DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan meliputi : Asas, sasaran, kriteria dan indikasi; Hak dan Tanggungjawab Fakir Miskin; Pendataan; Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan; Strategi dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Kelembagaan; Pelaksanaan Koordinasi; Hubungan Kerja; Pembinaan; Peranserta Masyarakat dan Pelaku Usaha; Pengaduan Masyarakat; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan;
c.bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kesejahteraan sosial termasuk masalah kemiskinan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya;
d.bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab negara dalam kapasitasnya sebagai pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penanggulangan Kemiskinan. 1 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 3 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
22.Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang 4 Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
23.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
24.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 68);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuaten Banyuwangi;
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyuwangi; 5
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
7.Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara;
8.Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial;
9.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan pertisipasi;
10.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dengan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah samai derajat ketiga;
12.Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya;
13.Warga miskin adalah seorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan atau hak-hak dasarnya;
14.Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disebut juga (RTS) adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin;
15.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
16.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; 6
17.Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten Banyuwangi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan;
18.Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPKKec adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan;
19.Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat satgas PKDes/Kel adalah satuan tugas percepatan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan;
20.Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
21.Wilayah penanggulangan kemiskinan adalah seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi; dan
22.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penaggulangan Kemiskinan meliputi:

a.Asas, Sasaran, Kriteria dan Indikasi;
b.Hak Dan Tanggung Jawab Fakir Miskin;
c.Pendataan;
d.Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan;
e.Strategi Dan Program Percepatan Penaggulangan Kemiskinan;
f.Kelembagaan;
g.Pelaksanaan Koordinasi;
h.Hubungan Kerja;
i.Pembinaan;
j.Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
k.Pengaduan Masyarakat;
l.Monitoring Dan Evaluasi;
m.Pendanaan;
n.Larangan;
o.Ketentuan Penyidikan;
p.Ketentuan Pidana; dan
q.Ketentuan Penutup.

BAB III

ASAS, SASARAN, KRITERIA DAN INDKASI

Pasal 3

Penanganan Kemiskinan berasaskan:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial; 7
c.nondiskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan; dan
f.pemberdayaan.

Pasal 4

(1)Sasaran penanganan kemiskinan ditujukan kepada:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga;
3. c.kelompok; dan/atau
4. d.masyarakat.
(2)Lokasi sasaran penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.Kawasan Pedesaan;
2. b.Kawasan Perkotaan;
3. c.Kawasan Pesisir;
4. d.Kawasan Perkebunan.

Pasal 5

Kriteria penentuan kualifikasi miskin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Indikasi keluarga miskin antara lain meliputi :

1.Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal;
2.Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal;
3.Jenis lantai tempat tinggal terluas;
4.Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas;
5.Fasilitas tempat buang air besar (MCK);
6.Sumber Air Minum;
7.Sumber Penerangan Rumah Tangga;
8.Jenis bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-hari;
9.Frekuensi Makan Dalam Sehari;
10.Konsumsi Protein;
11.Kepemilikan Sandang;
12.Kemampuan Akan Fasilitas Kesehatan;
13.Dalam rumah tangga adanya anak usia sekolah;
14.Pendapatan Per kapita Perbulan;
15.Pekerjaan;
16.Kepemilikan Aset;
17.Perokok;
18.Kepemilikan HP; 8

BAB IV

HAK DAN TANGGUNG JAWAB FAKIR MISKIN

Pasal 7

Fakir miskin berhak:

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 8

Fakir Miskin memiliki tanggung jawab yang terdiri atas:

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
d.berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

BAB V

PENDATAAN

Pasal 9

Sumber data awal diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 10

(1)fakir miskin yang belum terdaftar dan/atau terdata dapat diusulkan kepada lurah atau kepala desa.
(2)Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa.
(3)Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati melalui camat. 9
(4)Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas yang menunjukkan sebagai warga miskin.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian kartu identitas warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015