DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Hak dan Kewajiban; Kewenangan Penyelenggara; Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Hak Akses; Pendanaan; Pelaporan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Barito Kuala;
b.bahwa peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas, memenuhi stan dar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung regulasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;
c.bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 12 ayat (2) huruf f dan Huruf L Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti; PERATURANDAERAHKABUPATENBARITOKUALA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAANADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBARITOKUALA, Menimbang BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ~Z!.•;1· . ;_F../H.J b! ;k; ~Jq':iA j ,-" :_;'lJ~ i r~:.:Ti bA i!J:,in q~,~~nti!' r.:;'~~)'-l ;;.~rrf~J U';-_j .:[ I.. ; -:·.L ·r·, '·1·"1,"1 ···~;·rr.·.' rl" ·'[·c·,r.tl"·! .i l'lf ('r; .. ~t·· ·..·\I·1·~~-?:', .\ ..': J·h'lJ:. 1,.:,.:./'1 :.'. 'I~,-t 1 .)J., 1. .1",,<,'" \ ..,! .1.1 r:. t!J;-) bJh .• _.: :~;(::.> ;.Iu;·,.uLrr::Jq ;~:..f:n:fi[i;i) jI£;~!h;(i(lf:~)i_'t':!q ::;;:hi:1{1 [!:~U~')t~ '~~fl ~"'I'f" ·,1····'.' l..n~I~I'f'f':"'" "·;c .• [--,:«··[ ,.,~-t··, f'···..·'·\I···'·! :. ·'·;O~8·r....rllj··J·r~·~·}c !~~.... 1.: .:...1 ;. _)t.t "-":'.~~;~l~ _~~ t; ..J4'.~}.l. }.'J,J ~~!.Il..)"~,. d:)l:~l A:J.) Ij ...''''~:~~I."1-J.J. , .•:t.\..} ·;fH~. t! J;;·,T :~~.'!,-;;'!"{i:Y! ~~f:'! ;;1:1J-3.Z:ii.L;.ni,i ft.G.Gn!.);~:,£j:.;·,~i :;~nc:.-:(::I . ; 1.:.• ' ) : r:: [}, ~.:H ~',:' I ;;:i .V r : .•. ' ; ..' : t.• :.J "1 Y·r:.!l (;.:'L·tj?jf: { <I;.:i\ ~}{I. '. i ,; .' .. I(J';~ r~uriJ:.;·i· 1~~ ',("'.iI: ..·1/1 ~'i::~)b(!:J)1;1J:;l11.1U i!!:;(;~rr'\h df;du;~l t:u de: • f~:'" -!i).tYlr:i'~ :.;(1Db~!''J-5:; 1):-~l~nU t~t:;.~A fTHr-i J/ r .~'!.;q .:~[!:":1:'":-).1 • I, f ~o ~.: • : .t:~.• .: .~ t :'. :.:.. :. .-!(.}::I i'(~:-~!:;:::f:;:~/{ ~n;·;1ri~))" t~.:CI~ fu;rkT ~:\'10trtn!/: .;, ~ii;"j" "';:': .':.~ '·~f:r:.1r;';t ·;\:U~:· rHJd::':T L~': 'i(![:!('~'1 ~~;u;hi!~_' '!"1Hl'.(~ ':~;':Li n·-.J ;~<(.:S: ~'rudcT r:~·: "1(lfr(\>/ graIL);';!! .<:'::; .:;:;j ! i ;:~.:..'~':Jb d!,;, iu!lJ r1nf'-! .hGB:[li '~~,Bd"")2 ;{.f:n::i.:iO)" . . ' I •.. ,• :.r.·~t:':!J·t~.i r" f'r"o"'d' :-~e,/ ~., .. .,. .. ). ,:~J.." '.'. • (-'t,:;(_1' . r~· l . J I·,rJl·-;r f" ( ...•• -.,}_ .: •... /"J .. : • r· .. ,,: ),,! ....,.11 .... • .-. • <I' • e.·. , t..... .,. ., ''11 " ... ·~:.~Ji~ ili:rHiU'J ·~'.li ;~:-':r:Utl')J t·,. ~.:>. :~[Jr.li·> i .~t:~: 'lnr,'H;/~ ~\n-it..:'IU ',';h'UPo in .-.:: J. ~~;i: Ii:·:.l nuiY t: ; :h;'; ;.:~:~·h:fi.f~~.Y1~[i ,·d·\(;!j-~;S[j(~;)r<J ; 'tL;;,:!~j d;;}:. 'j' !t}01l.I(i is:, ·;G·~J:.i ~~'i !!'';:.GS .:""!::;..;ubuI:)d::q:J>} 'T ."' " ,'t. I t I I-. ,0 .... '0'· .Ui'~iJ ~,J!)l! r't).1 ::.:;:}::;)rr')j c){it):. 0;·: :'.~'l· # ;.:.1.1 :t.f, 1;llo~f;i::.!~!>L:~;!) :.I.:~r~ri !'If-d) OJ.J'!').; ~~jf:l::£':l:_· ., .... :,#:.·~···f ~~z~~J)i!.~.');;} L~~"'~r; ~t;-:i;';;I::Hr; r·Yj:ilI,;'I,o '."}~·i ·:.t~t1r!l4::j;~ .... ' ~!·L ~:'![,-,·.·-.l'.;~'~.li}!i""I:~·;~i ::::1:.-I1-';n;;;d)8 ~·jJ:,!:·,·:.~r'rj~+]·~!!-;~: ~~!:~ ....:'~t)·'" .~::: ~f ;!1 ,,:..! :'r ..,/.: 1.1;.'. "'1'.,; i (:. _LI 0. . t:i-' ;J ~':;)! f ~) r:f } .I:r.~...; ~~::;;, '.~ .._-.;;j~j~:f ~'~':'r.:.,:..!~,)·,"~;~i~ ;r~~JL:L;: ,'):~ , I. 1} ~~... ' .' ~~ ~'.• I ,/1 .-: ;'.:J_1~ " .~~ ·'riA J~ .~' h:-:. ~~.~,~ ·:>.~fi~" i. i i';r!! c;; ;o}J ;,.,(1::::oi'~ r: ·_ii : .1. :.~'! jf}j:~~·:"'< :':...~:~;·l':~\.!fIj~j:.i:-~/!~o~·f;:; ;'\t;1J-;;t) t.~:.,LJ/~ ';:"\(' 'd ..:.;~;(; ;·:~r(·::;~ {'!j,h ibg{~i'~!t "~il~C·t;.; !~!~:Lii:I~)r:"\<1 " :.'.J 0 •• t- J!-\ U >1 UI' 1:,U.H !,'f'··n/',< P J 8 L\ ,rr H t.~;;.'IA o iii .\;'~j: ;' (!~_~,r~;(i .:I~J::_. ~IP.! i.IAT ; .:A ,')NjO~/; AJAU:JI OTI5IAS ITAqUa VIATAJ32 VIATTlIAIVIIJAif 18VIIV05IQ .~ ,.:. . . -t:;;~ .

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipi1; Mengingat

9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubemur adalag Gubernur Kalimantan Selayan;
4.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala;
5.Instansi Pelaksana adalah Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pasal 1

Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBARITOKUALA dan BUPATIBARITOKUALA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASIKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL

16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
18.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6.Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala;
8.Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
9.Lurah adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Carnat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Carnat;
10.Kepala Desa adalah pejabat yang rnernirnpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Carnat;
11.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan dokurnen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
12.Dokumen Penduduk adalah dokurnen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
13.Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
14.Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia; 15.. Orang Asing, selanjutnya disingkat OA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
16.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah rnendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang bcrwenang;
17.Orang Asing Tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Rcpublik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
18.Registar adalah petugas /pegawai Negeri Sipil Keluraharr/Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan penctatan sipil bagi Warga Negara Indonesai dan diangkat;
19.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang rnelakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
20.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
21.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang hams dilaporkan karena membawa inplikasi terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal semen tara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
22.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi eleman data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saa t lahir.;
23.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesi;.
24.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data ten tang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta kerakteristik anggota keluarga;
25.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau.
c.Kepala kesatriyan, asrama, rumah yatim piatu dan lain- lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama
1. 26.Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain, yang tinggal dalam satu rumab /bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga;
2. 27.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
3. 28.Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP- el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlakudiseluruh Wilayah Negara Republik Indonesi;
4. 29.Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA,adalah kartu Identitas Resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 Tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupateri/Kota yang berlaku diseluruh wilayahNegaraRepublikIndonesia;
5. 30.Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Sur at Keterangan Pindah Semen tara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negari untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan surat keterangan kependudukan lainnya;
6. 31.Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian;
7. 32.Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Terbatas adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal semen tara;
8. 33.Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara;
9. 34.Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap;
10. 35.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLNadalah surat bukti diri bagi WNI yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut- turut atau lebih;
11. 36.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang asing ke luar negeri;
12. 37.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
13. 38.Akta Pencatatan Sipil adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya;
14. 39.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.;
15. 40.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.; Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Bupati mempunyaiwewenangmeliputi :
a.Koordinasi Penye1enggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
b.Pembentukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipi KabupatenjKota;
c.Pengaturan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang AdministrasiKependudukan; Pasa14 BABIII KEWENANGANPENYELENGGARA

(1)Setiap Penduduk Tinggal tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan penduduk rentan Administrasi kependudukan wajib mendaftarkanjmencatatkan diri untuk memperoleh dokumen kependudukan;
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk. Pasa13 BABII HAK DAN KEWAJIBAN Pasa12 Setiap Penduduk TinggalTetap, Penduduk TinggalSementara dan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

41.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri;
42.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaradan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
43.Surat Keterangan Tempat Tinggalyang selanjutnya disingkat SKIT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang tidak memilikiizin tinggal terbatas;
44.Orang adalah orang perseorangan.

(1)Dalam menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaterr/kota Melaksanakan:
1. a.Koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama kabupaten/kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
2. f.Penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
3. g.Penyajian Data Kependudukan berskala kabupateri/Kota yang berasal dad Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian;
4. h.Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  1. 1.Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati meliputi :
  2. 1.Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
  3. 2.Pencatatan peristiwa penting;
  4. 3.Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi : a) Biodata penduduk; b) Kartu Keluarga. c) Kartu Tanda Penduduk elektronik; d) Kartu Identitas Anak e) Surat Keterangan Kependudukan;
  5. 4.Penerbitan dokumen pencatatan sipil, meliputi : a) Akta Kelahiran. b) Akta Kematian. c) Akta Perkawinan. d) Akta Perceraian. e) Akta Pengakuan Anak;dan 1) Akta Pengesahan Anak
  6. 5.Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi : a) Pengangkatan Anak. b) Perubahan Nama. c) Peristiwa penting lainnya.
5. j.Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2)dilaksanakan oleh Dinas.
6. b.Koordinasi dengan Kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dalam memelihara hubungan timbal-balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
7. c.Koordinassi antar lembaga pemerintah dan lembaga non- pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
8. d.Penyususnan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/kota;
9. e.Pengadaan blangkoDukomen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayananpendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi;
10. f.Pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan,Formulir,dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
11. g.Pembinaan, Pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaterr/Kota, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupateri/Kota yang berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil;
12. h.Pembinaan, Pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan keda Desa atau yang di sebut dengan nama lain;
  1. 1.Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting; J. Penerirnaan dan permintaan Data Kependududkan dari PerwakilanRepublikIndonesi melalui Menteri;
13. k.Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
  1. 1.PenyelenggaraanPemanfaatan Data Kependudukan; rn. Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
14. n.Kerja sarna dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
15. o.Komunikasi,informasi,dan edukasi kepada pemangku kepentingan masyarakat;
16. p.Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
17. q.Supervisi bersama dengan kantor Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama Kabupaterr/Kota dan Pengadilan Agama, mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragana Islam dalam rangka Pembanguna Basi Data Kependudukan; dan
18. r.Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
(1)Petugas registrasi membantu Lurah,Kepala Desa dan Perangkat Daerah Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari PegawaiNegeriSipilyang memenuhi persyarata. Pasa18 {l} Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasikebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
1. a.Mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
2. b.Mernberikan pelayanan yang sarna dan proforsional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
3. c.Menerbitkan dokumen kependudukan.
4. d.Mendokurnentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. e.Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disarnpaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagairnan dimaksugd pada pasal (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang beragarna belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang telah Berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau telah kawin atau pemah Kawin wajib memilikiKTP-el.
(2)KTP-elsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku secara Nasional , dan dengan ketentuan: a.untuk WNIberlaku seumur hidup; b.untuk WNA dengan status bertempat tinggal tetap, disesuaikan dengan masa berlakunya izin TinggalTetap.
(3)Dalam Hal Terjadi Perubahan elemen Data, rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-elwajib melaporkan kepada Perangkat Daerah Pelaksana untuk Melakukan Perubahan atau Penggatian.
(3)Dalam hal KTP-elrusak atau hilang Penduduk Pemilik KTP-el Wajibmelaporkan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Melaui camat atau Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pemyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang,
(4)Penduduk Daerah wajib melaporkan perubahan elemen data KTP-elKepada Perangkat Daerah Pelaksana paling lambat 14 (empat belas ) hari kerja sejak perubahan elemen data KTP-el.
(5)Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah Pelaksana menerbitkan KTP-elbaru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
(7)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
(8)Orang Asing sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP- el kepada Perangkat Daerah Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin Tinggal Tetap Berakhir.

Pasal 10

Dokumen kependudukan meliputi :

a.Biodata penduduk;
b.Kartu Keluarga (KK);
c.Akta pencatatan Sipil;
d.Kartu Identitas Anak;
e.Surat Keterangan Kependudukan. BABIV DOKUMENKEPENDUDUKAN Pasal 9

(3)Pengangkatan ,Pemberhentian, tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)Setiap Keluarga didaerah wajib memilikiKartu Keluarga(KK).
(2)Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
(3)KK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Nomor KK dan kolom yang berisi keteranagan nama lengkap kepala keluarga, dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin,alamat,tempat lahir,tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, Nama Orang Tua.
(4)Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurua/rnengganti dengan KKyang baru.
(5)Penduduk yang diberi KK adalah setiap orang baik WNI maupun orang asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 13

Biodata pcnduduk paling sedikit memuat keterangan yang terdiri dari:

a.Nama.
b.Tempat dan Tanggal Lahir.
c.Alamat.
d.Jati diri lainnya yang lengkap.
e.Perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 12

(1)Setiap penduduk wajib memilikiNIK.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
(3)NIK sebagaimana pada ayat (2) berlaku seumur hidup dan selamanya. BABV PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 11

(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk diatur Dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pad a ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. memenuhi persyaratan :
1. a.Izin tinggal tetap;
2. b.Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut nama lain; dan
3. c.Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5)Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
1. a.KK lama; dan
2. b.Surat keteranganjbukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting anak
(1)Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas :
1. a.Penerbitan KK baru;
2. b.Penerbitan KK karena perubahan data; dan
3. c.Penerbitan KK karen a hilang atau rusak.
(2)Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.Penduduk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap.
2. b.Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
3. c.Penduduk Orang Asing yang memiliki berkewarganegaraan ganda yang telah memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia.
(3)Penerbitan KK baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :
1. a.Buku Nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.
2. b.Surat Keterangan pindah/ Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
3. c.Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil kabupaten/kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
4. d.Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan; dan
5. e.Petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
(4)Penerbitan KK baru untuk penduduk orang asing harus Pasal 14
(6)KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
(7)KK sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
(1)Penerbitan KTP el karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
1. a.Surat keterangan pindah dari Dinas Daerah asal; dan
2. b.Kartu Keluarga.
(2)Penerbitan KTP el karena pindah datang bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
1. a.Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
2. b.Kartu Keluarga.

Pasal 18

Penerbitan KTP el baru bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan :

a.Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun , sudah kawin, atau pernah kawin;
b.Kartu Keluarga.
c.Dokumen perjalanan; dan
d.Kartu izin tinggal tetap.

Pasal 17

Penerbitan KTP el baru bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :

a.Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
b.Kartu Keluarga.

Pasal 16

Penerbitan KTP el bagi penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas :

a.Penerbitan KTPel baru;
b.Penerbitan KTPel karena pindah datang;
c.Penerbitan KTPel karena perubahan data;
d.Penerbitan KTP el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
e.Penerbitan KTP el karena hilang atau rusak; dan Penerbitan KTP el diluar domisili.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…