DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan, penambahan dan penghapusan, dan dilaksanakan melalui Perubahan Peraturan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3 2016
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA. 4 2016 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus dan angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantul.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9.Dihapus.
10.Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Lurah Desa antarwaktu.
13.Pemilihan Lurah Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Lurah Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5 2016
14.Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15.Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Desa.
16.Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
17.Bakal calon Lurah Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Desa.
18.Calon Lurah Desa adalah bakal calon Lurah Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah Desa.
19.Calon Lurah Desa Terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
20.Penjabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu.
21.Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara.
22.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah Desa.
23.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah Desa.
26.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
2.Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 6 2016

Pasal 5

Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan dan penghitungan suara; dan
d.penetapan.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Penanggung jawab pelaksanaan pemilihan Lurah Desa adalah BPD.
(2)BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan Keputusan BPD, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Lurah Desa.
(3)Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah yang dilakukan BPD dengan menunjuk 9 (sembilan) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari :
1. a.3 (tiga) orang dari Pamong Desa;
2. b.3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
3. c.3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat;
(4)Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan.
(5)BPD harus memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan BPD ditetapkan.
(6)Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melewati batas waktu yang diberikan, BPD harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.
(7)Camat harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan dari BPD diterima.
(8)Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan pengumuman pengisian Lurah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa. 7 2016

4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2(dua) Pasal baru yakni Pasal 7A, dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan KPPS.

Pasal 7B

Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Lurah Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Keputusan Lurah Desa.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Lurah Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Lurah Desa;
5. e.menetapkan bakan calon Lurah Desa yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.membentuk KPPS;
9. i.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
10. j.melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
11. k.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
12. l.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
13. m.menyampaikan calon Lurah Desa terpilih kepada BPD; dan
14. n.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak. 8 2016
(3)Dalam melaksanakan tugas pemilihan Lurah Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

6.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

(1)Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2)KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang unsurnya dapat berasal dari :
1. a.Lembaga kemasyarakatan pada pedukuhan yang bersangkutan;
2. b.Tokoh masyarakat; dan
3. c.Anggota Perlindungan Masyarakat Pedukuhan; dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
(3)KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Lurah Desa sesuai ketentuan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Desa.

7.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
3. c.Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
4. d.Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. 9 2016
(3)Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

8.Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dukuh.
(3)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(4)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Lurah Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat meminta kepada bakal Calon Lurah Desa untuk menunjukkan dokumen asli terhadap fotocopy persyaratan calon Lurah Desa untuk mencocokkan keaslian dokumen. 10 2016
(3)Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(4)Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(5)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

10.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 23

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 7B

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 23

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017