DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengawasan Muatan Angkutan Barang, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Pengawasan Muatan Angkutan Barang; c. Penyelenggaraan Penimbangan; d. Tata Cara Penimbangan; e. Ketentuan Pelanggaran; f. Tata Cara Pengenaan Denda; g. Pembinaan dan Pengawasan; h. Penyidikan; i. Ketentuan Pidana; j. Ketentuan Lain-lain; k. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daarah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA Dan BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah umum.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
8.Jalan Kabupaten adalah jalan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala yang menjadi kewenangan Bupati untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
10.Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.
11.Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kenderaan di ruang lalu lintas jalan.
12.Kendaraan pengangkut barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
13.Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindah yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
14.Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan atau daya angkut, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
15.Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
16.Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
17.Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaran bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
18.Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda samping,
19.Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
20.Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
21.Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.
22.Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.
23.Peti kemas adalah peti kemas sesuai dengan standar International Standart Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
24.Gudang penyimpanan adalah lahan gudang terbuka atau gudang tertutup yang digunakan untuk penyimpanan atau penumpukan kelebihan muatan angkutan barang
25.Petugas yang berwenang adalah petugas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah mengikuti pendidikan teknis di bidang lalu lintas yang dibuktikan dengan sertifikat teknis.
26.Tindak pidana tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
28.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
29.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.
30.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 2

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dimaksudkan sebagai pengaturan lalu lintas yang memiliki tujuan meningkatkan keselamatan, ketertiban dan keteraturan pengangkutan barang serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan Jalan Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 3

(1)Pengangkutan barang terdiri dari :
1. a.barang umum;
2. b.bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
(2)Pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat dilakukan dengan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai kelas jalan yang dilalui.
(3)Pelayanan, persyaratan dan tata cara pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
b.tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
c.menggunakan mobil barang.

Pasal 5

(1)Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :
1. a.memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
2. b.diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
3. c.memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
4. d.membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
5. e.beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
6. f.mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
(2)Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara
(3)Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 6

(1)Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
(2)Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
(3)Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
(4)Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
2. b.alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 7

(1)Bupati dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan kabupaten untuk dilalui kendaraan pengangkut barang yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
1. a.kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
2. b.barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat; dan
3. c.pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.
(2)Untuk pengawasan dan pengendalian kendaraan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan kartu pengawasan kendaraan pengangkut barang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk permohonan dan syarat memperoleh kartu pengawasan kendaraan pengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati

BAB III

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya oleh dinas yang dilengkapi dengan alat penimbangan tetap dan/atau tidak tetap.
(2)Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipasang pada lokasi tertentu.
(4)Penetapan lokasi pengoperasian dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.
(5)Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(6)Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

BAB IV

TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 9

(1)Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu.
(2)Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji.
(3)Jumlah kelebihan berat muatan di hitung dengan cara mengurangi berat muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959