DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam NegeriNomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa;
b.bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
c.bahwa sesuai dengan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran2016.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Mengingat Menimbang BUPATITAPANULIUTARA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PERU BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA BUPATITAPANULIUTARA PROVINSI SUMATERA UTARA Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 ten tang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09/KSB/TU/2016 dan Nomor 09/PB/DPRD-TU/2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
1.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08/SKB/TU/2016 dan Nomor 03/PB/DPRD-TU/2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
25.Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2016. Memperhatikan

b.Dana Perimbangan: l)Semula Rp. 840.121.073.376,00 2)Bertambah Rp. 122.881.456.600,00 Jumlah danaperimbangan setelah Perubahan Rp. 963.002.529.976,00
1. 1.PendapatanDaerah sebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 terdiri dari :
a.PendapatanAsliDaerah : l)Semula Rp. 67.183.704.000,00 2)Bertambahf{Berkurang) Rp. 25.814.243.710,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp. 92.997.947.710,00 Perubahan Pasal 2 Rp. 0,00Sisa lebihpembiayaananggaran setelah perubahan Rp. 108.872.436.249,88Jumlah Pembiayaannetto setelah perubahan
b.PengeluaranPembiayaanDaerah : l)Semula Rp. 6.500.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 3.917.353.106,13 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 10.417.353.106,13
1. 3.PembiayaanDaerah:
a.PenerimaanPembiayaanDaerah: l)Semula Rp. 71.858.911.190,80 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 47.430.878.165,21 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 119.289.789.356,01
1. 2.Belanja:
a.Semuia Rp. 1.304.677.090.244,20
b.Bertambahf (Berkurang) Rp. 80.018.394.337,12 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.384.695.484.581,32 (Defisii}setelah Perubahan Rp. (108.872.436.249,88) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Pendapatan:
a.Semula Rp. 1.239.318.179.053,40
b.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 36.504.869.278,04 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.275.823.048.331,44 Pasall PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENTAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN2016.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA dan BUPATI TAPANULI UTARA · ,

4.Lain-lainpendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.Dana BagiHasilPajakdari propinsidan pemerintah daerah lainnya : I)Semula Rp. 30.599.718.677,40 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 37.541.549.968,04 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Rp, 68.141.268.645,44 pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
c.Dana AlokasiKhusus : I)Semula Rp. 156.894.240.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 117.852.335.000,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 274.746.575.000,00
b.Dana AlokasiUmum: I)Semula Rp. 650.827.006.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahari Rp. 650.827.006.000,00
1. 3.Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a.Bagi Hasil Pajakf Bagi Hasil Bukan Pajak: I)Semula Rp. 32.399.827.376,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 5.029.121.600,00 Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Rp. 37.428.948.976,00 Pajak setelah Perubahan
d.Lain-lainPendapatanAsliDaerahyang Sah : I)Semula Rp. 19.383.704.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 8.922.900.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Rp. 28.306.604.000,00 Sah setelah Perubahan
c.HasilPengelolaanKekayaanDaerahyang Dipisahkan: I)Semula Rp. 7.250.000.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 300.000.000,00 Jumlah Hasil Pengeloiaan Kekayaan Daerah Rp. 7.550.000.000,00 yang Dipisahkan setelah Perubahan
b.RetribusiDaerah : I)Semula Rp. 30.520.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 15.181.161.944,00 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 45.701.161.944,00
1. 2.Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan :
a.Pajak Daerah : I)Semula Rp. 10.030.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 1.410.181.766,00 Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Rp. 11.440.181.766,00 Perubahan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : I)Semula Rp. 332.013.401.677,40 2)BertambahJ (Berkurang) Rp. (112.190.831.031,96) Jumlah lain-lainpendapatan daerah yang sah Rp. 219.822.570.645,44 setelah Perubahan
e.Belanjabantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan PemerintahDesa: 1)Semula Rp. 161.029.817.275,00 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 22.380.000.000,00 Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 183.409.817.275,00
d.BelanjaSubsidi : 1)Semula Rp. 0 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.182.985.000,00 Jumlah belanja Subsidisetelah Perubahan Rp. 1.182.985.000,00
c.Belanjabantuan sosial : 1)Semula Rp. 1.700.000.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 100.000.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp. 1.800.000.000,00 Perubahan
b.Belanjahibah : 1)Semula Rp. 10.224.600.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 3.771.200.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 13.995.800.000,00
1. 2.Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja :
a.Belanjapegawai: 1)Semula Rp. 614.667.423.736,69 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 25.427.907.480,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 640.095.331.216,69
b.BelanjaLangsung: l)Semula Rp. 515.484.749.232,51 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 27.156.301.857,12 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 542.641.051.089,63
1. 1.BelanjaDaerah sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a.BelanjaTidakLangsung: 1)Semula Rp. 789.192.341.011,69 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 52.862.092.480,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah Rp. 842.054.433.491,69 Perubahan Pasal 3
c.Bantuan Keuangandari Provinsiatau dari PemerintahDaerah Lainnya: 1)Semula Rp. 14.000.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. (9.350.000.000,00) Jumlah bantuan Keuangan dan Provinsi atau dan Pemeriniah. Daerah Lainnya setelah Rp. 4.650.000.000,00 Perubahan
b.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus : 1)Semula Rp. 287.413.683.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. (140.382.381.000,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 147.031.302.000,00 0,00Rp. Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahari
b.PenerimaanPiutangDaerah : I)Semula Rp. 20.082.081.277,80 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. (20.082.081.277,80)
1. 2.Penerimaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a.SiLPAtahun anggaran sebelumnya: I)Semula Rp. 51.776.829.913,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 67.512.959.443,01 Jumlah SILPAtahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 119.289.789.356,01
b.Pengeluaran: I)Semula Rp. 6.500.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 3.917.353.106,13 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 10.417.353.106,13
1. 1.PembiayaanDaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.Penerimaan: I)Semula Rp. 71.858.911.190,80 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 47.430.878.165,21 Jumlahpenerimaan setelah Perubahari Rp. 119.289.789.356,01 Pasa14
c.Belanjamodal : I)Semula Rp. 256.651.218.416,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. (8.457.082.166,00) Jumlah belanja modal setelah Perubahari Rp. 242.194.136.247,00
b.Belanjabarang dan jasa : I)Semula Rp. 215.629.603.101,51 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 31.912.154.170,12 Jumlah belanja barang danjasa setelah Rp. 247.541.757.271,63 Perubahari
1. 3.BelanjaLangsungsebagaimanadimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.Belanjapegawai: I)Semula Rp. 43.203.927.718,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 3.701.229.853,00 Jumlah. belanja pegawai setelah Perubahari Rp. 46.905.157.571,00 1.570.500.000,00Rp. 1.570.500.000,00 °
f.Belanja tidak terduga : I)Semula Rp. 2)BertambahJ (Berkurang) Rp. ~------------------ Jumlah belanja tidak:terduga setelah Perubahari Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBDmenurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; Daftar Jumlah Pegawaiper Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2016; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran2016;
1. 6.Lampiran VI
2. 7.Lampiran VII
3. 8.Lampiran VIII
4. 9.Lampiran IX
5. 10.Lampiran X
6. 5.Lampiran V
7. 4.Lampiran IV
8. 3.Lampiran III
9. 1.Lampiran I
10. 2.Lampiran II PasalS Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
b.PembayaranUtangJangka Pendek: I)Semula Rp. 0,00 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.246.737.568,13 Jumlah Pembayaran Utang setelah Perubahan Rp. 1.246.737.568,13
a.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah : I)Semula Rp. 6.500.000.000,00 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 2.670.615.538,00 Jumlahpenyertaan modal (investasi) pemerintah Rp. 9.170.615.538,00 daerah setelah Perubahan
1. 3.Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: Ditetapkan di Tarutung pad a tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Perri luran Daerah ini mulai berla k u pada tanggal diundangkan. Pasa17 Bupati menetapkan Peruiurnn Bupati '!ILang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja D,!!':.rh Kabupaten Tapanuli Utara Tahvm Anggaran 2016 sebagai landasan \l!"Tasional pelaksanaan. PasaJ 6 NOMORREGISTRASIPERATURANDAERAH KABUPATENTAPANULIUTARANOMOR:\44 /2016 EDWARD RAMSES TAMPUBOLON LEMBARANDAERAHKABUPATENTAPANULIUTARATAHUN2016 NOMOR 02.. Diundangkan di Tarutung pada tanggal .:z.t - ~D' ~iG SE~ARIS DAERAHKABUPATENTAPANULIUTARA, &"" .•..0 --t NIKSON NABABAN DTO,- Ditetapkan di Tarutung pada tanggal )l-IO - ~I b BUPATITAPANULIUTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam NegeriNomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa;
b.bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
c.bahwa sesuai dengan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran2016.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Mengingat Menimbang BUPATITAPANULIUTARA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PERU BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAMA ESA BUPATITAPANULIUTARA PROVINSI SUMATERA UTARA Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 ten tang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09/KSB/TU/2016 dan Nomor 09/PB/DPRD-TU/2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
1.Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08/SKB/TU/2016 dan Nomor 03/PB/DPRD-TU/2016 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016;
25.Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2016. Memperhatikan

b.Dana Perimbangan: l)Semula Rp. 840.121.073.376,00 2)Bertambah Rp. 122.881.456.600,00 Jumlah danaperimbangan setelah Perubahan Rp. 963.002.529.976,00
1. 1.PendapatanDaerah sebagaimanadimaksuddalam Pasal 1 terdiri dari :
a.PendapatanAsliDaerah : l)Semula Rp. 67.183.704.000,00 2)Bertambahf{Berkurang) Rp. 25.814.243.710,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp. 92.997.947.710,00 Perubahan Pasal 2 Rp. 0,00Sisa lebihpembiayaananggaran setelah perubahan Rp. 108.872.436.249,88Jumlah Pembiayaannetto setelah perubahan
b.PengeluaranPembiayaanDaerah : l)Semula Rp. 6.500.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 3.917.353.106,13 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 10.417.353.106,13
1. 3.PembiayaanDaerah:
a.PenerimaanPembiayaanDaerah: l)Semula Rp. 71.858.911.190,80 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 47.430.878.165,21 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 119.289.789.356,01
1. 2.Belanja:
a.Semuia Rp. 1.304.677.090.244,20
b.Bertambahf (Berkurang) Rp. 80.018.394.337,12 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.384.695.484.581,32 (Defisii}setelah Perubahan Rp. (108.872.436.249,88) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Pendapatan:
a.Semula Rp. 1.239.318.179.053,40
b.Bertambah/ (Berkurang) Rp. 36.504.869.278,04 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.275.823.048.331,44 Pasall PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENTAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN2016.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA dan BUPATI TAPANULI UTARA · ,

4.Lain-lainpendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.Dana BagiHasilPajakdari propinsidan pemerintah daerah lainnya : I)Semula Rp. 30.599.718.677,40 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 37.541.549.968,04 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Rp, 68.141.268.645,44 pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan
c.Dana AlokasiKhusus : I)Semula Rp. 156.894.240.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 117.852.335.000,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 274.746.575.000,00
b.Dana AlokasiUmum: I)Semula Rp. 650.827.006.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahari Rp. 650.827.006.000,00
1. 3.Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a.Bagi Hasil Pajakf Bagi Hasil Bukan Pajak: I)Semula Rp. 32.399.827.376,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 5.029.121.600,00 Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Rp. 37.428.948.976,00 Pajak setelah Perubahan
d.Lain-lainPendapatanAsliDaerahyang Sah : I)Semula Rp. 19.383.704.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 8.922.900.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Rp. 28.306.604.000,00 Sah setelah Perubahan
c.HasilPengelolaanKekayaanDaerahyang Dipisahkan: I)Semula Rp. 7.250.000.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 300.000.000,00 Jumlah Hasil Pengeloiaan Kekayaan Daerah Rp. 7.550.000.000,00 yang Dipisahkan setelah Perubahan
b.RetribusiDaerah : I)Semula Rp. 30.520.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 15.181.161.944,00 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 45.701.161.944,00
1. 2.Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan :
a.Pajak Daerah : I)Semula Rp. 10.030.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 1.410.181.766,00 Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Rp. 11.440.181.766,00 Perubahan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : I)Semula Rp. 332.013.401.677,40 2)BertambahJ (Berkurang) Rp. (112.190.831.031,96) Jumlah lain-lainpendapatan daerah yang sah Rp. 219.822.570.645,44 setelah Perubahan
e.Belanjabantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan PemerintahDesa: 1)Semula Rp. 161.029.817.275,00 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 22.380.000.000,00 Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 183.409.817.275,00
d.BelanjaSubsidi : 1)Semula Rp. 0 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.182.985.000,00 Jumlah belanja Subsidisetelah Perubahan Rp. 1.182.985.000,00
c.Belanjabantuan sosial : 1)Semula Rp. 1.700.000.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 100.000.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp. 1.800.000.000,00 Perubahan
b.Belanjahibah : 1)Semula Rp. 10.224.600.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 3.771.200.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 13.995.800.000,00
1. 2.Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja :
a.Belanjapegawai: 1)Semula Rp. 614.667.423.736,69 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 25.427.907.480,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 640.095.331.216,69
b.BelanjaLangsung: l)Semula Rp. 515.484.749.232,51 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 27.156.301.857,12 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 542.641.051.089,63
1. 1.BelanjaDaerah sebagaimanadimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a.BelanjaTidakLangsung: 1)Semula Rp. 789.192.341.011,69 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 52.862.092.480,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah Rp. 842.054.433.491,69 Perubahan Pasal 3
c.Bantuan Keuangandari Provinsiatau dari PemerintahDaerah Lainnya: 1)Semula Rp. 14.000.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. (9.350.000.000,00) Jumlah bantuan Keuangan dan Provinsi atau dan Pemeriniah. Daerah Lainnya setelah Rp. 4.650.000.000,00 Perubahan
b.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus : 1)Semula Rp. 287.413.683.000,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. (140.382.381.000,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 147.031.302.000,00 0,00Rp. Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahari
b.PenerimaanPiutangDaerah : I)Semula Rp. 20.082.081.277,80 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. (20.082.081.277,80)
1. 2.Penerimaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a.SiLPAtahun anggaran sebelumnya: I)Semula Rp. 51.776.829.913,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 67.512.959.443,01 Jumlah SILPAtahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 119.289.789.356,01
b.Pengeluaran: I)Semula Rp. 6.500.000.000,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 3.917.353.106,13 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 10.417.353.106,13
1. 1.PembiayaanDaerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a.Penerimaan: I)Semula Rp. 71.858.911.190,80 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. 47.430.878.165,21 Jumlahpenerimaan setelah Perubahari Rp. 119.289.789.356,01 Pasa14
c.Belanjamodal : I)Semula Rp. 256.651.218.416,00 2)Bertambahf(Berkurang) Rp. (8.457.082.166,00) Jumlah belanja modal setelah Perubahari Rp. 242.194.136.247,00
b.Belanjabarang dan jasa : I)Semula Rp. 215.629.603.101,51 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 31.912.154.170,12 Jumlah belanja barang danjasa setelah Rp. 247.541.757.271,63 Perubahari
1. 3.BelanjaLangsungsebagaimanadimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.Belanjapegawai: I)Semula Rp. 43.203.927.718,00 2)Bertambahf (Berkurang) Rp. 3.701.229.853,00 Jumlah. belanja pegawai setelah Perubahari Rp. 46.905.157.571,00 1.570.500.000,00Rp. 1.570.500.000,00 °
f.Belanja tidak terduga : I)Semula Rp. 2)BertambahJ (Berkurang) Rp. ~------------------ Jumlah belanja tidak:terduga setelah Perubahari Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBDmenurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; Daftar Jumlah Pegawaiper Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2016; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran2016;
1. 6.Lampiran VI
2. 7.Lampiran VII
3. 8.Lampiran VIII
4. 9.Lampiran IX
5. 10.Lampiran X
6. 5.Lampiran V
7. 4.Lampiran IV
8. 3.Lampiran III
9. 1.Lampiran I
10. 2.Lampiran II PasalS Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
b.PembayaranUtangJangka Pendek: I)Semula Rp. 0,00 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.246.737.568,13 Jumlah Pembayaran Utang setelah Perubahan Rp. 1.246.737.568,13
a.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah : I)Semula Rp. 6.500.000.000,00 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 2.670.615.538,00 Jumlahpenyertaan modal (investasi) pemerintah Rp. 9.170.615.538,00 daerah setelah Perubahan
1. 3.Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: Ditetapkan di Tarutung pad a tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Perri luran Daerah ini mulai berla k u pada tanggal diundangkan. Pasa17 Bupati menetapkan Peruiurnn Bupati '!ILang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja D,!!':.rh Kabupaten Tapanuli Utara Tahvm Anggaran 2016 sebagai landasan \l!"Tasional pelaksanaan. PasaJ 6 NOMORREGISTRASIPERATURANDAERAH KABUPATENTAPANULIUTARANOMOR:\44 /2016 EDWARD RAMSES TAMPUBOLON LEMBARANDAERAHKABUPATENTAPANULIUTARATAHUN2016 NOMOR 02.. Diundangkan di Tarutung pada tanggal .:z.t - ~D' ~iG SE~ARIS DAERAHKABUPATENTAPANULIUTARA, &"" .•..0 --t NIKSON NABABAN DTO,- Ditetapkan di Tarutung pada tanggal )l-IO - ~I b BUPATITAPANULIUTARA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (35)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 49 Tahun 2015

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Dasar hukum (35)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2015