DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (2) huruf l dan huruf p dihapus, Ketentuan Pasal 22 huruf e dihapus, Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), Ketentuan Pasal 26 diubah, Ketentuan Pasal 27A dihapus, Ketentuan Pasal 45A dihapus, Ketentuan Pasal 45B dihapus, Ketentuan Pasal 45C dihapus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaran Desa mengatur Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
c.bahwa dalam pelaksanaan seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik belum diatur secara detail dalam Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaran Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 66); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 66), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (2) huruf l dan huruf p dihapus, huruf k diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf t dan huruf u, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Pendaftaran calon lurah desa dimulai sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Calon Lurah Desa wajib memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia cuti bagi Calon Lurah Desa yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;
8. h.tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
9. i.mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 4
10. j.mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. k.bersedia berhenti tetap bagi calon Lurah Desa yang berasal dari BPD;
12. l.dihapus;
13. m.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
14. n.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
15. o.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. p.dihapus;
17. q.berbadan sehat;
18. r.bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
19. s.tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
20. t.bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Desa terpilih;dan
21. u.telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi calon lurah desa yang masih menjabat lurah desa atau sebutan lainnya dari luar desa.
  1. 2.Ketentuan Pasal 22 huruf e dihapus, huruf k diubah, dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat mendaftarkan sebagai Calon Lurah Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermeterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
b.fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
c.fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d.Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
e.Dihapus.
f.Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
g.Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
h.Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
i.Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 5
j.Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
2. 2.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. 2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. 3.bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai lurah desa;
4. 4.tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
5. 5.tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. 6.bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
7. 7.bersedia berhenti tetap apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari anggota BPD;
8. 8.bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;dan
9. 9.bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Desa terpilih.
l.Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
m.Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi calon lurah desa yang masih menjabat lurah desa atau sebutan lainnya dari luar desa.
1. 3.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan bakal calon Lurah Desa menjadi calon Lurah Desa.
(2)Calon Lurah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri. 6 (2a) Calon Lurah Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa yang dianggarkan dalam APBDesa dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Lurah Desa pada pemilihan Lurah Desa berikutnya.
(2b)Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa.
(3)Calon Lurah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender.

4.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan seleksi tambahan dan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
(2)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembobotan dan test potensi akademik.
(3)Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
2. b.tingkat pendidikan;dan
3. c.usia.
(4)Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dengan nilai sebagai berikut :
1. a.pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan :
  1. 1.memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 20
  2. 2.tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan : 0
2. b.tingkat pendidikan :
  1. 1.SMP : 15
  2. 2.SMA : 25
  3. 3.D1 dan D2 : 35
  4. 4.D3 : 40
  5. 5.D4 dan S1 : 55
  6. 6.S2 : 60
  7. 7.S3 : 70
3. c.Usia : 10
(5)Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :
1. a.soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
2. b.soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus). 7
(6)Soal seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(7)Dokumen hasil seleksi tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan tersegel.
(8)Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam menentukan nilai rangking bakal calon Lurah Desa.
(9)Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan bakal calon Lurah Desa berdasarkan rangking hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada papan pengumuman desa setempat.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 27A dihapus.
6.Ketentuan Pasal 45A dihapus.
7.Ketentuan Pasal 45B dihapus.
8.Ketentuan Pasal 45C dihapus. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Agustus 2017 BUPATI BANTUL, ttd. SUHARSONO Diundangkan di Bantul pada tanggal 30 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, Ttd. RIYANTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 8,36 /2017) 1 PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2017 T E N T A N G PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA I. UMUM Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa pada tanggal 18 Mei 2016. Dalam perjalanannya setelah Peraturan Daerah tersebut diimplementasikan, pada tanggal 23 Agustus 2016 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait aturan domisili bagi calon Kepala Desa, dengan Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015. Di samping telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tersebut, ternyata Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain menyebutkan bahwa untuk persyaratan Calon Kepala Desa yang berasal dari anggota BPD harus menyertakan keterangan sanggup untuk berhenti secara tetap. Persyaratan tersebut menjadi berbeda sekali dengan persayatan dalam Perda 03 tahun 2015 beserta perubahannya yang sebatas mensyaratkan untuk berhenti sementara. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengkatan dan Pemberhentian Lurah Desa juga masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah pelaksanaan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa. Pemahaman ujian melalui tes potensi akademik ditafsirkan sendiri-sendiri oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa. 2 Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengkatan dan Pemberhentian Lurah Desa perlu dilakukan penyempurnaan yang kedua kalinya, sehingga nantinya Perda tersebut menjadi lebih implementatif berdaya guna dan menjamin kepastian hukum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Pengumuman secara jujur dan terbuka dalam bentuk tertulis ditempel pada papan pengumuman di wilayah desa setempat. Huruf o Cukup jelas Huruf p Cukup jelas Huruf q Cukup jelas Huruf r Cukup jelas Huruf s Cukup jelas 3 Huruf t Cukup jelas Huruf u Cukup jelas Angka 2

Pasal 22

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Angka 1 Pengumuman secara jujur dan terbuka dalam bentuk tertulis ditempel pada papan pengumuman di wilayah desa setempat. Angka 2 Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Angka 3

Pasal 24

Cukup jelas Angka 4

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. 4 Ayat (6) Pelaksanaan seleksi tambahan dengan test potensi akademik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak ketiga dituangkan dalam bentuk Perjanjian kerjasama antara Panitia Tingkat Desa dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 80

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 26

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 24

Pasal 26

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2016