Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
16.Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di bidang kepariwisataan.
17.Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk menyelenggarakan tempat usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
18.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
19.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus Minuman Beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
20.Daerah adalah Kabupaten Bantul
21.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22.Bupati adalah Bupati Bantul.
23.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan.

Pasal 3

Pengaturan pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan bertujuan untuk:

a.melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol;
b.menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi tindak kekerasan dan kriminalitas sebagai dampak dari Minuman Beralkohol;
c.memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Beralkohol Tradisonal; dan
d.melakukan pelarangan terhadap kegiatan memproduki, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Oplosan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perizinan Minuman Beralkohol;
b.pengendalian Minuman Beralkohol;
c.pengawasan Minuman Beralkohol; dan
d.pelarangan minuman oplosan.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI

Pasal 5

Jenis Minuman Beralkohol terdiri atas:

a.produksi dalam negeri;
b.impor; dan
c.tradisional.

Pasal 6

Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut:

a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen); 7
b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 7

Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan upacara budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.

Pasal 8

(1)Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi standar mutu produk.
(2)Pengujian standar mutu produk sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang obat dan makanan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A dalam Daerah wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohok golongan A (SKP-A) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
(2)Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A dalam Daerah wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.
(3)Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C dalam Daerah wajib memiliki SIUP-MB. 8

Pasal 10

Bupati melimpahkan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2026