(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 37A, dan/atau Pasal 39 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 11 Agustus 2025 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 11 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 5,16/2025) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN I. UMUM Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan. Pelayanan kesehatan ini termasuk didalamnya kewajiban negara untuk memproteksi masyarakatnya agar tidak mendapatkan minuman dan makanan berbahaya yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Minuman keras atau Minuman Beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang apabila dikonsumsi secara berlebihan. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, yang bila dikonsumsi berlebihan, Minuman Beralkohol dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Dalam bidang pariwisata, keberadaan Minuman Beraklohol ini dapat sebagai salah satu faktor pendukung sektor pariwisata yang dapat menarik wisatawan mancanegara. Namun demikian pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin juga merupakan permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak, baik aparat pemerintah, tokoh masyarakat maupun masyarakat pada umumnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial, keagamaan, ketertiban dan seluruh aspek perikehidupan masyarakat. Disamping Minuman Beralkohol, di masyarakat berkembang peredaran Minuman Oplosan yang peredarannya meresahkan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, ketenteraman maupun ketertiban umum. Oleh karena itu Peraturan Daerah yang ada saat ini yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1