DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yaitu tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Anggaran penyelenggaraan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dan lebih mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka perlu merubah peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 SALINAN 2 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 3 Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS dan BUPATI BANYUMAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 huruf c, huruf d angka 13, angka 17 dan angka 18, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; 4
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi usaha kecil dan menengah dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
10. 10.Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan prasarana pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak, sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner, dan sub urusan perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan hewan dan ternak; 5
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan prasarana, sarana dan utilitas umum;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. 14.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
16. 16.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang Perdagangan;
17. 17.Dinas Perhubungan Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
18. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan; 6
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tipe A melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tipe A melaksanakan fungsi sub urusan Pemerintahan bidang bencana.
7. 2.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Dihapus.
(2)Anggaran penyelenggaraan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan mengenai anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diundangkan.

3.Pasal 12 dihapus
4.Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008, Nomor 4 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 7 dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
5. e.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
6. f.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 13 Desember 2019 BUPATI BANYUMAS, ttd ACHMAD HUSEIN Diundangkan di Purwokerto Pada tanggal 13 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS ttd WAHYU BUDI SAPTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 7 Salinan sesuai aslinya, Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas, ttd SUGENG AMIN, SH., MH., Pembina Tk. I NIP. 196701281993021001 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS A. UMUM Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah telah berubah sehingga Perangkat Daerah yang sekarang ini ada, harus menyesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Daerah. Dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dibentuklah Perangkat Daerah yang menggantikan Perangkat Daerah yang sudah ada dengan memperhatikan asas-asas :
1. a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
2. b.efisiensi;
3. c.efektivitas;
4. d.pembagian habis tugas;
5. e.rentang kendali;
6. f.tata kerja yang jelas; dan
7. g.fleksibilitas. Disamping itu, pembentukan Perangkat Daerah menerapkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah. 10 B. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 21

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 11

Pasal 16

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 11

Pasal 16

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016