DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016

Nomor: 49
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas komunikasi, informatika dan persandian; 3. Susunan Organisasi; 4. Rincian Tugas dan Fungsi; 5. Tata Kerja; 6. Ketentuan Lain-lain; 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKADAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

a.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
b.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
c.Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
d.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
e.Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
f.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan PersandianKabupaten Banyuwangi

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah;
(2)Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 3
(3)Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
(4)Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan Informatika, persandian, dan statistik;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibibidang komunikasi dan Informatika, persandian, dan statistik;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Komunikasi;
4. d.Bidang Teknologi Informatika;
5. e.Bidang Statistik dan Persandian;
6. f.UPTD;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
1. a.Sub Bagian Umumdan Keuangan;
2. b.Sub Bagian Penyusunan Program.
(4)Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
1. a.Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik;
2. b.Seksi Komunikasi dan Media Massa; 4
(5)Bidang Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
1. a.Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika;
2. b.Seksi Aplikasi dan Tatakelola Teknologi Informatika.
(6)Bidang Statistikdan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
1. a.Seksi Statistik;
2. b.Seksi Persandian.

Pasal 4

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2)Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat
(4), (5), dan (6) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
(3)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf a dan b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(4)Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4), (5) dan
(6)huruf a dan b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a.menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
b.merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPT Dinas;
c.melaksanakan program dan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
d.mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
e.mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
f.melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas; 5
g.menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
h.melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
i.menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
j.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan dibidangkomunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
k.melaporkan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
l.melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas;
m.melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
n.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
2. b.penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
3. c.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
5. e.pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
6. f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dantatalaksana;
7. g.penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; 6
8. h.pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
9. i.pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
10. j.pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu(IKI);
11. k.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretaris mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
2. b.melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
3. c.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
4. d.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. e.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
6. f.melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
7. g.melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
8. h.melaksanakan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas
9. i.melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
10. j.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
11. k.melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dantatalaksana;
12. l.melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
13. m.melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
14. n.mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
15. o.mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu(IKI)
16. p.mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis(Renstra) dinas; 7
17. q.mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunanserta kegiatan operasional dinas;
18. r.mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu;
19. s.mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas dan individu;
20. t.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan dinas;
21. u.mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhirtahun;
22. v.mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
23. w.melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
24. x.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
25. y.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 7

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. b.melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
3. c.mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan standar kompetensi teknis pada dinas ;
4. d.melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
6. f.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja dinas; 8
2. b.melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
3. c.menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas;
4. d.menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan ;
5. e.menyiapkan bahan utnuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
6. f.menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. g.menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
8. h.memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penelokan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi;
9. i.menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung ke rekening umum kas daerah;
10. j.melaksanakan penerbitan pajak daerah;
11. k.melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
13. m.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(3)Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. b.menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
3. c.menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
4. d.menyusun perencanaan strategis (Renstra) dinas;
5. e.menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
6. f.menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) dan penilaian/pengukuran kinerja;
7. g.menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas;
8. h.menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
9. i.mengkoordinasikan dan menyusun Indikator Kinerja Individu (IKU) pegawai di lingkungan dinas;
10. j.mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;
11. k.menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja dinas;
12. l.melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dinas;
13. m.melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 9
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
15. o.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 8

(1)Bidang Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), Bidang Komunikasi mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
3. c.pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
4. d.penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
5. e.pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
6. f.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang komunikasi publik pemerintah daerah;
7. g.pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang komunikasi publik pemerintah daerah;
8. h.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi publik pemerintah daerah;
9. i.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Kepala Bidang Komunikasi mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Komunikasi sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. b.menyusun rumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi publik pemerintah daerah;
3. c.melaksanakan kebijakan teknis dibidang komunikasi publik pemerintah daerah;
4. d.mengelola informasi publik pemerintah daerah;
5. e.melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional usaha komunikasi;
6. f.melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan jasa usaha komunikasi dan informasi ;
7. g.melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik Pemda maupun Non Pemda;
8. h.melaksanakan penguatan sinergitas dan kemitraan pemerintah dengan media massa; 10
9. i.melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penertiban, pengawasan, pengendalian, pembinaan penyelenggaraan menara telekomunikasi;
10. j.melaksanakan pengoperasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) serta pemungutan retribusi;
11. k.melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar pelayanan publik (SPP);
12. l.melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
14. n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 9

(1)Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik sesuai rencana kerja dinas;
2. b.penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
3. c.menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
4. d.mengumpumpulkan pendapat umum (survei, jajak pendapat),
5. e.mengelolapengaduan masyarakat;,
6. f.melaksanakan standardisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral;
7. g.melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
8. h.pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di kabupaten;
9. i.menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. j.melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations),
11. k.menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di kabupaten;
12. l.melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; 11
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
14. n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
(2)Kepala Seksi Komunikasi dan Media Massa mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Komunikasi dan Media Massa sesuai rencana kerja dinas;
2. b.menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta layanan hubungan media di kabupaten;
3. c.menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
4. d.melaksanakan pengelolaan dan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
5. e.melaksanakan pembuatan konten local;
6. f.melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal,
7. g.melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah,
8. h.melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi public;
9. i.melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik di kabupaten;
10. o.melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
11. p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
12. j.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 10

(1)Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pengelolaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang aplikasi informatika pemerintah daerah;
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(1), Bidang Teknologi Informatika mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang e-Government; 12
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis dibidang e-Government;
3. c.pengelolaan, pengembangan, pengamanan dan pelayanan informasi e-Government;
4. d.penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
5. e.penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah;
6. f.pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
7. g.pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
8. h.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang e-Government;
9. i.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyelenggaraan layanan e-Government;
10. j.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala Bidang Teknologi Informatikamempunyaitugas:
1. a.menyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Teknologi Informatika sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. b.menyusun rumusan kebijakan teknis dibidang e- Government;
3. c.melaksanakan kebijakan teknis dibidang e-Government;
4. d.melaksanakan pelayanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center & TIK;
5. e.melaksanakan pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
6. f.melaksanakan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
7. g.melaksanakan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah;
8. h.melaksanakan pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah;
9. i.menyiapkan layanan keamanan informasi e- Government;
10. j.menyelenggarakan dan melaksanakan pengkajian terhadap kebutuhan piranti keras, piranti lunak, sistem jaringan dan aplikasi SITEL;
11. k.penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah;
12. l.menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang e-Government;
13. m.menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pendayagunaan Teknologi Informasi;
14. n.melaksanakan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
15. o.melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
16. p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
17. q.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 13

Pasal 11

(1)Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika sesuai rencana dengan rencana kerja dinas;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan keamanan informasi e-Governmentpemerintah daerah;
3. c.menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)
4. d.melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government,
5. e.melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing;
6. f.melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public;
7. g.melaksanakan layanan filtering konten negative;
8. h.melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra pemerintah;
9. i.melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
10. j.melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
11. k.melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;
12. l.melaksanakan penanganan insiden keamanan informasi;
13. m.melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang keamanan informasi;
14. n.melaksanakan layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik pemerintah daerah;
15. o.menyelenggarakan audit TIK;
16. p.menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
17. q.melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
19. s.melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 14
(2)Kepala Seksi Aplikasi dan Tatakelola Teknologi Informatika mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Aplikasi dan Tatakelola Teknologi Informatika sesuai dengan rencana kerja dinas;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO), pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
3. c.menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi;
4. d.melaksanakan layanan recovery data dan informasi,
5. e.melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
6. f.melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
7. g.melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
8. h.melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan dan public;
9. i.melaksanakan layanan interoperabilitas, layanan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
10. j.melaksanakan layanan Pusat Application Program Interface (API) daerah;
11. k.melaksanakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City);
12. l.melaksanakan layanan Sistem Informasi Smart City;
13. m.melaksanakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
14. n.melaksanakan layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
15. o.menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government pemerintah daerah;
16. p.melaksanakan layanan koordinasi kerja sama lintas perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
17. q.melaksanakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e- Government pemerintah daerah;
18. r.melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
19. s.melaksankan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City; 15
20. t.melaksanakan layanan implementasi e-Government dan Smart City;
21. u.melaksanakan promosi pemanfaatan layanan Smart City;
22. v.melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan,
23. w.menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
24. x.melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
25. y.melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website,
26. z.menetapkan dan merubah nama pejabat domain; aa. menetapkan merubah nama domain dan sub domain; bb. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; cc. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan ee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2020