DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembentukan Perangkat Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; 4. Staf Ahli; 5. Kepegawaian; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Stuktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA Dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4.Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala;
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kabupaten Barito Kuala;
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala;
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Pol. PP) dan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Kebakaran);
6. 6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga, bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
8. 8.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencanadan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan PencatatanSipil;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakatdan Desa;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. 12.Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
13. 13.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
17. 17.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
18. 18.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Peternakan;
19. 19.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Perikanan;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
3. 3.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pajak dan Retribusi Daaerah;
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Tabunganen dengan Tipe B;
2. b.Kecamatan Tamban dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Mekarsari dengan Tipe B;
4. d.Kecamatan Anjir Pasar dengan Tipe B;
5. e.Kecamatan Anjir Muara dengan Tipe B;
6. f.Kecamatan Alalak dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Mandastana dengan Tipe B;
8. h.Kecamatan Belawang dengan Tipe B;
9. i.Kecamatan Wanaraya dengan Tipe B;
10. j.Kecamatan Barambai dengan Tipe B;
11. k.Kecamatan Rantau Badauh dengan Tipe B;
12. l.Kecamatan Cerbon dengan Tipe B;
13. m.Kecamatan Bakumpai dengan Tipe B;
14. n.Kecamatan Marabahan dengan Tipe B;
15. o.Kecamatan Tabukan dengan Tipe B;
16. p.Kecamatan Kuripan dengan Tipe B;
17. q.Kecamatan Jejangkit dengan Tipe B.

Pasal 4

Formasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis dinas daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal (SPF).
(2)Selain Unit Pelaksana Teknis dinas daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(3)Rumah sakit daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019