DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan isi singkat sebagai berikut: a. Ketentuan Umum; b. Hak dan Kewajiban; c. Kewenangan Penyelenggara; d. Dokumen Kependudukan; e. Pendaftaran Penduduk; f. Pencatatan Sipil; g. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; h. Blangko Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; i. Hak Akses; j. Pendanaan; k. Pelaporan; l. Sanksi Administrasi; m. Ketentuan Penyidikan; n. Ketentuan Pidana o. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
6.Instansi Pelaksana adalah Dinas Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala
9.Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
10.Lurah adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
11.Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
12.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13.Dokumen Penduduk adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14.Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15.Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16.Penduduk WNI tinggal sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dan masuk ke daerah dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
17.Orang Asing, selanjutnya disingkat OA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
18.Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
19.Orang Asing Tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
20.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal didaerah terbelakang.
21.Registar adalah petugas/pegawai Negeri Sipil Kelurahan/Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan pendaftaran penduduk dan penctatan sipil bagi Warga Negara Indonesai dan diangkat oleh Bupati Barito Kuala.
22.Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
23.Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapat penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku terhadap perubahan status dari orang asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi orang asing.
24.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penertiban dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
25.Surat Persetujuan Menjadi Penduduk selanjutnya disingkat SPMP adalah surat bukti diri setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
26.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa inplikasi terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
27.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi eleman data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.;
28.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta kerakteristik anggota keluarga.
30.Kepala Keluarga adalah :

a.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
b.Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau.
c.Kepala kesatriyan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
1. 31.Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga.
2. 32.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
3. 33.Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
4. 34.Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
5. 35.Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama selanjutnya disingkat dengan SPPGN adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama.
6. 36.Pendaftaran Penduduk Antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
7. 37.Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negari untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan surat keterangan kependudukan lainnya.
8. 38.Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan hidup.
9. 39.Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan minimal 28 minggu.
10. 40.Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian.
11. 41.Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti kepindahan WNI.
12. 42.Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Terbatas adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara.
13. 43.Surat Keterangan Tempat Tinggal selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal sementara.
14. 44.Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing atau SKPD OA Tinggal Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap.
15. 45.Surat Keterangan Tinggal Sementara selanjutnya disingkat SKTS adalah surat bukti diri tentang tempat tinggal bagi WNI yang bermaksud akan tinggal sementara;
16. 46.Surat Keterangan Pindah Sementara selanjutnya disingkat SKPS adalah surat bukti diri bagi WNI yang akan tinggal sementara di luar daerah tempat tinggal domisilinya;
17. 47.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat bukti diri bagi WNI yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
18. 48.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat bukti kedatangan WNI dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
19. 49.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri selanjutnya disingkat SKPLN untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang asing ke luar negeri.
20. 50.Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.;
21. 51.Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan selanjutnya disingkat SPPK adalah surat bukti pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi orang asing atau orang asing menjadi WNI di Indonesia/di luar negeri.
22. 52.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
23. 53.Akta Pencatatan Sipil adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
24. 54.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
25. 55.Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.;
26. 56.Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri.
27. 57.Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja dilingkungan pemerintah daerah untuk melakukan perekaman, pengelolaan, dan pemutakhiran data hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
28. 58.Bank Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja dilingkungan pemerintah daerah yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun pusat data kependudukan di propinsi dan nasional.
29. 59.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untukmemfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
30. 60.Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
31. 61.Buku Induk Penduduk selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI tinggal tetap atau orang asing tinggal tetap.
32. 62.Buku Mutasi Penduduk selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi penduduk WNI tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
33. 63.Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
34. 64.Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi penduduk WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
35. 65.Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil yang dengan kewenangannya membuatkan akta.
36. 66.Ktp-el untuk keperluan Khusus adalah KTP-el yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.
37. 67.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

(1)Setiap Penduduk Tinggal tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan penduduk rentan Administrasi kependudukan wajib mendaftarkan / mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen kependudukan;
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Bupati mempunyai wewenang meliputi :

a.Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan.
b.Pembentukan Instansi Pelaksana yang Tugas dan Fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan.
c.Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
e.Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan.
f.Penugasan kepada desa untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan.
g.Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;dan
h.Pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
i.Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati meliputi :
a.Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
b.Pencatatan peristiwa penting;
c.Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
1. 1.Biodata penduduk;
2. 2.Kartu Keluarga.
3. 3.Surat Keterangan Kependudukan;
d.Penerbitan dokumen pencatatan sipil, meliputi :
1. 1.Akta Kelahiran.
2. 2.Akta Kematian.
3. 3.Akta Perkawinan.
4. 4.Akta Perceraian.
5. 5.Akta Pengakuan Anak;dan
6. 6.Akta Pengesahan Anak
e.Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
1. 1.Pengangkatan Anak.
2. 2.Perubahan Nama.
3. 3.Perubahan Kewarganegaraan.
4. 4.Peristiwa penting lainnya.

(2)Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

(1)Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
1. a.Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk.
2. b.Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.
3. c.Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan.
4. d.Mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 6

(1)Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
1. a.Mendaftar peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
2. b.Memberikan pelayanan yang sama dan proforsional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
3. c.Menerbitkan dokumen kependudukan.
4. d.Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. e.Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a, dikecualikan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang beragama belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat pencatatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
(2)Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur.
(3)Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 8

(1)Petugas registrasi membantu Lurah/Kepala Desa dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Petugas registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IV

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 9

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

a.Biodata penduduk.
b.Kartu Kelauarga (KK).
c.Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
d.Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD).;
e.SKPD OA Tinggal Terbatas.
f.SKPD OA Tinggal Tetap.
g.Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
h.Surat Keterangan Tingal Sementara (SKTS).
i.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI.
j.Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing.
k.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).;
l.Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas.
m.Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP).
n.Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN);
o.Surat Keterangan Pencacatan Sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.
p.Surat Keterangan Kelahiran (Model Triplikat).
q.Surat Keterangan Lahir Mati (Model Triplikat);
r.Surat Keterangan Kematian (Model Triplikat).
s.Akta Kelahiran.
t.Akta Perkawinan.
u.Akta Perceraian.
v.Akta Kematian.
w.Akta Pangakuan Anak.
x.Akta Pengesahan Anak.
y.Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 9 Tahun 2016