DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1; Menghapus ketentuan Pasal 8; Mengubah ketentuan Pasal 9; Menghapus ketentuan Bab III; Menghapus ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19; Mengubah ketentuan Pasal 20; Mengubah ketentuan Pasal 23; Menghapus ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua Bab IV; Menghapus ketentuan Pasal 25; Mengubah ketentuan Pasal 26; Mengubah ketentuan Pasal 37; Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 37A; Menghapus ketentuan Pasal 38; Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 41; Mengubah ketentuan Pasal 43;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan perizinan bagi perusahaan yang bertindak sebagai penjual langsung atau pengecer yang memperdagangkan minuman beralkohol, perlu disesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 152). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 152), diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2.Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3.Minuman Oplosan Beralkohol yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu, atau menyeduh dengan bahan berbahaya yang bereaksi menjadi racun dan membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.
4.Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
5.Pengawasan adalah kegiatan mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
6.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
7.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
8.Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
9.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10.Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11.Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12.Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
13.Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT- MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
14.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15.Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 4
16.Hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klab malam adalah hotel, restoran dan bar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di bidang kepariwisataan.
17.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
19.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus Minuman Beralkohol yang akan diedarkan.
20.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
21.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22.Bupati adalah Bupati Bantul.
23.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Pasal 8 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Perusahaan yang bertindak sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol wajib memiliki Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
(2)Setiap orang yang melakukan usaha sebagai Penjual Langsung atau Pengecer yang memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan
2. b.penutupan kegiatan usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Bagian Kedua Bab III dihapus.
5.Pasal 18 dihapus.
6.Pasal 19 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pengadaan Minuman Beralkohol meliputi:

a.produksi Minuman Beralkohol oleh Produsen; dan
b.impor Minuman Beralkohol oleh Importir.
1. 8.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Peredaran Minuman Beralkohol dilarang dilakukan pada:

a.pemukiman masyarakat;
b.minimarket; 5
c.gelanggang remaja;
d.kaki lima;
e.terminal;
f.stasiun;
g.kios kecil;
h.warung;
i.tempat karaoke;
j.kafe;
k.toko;
l.penginapan remaja;
m.pasar tradisional;
n.tempat keramaian;
o.bumi perkemahan;
p.tempat wisata;
q.tempat yang berdekatan dengan:
1. 1.tempat ibadat:
2. 2.lembaga pendidikan;
3. 3.asrama pelajar;
4. 4.asrama mahasiswa; dan/atau
5. 5.rumah sakit.
6. 9.Paragraf 2 Bagian Kedua Bab IV dihapus.
7. 10.Pasal 25 dihapus.
8. 11.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Sistem penjualan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri atas:
1. a.penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat; dan
2. b.penjualan Minuman Beralkohol secara eceran.
(2)Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dijual di:
1. a.hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5;
2. b.restoran bintang 3; dan
3. c.bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4 dan bintang 5.
(3)Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dijual di TBB.
(4)Setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan usaha.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

12.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C, termasuk didalamnya minuman hasil oplosan atau enceran, dan jenis Minuman Beralkohol lainnya. 6
(2)Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual Minuman Beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas persen) dan golongan C.
(3)Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 23.
(4)Setiap orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dilarang menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol.
(5)Setiap orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan Minuman Beralkohol secara dalam jaringan (daring) termasuk sistem layanan antar.
(6)Perusahaan dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
(7)Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada pembeli yang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

13.Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1)Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional.
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan
2. b.penutupan usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

14.Pasal 38 dihapus.
15.Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.memberikan laporan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peredaran, penjualan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan;
2. b.memberikan saran dan pertimbangan kepada pemangku kepentingan dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan/atau
3. c.mengadakan sosialisasi dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan. 7
  1. 16.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 37A, dan/atau Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Agustus 2025 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 11 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 5,16/2025) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN I. UMUM Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan. Pelayanan kesehatan ini termasuk didalamnya kewajiban negara untuk memproteksi masyarakatnya agar tidak mendapatkan minuman dan makanan berbahaya yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Minuman keras atau Minuman Beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang apabila dikonsumsi secara berlebihan. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, yang bila dikonsumsi berlebihan, Minuman Beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Dalam bidang pariwisata, keberadaan Minuman Beraklohol ini dapat sebagai salah satu faktor pendukung sektor pariwisata yang dapat menarik wisatawan mancanegara. Namun demikian pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin juga merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek perikehidupan masyarakat. Disamping Minuman Beralkohol, di masyarakat berkembang peredaran Minuman Oplosan yang peredarannya meresahkan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, ketenteraman maupun ketertiban umum. Oleh karena itu Peraturan Daerah yang ada saat ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas. Angka 2

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 37

Pasal 37A

Pasal 41

Pasal 43

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 37

Pasal 37A

Pasal 41

Pasal 43

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2026