DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini memuat tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang LIngkup; Kewajiban Pemerintah Daerah; Pencegahan Bahaya Kebakaran; Penanggulangan Kebakaran; Pengendalian Keselamatan Kebakaran; Relawan Pemadam Kebakaran; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Pendanaan; Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
b.bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran baik secara preventif, preventif maupun represif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E angka 3 pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ten tang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 310);
23.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 433);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bari to Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA dan BUPATI BARITO KUALA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perangkat Daerah yang membidangai Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Damkar adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bahaya kebakaran.
7.Kebakaran adalah proses reaksi antara unsur panas, udara, dan benda yang menimbulkan gas, asap dan nyala api yang menjalar pada benda disekitarnya yang menimbulkan kerugian baik terhadap jiwa, harta maupun lingkungan, baik akibat gas, asap maupun bara api.
8.Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh api yang mengakibatkan penderitaan dan malapetaka baik moral maupun materiil.
9.Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya pengamanan terhadap kebakaran dilakukan sebelum terjadinya kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksanaa untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan Gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan Gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran.
10.Penanganan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, Teknik dan strategi pemadaman, kewenangan-kewenagan untuk memperlancar pelaksanaan pemadaman kebakaran.
11.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/ keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
12.Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan Gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
13.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
14.Api adalah suatu peristiwa/reaksi kimia (oksidasi) yang teijadi secara berantai/cepat yang terbentuk dari unsur panas, bahkan mudah terbakar dan oksigen dalam perbandingan yang tepat menghasilkan panas dan Cahaya
15.Air adalah suatu zat cair yang mengandung unsur H20 murni digunakan untuk pemadaman api karena dapat meredam menjalamya panas.
16.Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
17.Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat pemadaman yang bisa dibawa/dijinjing dan digunakan/dioperasikan oleh 1 (satu) orang dan berdiri sendiri.
18.Alat Pemadam Api Berat yang selanjutnya disingkat APAB adalah alat pemadaman yang menggunakan roda.
19.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20.Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
21.Hydran adalah pipa air yang bertekanan untuk keperluan pemadam kebakaran.
22.Pemercik (splinkler ) otomatis adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
23.Sistem Pemadam Khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu, untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering.
24.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25.Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
26.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
27.Dae rah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 m (lima puluh meter) dari titik api kebakaran terakhir.
28.Daerah Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari titik api kebakaran terakhir.
29.Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.
30.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ten tang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.
31.Surat Keterangan Laik Alat Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat SKLAPK adalah sebuah surat keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap alat proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik pada satu bangunan.
32.Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air.
33.Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
34.Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
35.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
36.Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.
37.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
38.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Barito Kuala.
39.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Barito Kuala.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman, petunjuk, dan standar teknis dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
(2)Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan antara lain:
1. a.mewujudkan keamanan lingkungan terhadap Bahaya Kebakaran;
2. b.melindungi jiwa dan harta benda terhadap Bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan dan objek lainnya;
3. c.meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
4. d.mewujudkan kesiapan, kesiagaan, dan pemberdayaan Masyarakat serta Perangkat Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewajiban Pemerintah Daerah;
b.Pencegahan Bahaya Kebakaran;
c.Penanggulangan Kebakaran;
d.pengendalian keselamatan Kebakaran;
e.Relawan Pemadam Kebakaran;
f.peran serta Masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.rencana kontijensi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan keselamatan;
i.insentif dan jaminan asuransi perlindungan ke tenagakerj aan;
j.Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan
k.pendanaan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut:

a.melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
b.mengembangkan dan membuka sistem informasi;
c.melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
d.membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan;
e.melakukan Pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervise dan pelatihan dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
f.mengembangkan insentif atas penataan secara sukarela yang melebihi kewajibannya.

BAB V

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 5

(1)Setiap Orang berkewajiban mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.
(2)Pemilik dan/atau pengelola setiap Bangunan Gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, wajib dilindungi terhadap Bahaya Kebakaran dengan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif.
(3)Pengembang perumahan wajib menyiapkan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif di lingkungan perumahan yang dikembangkan.
(4)Tata cara perancangan, pemasangan dan pemeliharaan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif serta penerapan manajemen pengamanan Kebakaran berpedomanpada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus ditata sedemikian rupa, sehingga teijangkau oleh pancaran air pemadam kebakaran dari jalan/lingkungan yang bisa didatangi unit mobil pemadam kebakaran.
(2)Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi Hidran, sumur gali dan/atau reservoar kebakaran.

Pasal 7

(1)Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis sistem Proteksi Kebakaran wajib mendapat rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah Damkar.
(2)Setiap Orang yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan Kebakaran wajib memiliki serifikat keahlian keselamatan Kebakaran.
(3)Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(4)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi teknis dan sertifikat keahlian keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalarn Peraturan Bupati.

Pasal 8

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan rawan menimbulkan bahaya kebakaran wajib dilindungi dengan alat Proteksi Kebakaran, APAR atau APAB.

Pasal 9

(1)Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah Kebakaran.
(2)Untuk mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib menyediakan:
1. a.Sarana Penyelamatan Jiwa;
2. b.Akses pemadam kebakaran;
3. c.Sistem Proteksi Kebakaran; dan
4. d.MKKG.
(3)Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memeriksakan sarana Proteksi Kebakaran seperti detector kebakaran, alarm kebakaran, sistem hidran, lampu alarm minimal 1 (satu) kali per tahun.

Pasal 10

(1)Setiap bangunan yang berpotensi terhadap Bahaya Kebakaran wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
(2)Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.sarana jalan keluar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
3. c.petunjuk arah jalan keluar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.Pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara; dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a terdiri atas:
1. a.tangga Kebakaran;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.Pintu;
5. e.jalan/ pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam Kebakaran adalah area terlindung dari kebakaran digedung yang dilengkapi dengan lobi kedap asap, tangga kebakaran dan lift kebakaran; dan
8. h.jalur lintas menuju jalan ke luar.
9. i.eskalator
(4)Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(5)Sarana Penyelamatan Jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), harus didasarkan pada luas lantai, Potensi Bahaya Kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan Sistem Sprinkler Otomatis.
(6)Ketentuan mengenai persyaratan teknis Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018